Lapangan Kerja Fiktif, Janji Kian Absurd

SEMARANG [Berlianmedia] – Katanya ada 19 juta lapangan kerja. Tapi entah di mana dan untuk siapa. Janji-janji bombastis yang dahulu dielu-elukan kini menjelma menjadi teka-teki nasional. Lapangan kerja itu seakan hidup di dimensi paralel: tak kasat mata, tak terjangkau rakyat. Yang terlihat hanya PHK massal, upah stagnan, dan wajah-wajah lelah yang tak kunjung dipekerjakan.

Katanya 19 juta lapangan kerja sudah tersedia. Tapi rakyat cuma bisa bertanya-tanya: di mana persisnya? Di atas kertas, angka-angka itu terlihat megah. Terukur. Terstruktur. Seolah-olah mesin ekonomi negeri ini sedang menggeliat kuat, menciptakan pekerjaan bak pabrik yang tak henti mencetak produk. Tapi kenyataan di lapangan tempat rakyat benar-benar hidup dan bernapas berbicara lain.

Setiap hari, lowongan kerja yang benar-benar layak justru semakin langka. Yang ada hanyalah kerja serabutan, kontrak jangka pendek, atau pekerjaan yang memeras tenaga tanpa jaminan. Mereka menyebutnya fleksibilitas. Kami menyebutnya ketidakamanan. Jadi, jika benar ada 19 juta lapangan kerja, barangkali mereka tersembunyi di balik statistik optimistis dan pidato yang hanya bagus sebagai bahan kampanye.

Apakah lapangan kerja itu tersedia bagi para penganggur yang tak punya koneksi? Apakah ia terbuka bagi petani yang lahannya digusur demi investasi? Apakah lapangan kerja itu ramah bagi lulusan baru yang terjebak dalam siklus magang tak berbayar dan pelatihan abal-abal? Atau justru, lapangan kerja itu hanya nyata bagi para investor dan kroni yang menyulap perizinan menjadi tambang cuan?

Mari jujur sebentar jika 19 juta lapangan kerja itu benar-benar ada, mengapa data pengangguran justru tetap tinggi? Mengapa kita masih melihat antrean panjang di setiap job fair? Mengapa lulusan sarjana banyak yang mengisi posisi customer service outsourcing dengan gaji setara UMR? Jawabannya sederhana: karena lapangan kerja yang dijanjikan itu tak pernah benar-benar sampai ke tangan rakyat kecil.

Lebih ironis lagi, setiap kali publik mempertanyakan keberadaan pekerjaan tersebut, yang muncul adalah retorika klise: “Ini proses,” “Butuh waktu,” atau “Jangan pesimis.” Tapi pesimisme bukan pilihan ketika perut lapar. Kecemasan bukan sikap politis ketika biaya hidup terus naik sementara pemasukan tetap stagnan. Ini bukan soal kurang bersyukur, ini soal ketimpangan yang makin vulgar.

Di tengah kemewahan narasi surplus lapangan kerja, justru gelombang PHK terjadi di berbagai sektor. Industri tekstil, ritel, bahkan startup digital yang dulu diagung-agungkan kini berguguran. Ribuan orang kehilangan mata pencaharian, digantikan oleh mesin, otomatisasi, atau efisiensi manajerial yang hanya menguntungkan elite. Di sisi lain, para pejabat masih sibuk membagikan optimisme palsu.

Kita hidup dalam zaman di mana janji lapangan kerja lebih sering menjadi mantera politik daripada kebijakan publik. Ia digunakan untuk merayu suara, bukan untuk menyelesaikan masalah. Di atas panggung, ia ditampilkan seperti keajaiban ekonomi. Tapi di lapangan, ia seperti fatamorgana di tengah padang pasir pengangguran.

Apakah rakyat benar-benar harus mencari lapangan kerja itu ke tempat-tempat absurd? Mungkin di dasar laut tempat tambang pasir sedang dibuka? Atau di puncak-puncak gunung tempat hutan telah diratakan untuk proyek strategis nasional? Atau mungkin di negeri antah-berantah tempat oligarki sedang membuka “Green Industrial Park” yang entah hijau dari sisi apa?

Lebih menyakitkan lagi ketika pekerjaan yang tersedia ternyata datang dari sektor yang justru merampas tanah dan ruang hidup rakyat. Di satu sisi, pemerintah membuka proyek pembangunan skala besar, menggusur kampung-kampung rakyat. Di sisi lain, mereka berkata telah membuka lapangan kerja baru. Ya, tapi bukan untuk mereka yang digusur melainkan untuk buruh murah dari tempat lain.

Inilah kontradiksi paling sinis dari janji lapangan kerja. Ia dikemas dalam bahasa pembangunan, tapi dilaksanakan dengan perampasan. Ia dijanjikan untuk rakyat, tapi hanya bisa diakses oleh segelintir. Lalu, ketika rakyat mulai bertanya dan kecewa, mereka akan diberi satu lagi pekerjaan: menjadi penonton dalam parade kemajuan yang tak pernah mengikutsertakan mereka.

Mereka akan disuruh bersabar, terus belajar, ikut pelatihan, adaptasi teknologi, naik level skill, dan berbagai jargon lainnya sementara yang mendapatkan jabatan dan fasilitas tetap itu-itu saja. Para penyusun kebijakan tak pernah merasakan betapa beratnya hidup dari satu honor ke honor lain. Bagi mereka, ketenagakerjaan hanyalah soal angka, bukan tentang martabat manusia.

Dan ironisnya, rakyat kini justru saling menyalahkan. Yang tua menyalahkan yang muda karena “terlalu pilih-pilih kerja.” Yang muda menyalahkan sistem karena “tidak memberikan kesempatan.” Yang bekerja merasa terancam oleh yang belum bekerja, dan sebaliknya. Sementara di atas sana, elite politik dan ekonomi hanya perlu duduk nyaman, menonton pertunjukan kegelisahan ini sambil berkata: “Kami sudah membuka lapangan kerja kok.”

Padahal sesungguhnya, lapangan kerja bukan cuma soal jumlah, tapi kualitas. Pekerjaan yang layak, aman, berkelanjutan, dan bermartabat. Bukan kerja ala gig economy yang membuat pekerja rentan, bukan kerja kontrak tanpa kepastian, dan bukan kerja yang tak cukup untuk membayar sewa kos.

Jadi, kalau hari ini rakyat masih bertanya, “di mana lapangan kerja itu?”, itu bukan karena mereka malas. Itu karena janji itu sudah terlalu lama menjadi kabur. Karena angka-angka itu terlalu jauh dari realita. Dan karena terlalu banyak yang menyembunyikan ketidakmampuan mereka di balik narasi-narasi besar yang kedaluwarsa.