DPRD Jateng Minta Bawaslu Tingkatkan Fungsi Pengawasan Pemilu 2024
BANJARNEGARA[Berlianmedia] – Pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 tak lama lagi akan digelar. Segala kesiapan dan persiapan menuju pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pun telah diwujudkan secara baik oleh otoritas terkait.
Namun begitu, ada persoalan pelik yang mesti menjadi fokus dan perhatian bersama, apakah Pemilu 2024 yang akan memilih presiden-wakil presiden, anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, dan DPR RI pada hari H akan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) ini yang masih menjadi tanda tanya besar.
Kondisi itu, mendorong DPRD Jateng terus memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, baik masa kampanye, pengiriman logistik Pemilu dan lainnya untuk mengantisipasi dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Wakhid Jumali mengatakan tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses
“Kami ingin memastikan persiapan proses penyelenggaraan Pemilu Serentak dapat sukses dan lancar, untuk itu kami memonitoring persiapan-persiapan itu untuk mengantisipasi dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Wakhid saat berdiskusi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjarnegara, Jumat (12/1) lalu.
Selain itu, lanjutnya, pihak pengawas untuk menyatukan suara terlebih masih banyaknya kegiatan yang bersifat undangan, baik kegiatan kedewanan maupun kegiatan dengan mitra-mitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jateng.
“Terlebih sebagai petahana, kami sebagai Anggota DPRD dan juga sebagai Caleg untuk periode berikutnya sering mendapatkan undangan kegiatan Kedewanan maupun dengan mitra OPD,” tutur Gus Wakhid panggilan akrab Wakhid Jumali.
Gus Wakhid juga mengapresiasi kepada seluruh tim penyelenggara Pemilu, yang telah berkomitmen dan berupaya menjamin kelancaran proses Pemilu, memastikan bahwa setiap titik distribusi sudah terkoordinasi, sehingga nantinya logistik siap untuk didistribusikan ke seluruh tempat pemungutan suara.
Dia menambahkan, jika Pemilu tidak hanya tergantung pada integritas penyelenggara saja, akan tetapi juga kesiapan logistik yang memadai dan memenuhi standar.
“Mengingat bahwa hal ini krusial, prioritas kami tentu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengamanan dan pengawasan bisa bekerja secara maksimal,” ujarnya.
Kesuksesan Pemilu, tutur Gus Wakhid, bukan pada penyelenggara saja, akan tetapi juga bagi semua pihak yang ikut menjaga dan mendukung kesuksesan Pemilu.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jateng lainnya Tri Mulyantoro berharap Pemilu kali ini dapat berjalan sukses. Namun, dalam beberapa kesempatan pemantauan di lapangan, pihaknya masih menemukan banyak masyarakat yang belum paham betul mengenai sistematika pencoblosan.
“Harapan kita semua penyelenggaraan Pemilu kali ini berjalan aman, tertib, lancar dan sukses. Kami selaku Anggota DPRD juga memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan juga. Namun di beberapa daerah terkadang, adanya panwascam yang dapat membuat masyarakat menjadi takut,” tuturnya.
Tri menuturkan, tugas panwas tidaklah ringan karena harus mengawasi semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Tidak hanya aparat Pemilu yang diawasi tapi masyarakat pun menjadi ranah panwas untuk diawasi dalam hal kegiatan-kegiatan kedewanan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Banjarnegara Rinta Arief Laksono menyambut hangat kedatangan rombongan Komisi A. Pihaknya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder terkait. Hal itu sudah berjalan dengan baik.
“Semua kami libatkan, koordinasi dan komunikasi aktif dengan Forkopimda, Kapolres, Kajari, dan lain-lain. Saat ini memasuki tahapan penyiapan logistik pemilu. Ada 3 gudang logistik di banjarnegara,” ujarnya.
Hingga pekan lalu, tutur Rinta, prosesnya hampir selesai menyiapkan logistik untuk 4 dapil DPRD Kabupaten. Untuk DPRD Provinsi Kamis lalu selesai pelipatan surat suara, dan hari ini dilakukan pelipatan DPR RI. Persiapan Logistik kami sudah on the track.
Kaitannya dengan kegiatan kedewanan, Rinta juga menjelaskan, kegiatan yang sifat nya promosi, sebaiknya disertakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye. Hal tersebut dimaksudkan untuk mitigasi dan antisipasi.
“STTP seharusnya diurus seminggu sebelum kegiatan berlangsung oleh panitia penyelenggara acara. Bawaslu Banjar juga berusaha memfasilitasi pengurusan STTP sampai H-1 jam. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya undangan, penyelenggara yang mengurus sttp. Namun apabila bukan kampanye, maka bawas akan menjawab dengan surat himbauan dan tetap menempatkan pengawas sebagai langkah mitigasi dan antisipasi. Supaya petugas adhoc di lapangan dapat bekerja dengan nyaman,” tuturnya. (Adv/Anf)