Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 Jadi Penentu Keberhasilan Indonesia Emas 2045
SURABAYA [Berlianmedia] – Pemerintah pusat bersama daerah terus mematangkan strategi pemanfaatan bonus demografi sebagai langkah krusial menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Bonus demografi, yakni ketika populasi usia produktif lebih dominan dibandingkan usia nonproduktif, menjadi peluang emas untuk mengakselerasi pembangunan bangsa—tetapi hanya jika dikelola dengan bijak.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama. “Kita harus memastikan penduduk usia produktif memiliki akses pendidikan berkualitas, kesehatan optimal, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya di Surabaya, Rabu (11/6).
Dalam rangka memanfaatkan peluang tersebut, pemerintah saat ini tengah menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Menurut Budi, langkah ini dirancang untuk memberikan panduan strategis bagi pembangunan kependudukan yang efektif di berbagai daerah.
“Kami melakukan kunjungan ke daerah untuk mengawasi pelaksanaan workshop penyusunan PJPK 2025–2029 di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Ada 30 sasaran dan indikator yang menjadi fokus dalam peta jalan ini,” jelasnya.
Workshop penyusunan PJPK tersebut dirancang untuk menyusun strategi komprehensif yang menjadikan data kependudukan sebagai basis pengambilan keputusan. Budi menekankan pentingnya integrasi data dan kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan PJPK.
“Contohnya, jika pertumbuhan penduduk suatu kota mencapai 30.000 orang per tahun, maka pemerintah daerahnya harus siap menciptakan lapangan kerja dan fasilitas pendukung untuk jumlah tersebut. Tanpa itu, risiko ledakan masalah sosial akan sulit dihindari,” paparnya.
Budi mengingatkan bahwa kegagalan dalam memberdayakan penduduk usia produktif dapat berujung pada bencana sosial. “Tingginya angka pengangguran bisa memicu kriminalitas, premanisme, dan masalah sosial lainnya. Kita tidak ingin potensi ini menjadi ancaman,” tegasnya.
Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengintegrasikan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan, serta menerapkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, menambahkan bahwa hasil PJPK 2025–2029 akan menjadi panduan kebijakan bagi setiap kepala daerah. “Kami berharap dokumen ini menjadi dasar bagi daerah untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal,” katanya.
Dengan langkah strategis yang terencana, kolaborasi antarsektor, dan kesadaran kolektif, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan visi Indonesia Emas 2045 sebagai kenyataan. Tidak hanya sebagai impian, tetapi sebagai masa depan gemilang yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.