Penyaluran Pengadaan Mebel SMAN di Jateng Dinilai Terkesan Tanpa Kajian
SEMARANG[Berlianmedia] – Pro-kontra tentang pengganggaran mebeler bagi SMA Negeri di Jateng kian ramai dibicarakan berbagai pihak, mengingat pengadaan mebel/sarpras SMAN yang dianggarkan senilai Rp100 miliar dialokasikan untuk bantuan SMAN dinillai masih tidak adil.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng kabarnya telah menganggarkan sebesar Rp100 miliar untuk pengadaan mebel (sarpras) SMAN di Jateng Sarpras tersebut berupa meja-kursi belajar siswa dan guru, lemari kelas dan papan tulis.
“Pengadaan mebel/sarpras SMA senilai itu diberikan tidak tepat sasaran, bahkan pengadaan mebel SMAN Tawangmangu memperoleh Rp250 juta,” ujar sebuah sumber.
Di Kota Semarang dari sebanyak 16 SMA Negeri yang ada, tercatat hanya 10 SMAN yang mendapat bantuan pengadaan mebeler itu, sisanya hingga saat ini belum mendapatkan bantuan mebeler, meski mendesak mereka sangat membutuhkan.
Total siswa SMA Negeri di Jateng mencapai 303.806 orang dengan jumlah sekolah 360 unit, SMK Negeri terdapat 261.165 anak dengan jumlah sekolah 238 unit, dan SLB negeri sebanyak 8.684 siswa dari 69 unit sekolah.
Sekretaris Kanal Jawa Tengah (KJT) Anto Basuki menilai positif pengadaan mebel/sarpras tersebut merupakan kepedulian Pemprov Jateg terhadap pemenuhan sarpras yang berkualitas untuk SMAN di Jateng.
KJT, tutur Anto, perlu mengkritisi pola penganggarannya. Apakah program senilai hampir Rp100 miliar itu berdasarkan kajian atau usulandari user (sekolahan) dan apakah kondisi sarpras mereka perlu diganti karena sudah rusak?
“Kalau tanpa semua itu, ya penganggarannya buruk dan asal-asalan, bahkan terkesan hanya untukmendapat anggaran,” tuturnya, Jumat (1/3).
Yang tidak kalah penting, menurutnya, implementasinya memenuhi keadilan?. Mengingat SMAN di bawah Naungan Pemprov Jateng cukup banyak sekali.
“Karena dari observasi KJT di lapangan, terdapat SMAN yang membutuhkan malah tidak mendapatkannya bantuan mebeler itu,” ujarnya.
Sementara SMAN yang menerima justru belum membutuhkan, karena kondisi sarprasnya, seperti meja-kursi belajar siswa, masih dalam kondisi baik.
“Mereka seperti ‘dipaksa’, pokoknya terima dulu. Bahkan sejumlah SMA kesulitan menyimpan meja-kursi yang sebetulnya masih baik, terpaksa harus disingkirkan dan ditumpuk di sembarang ruangan,” tuturnya.
Jadi memang terkesan dipaksakan, KJT pun akan melakukan pendalaman program.
Seperti berapa unit (paket) pengadaannya, harga dan lainnya serta perusahaan pemasoknya.
“Wajar jika masyarakat mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari program itu,” ujar Anto.
Simpel saja, ujarnya, apabila berdasar kajian maka pasti ada dokumennya, termasuk yang membuat kajian tersebut. Begitu pula kalau berdasarakan usulan dari user, SMAN mana saja yang mengusul.
“KJT bakal menanyakan ke Disdikbud Jateng,” tuturnya.
Berliamedia pun sudah berusaha menghubungi Kadisdikbud Jateng, Uswatun Hasanah, untuk memperoleh konfirmasinya, namun hingga berita ini ditayangkan belum direspon.