DPRD Kota Semarang Dukung Pengembangan Kurikulum Merdeka
SEMARANG[Berlianmedia] – DPRD Kota Semarang mendukung pengembangan upaya Kurikulum Merdeka yang kini mulai dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang untuk melengkapi pembelajaran di sekolah dasar (SD) maupun SMP dan sederajat.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan penerapan progam Kurikulum Merdeka pada sekolah-sekolah, sesuai progam pemerintah yang kini tengah gencar diterapkan di berbagai sekolah di seluruh Indonesia.
Kadarlusman menambahkan, hingga saat ini Kurikulum Merdeka di Kota Semarang masih belum maksimal dan kurang disosialisasikan. Bahkan fasilitas penunjang pembelajaran di setiap sekolah pun juga belum maksimal
“Dinas Pendidikan masih perlu gencar mensosialisaikan progam Kutikulum Merdeka pada semua sekolah di wilayahnya, agar semua guru, orangtua siswa dan para siswa dapat memahaminya,” ujar Pilus panggilan akrab Kadarlusman itu dalam Dialog Prime Topic yang digelar di Lobby Gets Hotel Semarang, Senin (29/5).
Dialog yang mengusung tema ‘Menyongsong Kurikulum Merdeka’ yang dipandu oleh moderator Advianto Prasetyobudi dari MNC Trijaya FM Semarang itu, selain menghadirkan nara sumber Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman, juga Kabid Pembinaan SD Disdik Kota Semarang Drs Hidayatullah Imam Prasetyo dan Wakil Ketua PGRI Kota Semarang Hadi Waluyo.
Kurikulum Merdeka sudah mulai dilakukan di Kota Semarang, meski masih dalam tahap percobaan secara bertahap dan diharapkan ke depan sudah dapat berjalan lancar dengan baik.
Menurut Pilus, ada beberapa hal perlu dilakukan evaluasi dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Siswa menjalankan pembelajaran bisa merasa nyaman dan dapat menerima pelajaran dengan senang.
“Baik di tingkat SD maupun SMP perlu ada perbaikan atau peningkatan fasilitas belajar untuk mendukung Kurikulum ini. Jika memang sudah ada bisa ditingkatkan lebih baik lagi,” tuturnya.
Pilus menyarankan, agar fasilitas belajar diberikan sesuai dengan minat dan bakat para siswa. Hal ini esensi dari Kurikulum Merdeka bisa terpenuhi.
Para siswa, lanjutnya, tidak harus selalu belajar di dalam kelas, tapi bisa ditempat lain untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Tujuannya agar para siswa tetap bersemangat saat berangkat ke sekolah.
“Guru tidak boleh galak lagi, tidak boleh membebani siswa dengan tugas-tugas. Merdeka bukan berarti bebas di sekolah,” ujarnya.
Yang terpenting, tutur Pilus, fasilitas penunjang harus segera dilengkapi untuk mendukung berjalannya kurikulum merdeka di sekolah-sekolah, tidak hanya ruangan, aula, bahkan toilet saja harus diperhatikan agar memenuhi persyatan.
Sementara itu, Kabid Pembinaan SD Disdik Kota Semarang Drs Hidayatullah Imam Prasetyo menururkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan progam Kurikulum Merdeka merupakan perbaikan dari progam sebelumnya dan disesuai dengan era digital saat ini.
“Saat ini era digital hingga progam baru juga disesuaikan, mengingat setiap masa tentunya pemerintah menerbitkan peraturan maupun progam sesuai jamannya dengan melalui proses pengkajian, bahkan kurikulum 13 sebelumnya juga bagus dengan era saat itu,” tutur Hidayat panggilan akrab Hidayatullah Imam Prasetyo.
Menurutnya, emplementasi Kurikulum Merdeka di Kota Semarang Disdik mengandeng berbagai pihak di antaranya penggerakan, pengawas, DPKS dan lainya secara bersama terutama pemantapan pelaksanaan.
Hidayat mengatakan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di wilayahnya dilakukan secara bertahap, mengingat plafom Kurikulum Merdeka semuanya dilakukan berbasis online hingga semua guru diharapkan bisa menyesuaikan.
Wakil Ketua PGRI Kota Semarang Hadi Waluyo menuturkan Kurikulum Merdeka merupakan progam menjajar di era digital saat ini hingga peranan guru sangat penting, mengingat merekalah yang ada di dalam kelas mengajar para siswa.
“Perlu adaya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan, karena para guru memandang Kurikulum Merdeka mereka terkesan masih ragu-ragu, bahkan masih abu-abu dan sebagian besar guru juga masih belum memahami tentang Kurikulum Merdeka,” ujar Hadi.
Menurutnya, di lapangan guru pembinaan tidak banyak, meski mereka itu menjadi penggerak, mengingat sebagain besar guru belum memahami digital terutama untuk guru-guru senior menjelang pensiun.