Heri Pudyatmoko: Keamanan Informasi Daerah Kunci Efisiensi Pelayanan Publik
SEMARANG [Berlianmedia] – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menyoroti urgensi penguatan keamanan informasi di tingkat daerah menyusul pesatnya arus digitalisasi. Dalam keterangannya di Semarang,p Rabu (25/6), Heri menekankan perlunya pemerintah daerah membangun sistem perlindungan data yang lebih kuat, termasuk membentuk regulasi khusus untuk mengatur tata kelola informasi digital secara aman dan bertanggung jawab.
“Keamanan informasi bukan hanya soal perlindungan data pribadi, tetapi juga menyangkut kelangsungan pelayanan publik yang harus tetap berjalan dengan lancar dan aman,” tegas Heri.
Ia mengingatkan bahwa semakin terbukanya akses terhadap data melalui berbagai platform digital juga memperbesar risiko kebocoran informasi yang bersifat strategis maupun pribadi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi (TI) harus disertai dengan penerapan sistem keamanan siber yang profesional dan berlapis.
“Kita harus memastikan data yang dikelola oleh pemerintah daerah benar-benar terlindungi. Kalau tidak, akan ada dampak besar terhadap kepercayaan publik maupun stabilitas layanan pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Heri mendorong pembentukan regulasi di tingkat daerah yang secara spesifik mengatur perlindungan data. Kebijakan tersebut harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak privasi masyarakat, sekaligus menjadi landasan hukum dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.
Ia juga menekankan perlunya membentuk tim keamanan siber daerah yang profesional, terlatih, dan siap menghadapi berbagai bentuk potensi ancaman, baik dari faktor eksternal seperti serangan siber, maupun dari kesalahan manusia (human error) dalam pengelolaan data.
Heri menyatakan DPRD Jateng berkomitmen mendukung penuh inisiatif penguatan sistem keamanan informasi ini, baik melalui dukungan regulasi, anggaran, maupun sinergi antarinstansi. “Digitalisasi pemerintahan harus dibarengi dengan keamanan data yang kuat agar pelayanan publik makin efisien, aman, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.