Cegah Berita Hoax Jelang Pemilu 2024, Jurnalis Harus Jadi Pionir

SEMARANG[Berlianmedia] – Masyarakat diminta ikut berperan mengawasi berita hoaks dan yang mengandung ujaran kebencian, khususnya menjelang Pemilu, sehingga Pemilu 2024 dapat terlaksana lancar, aman dan kondusif.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat MSI mengatakan bagaimana wawasan kebangsaan dalam perspektif pencegahan dan penangangan konflik politik di masyarakat.

“DPRD Provinsi Jateng menilai Pemilu 2019 lalu merupakan puncak dari buruknya penyebaran berita hoaks, yang pelakunya kebanyakan dari pengguna media sosial. Kami merasa keberadaan media mainstream sangat penting untuk membangun kembali komunikasi publik yang selama ini lebih berbasis pada media sosial. Karena memang media mainstream ini jauh lebih bisa di pertanggungjawabkan dan lebih sehat,” tutur Fuad.

Fuad berharap menjelang Pemilu 2024, tren penyebaran berita hoaks atau ujaran kebencian tidak mengalami peningkatan, Pemilu 2019 yang begitu sebanyak diharapkan tidak terulang.

Oleh karenanya, tutur Fuad, pihaknya bersama stakeholder terkait, akan terus berusaha melakukan strategi pengawasan khusus, terhadap penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

“Hal ini juga sebagai langkah atau upaya pencegahan akan terjadinya berita bohong dan ujaran kebencian, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, mengenai informasi dan dampak media elektronik yang tidak digunakan dengan baik,” ujar Fuad dalam dialog Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Jurnalisme Postif Menuju Pemilu Damai 2024’, yang digelar di Kafe HOC Jalan Hayam Wuruk No 44 Semarang, Selasa (22/8).

Dialog yang dipandu oleh moderator Jurnalis Metro TV Sidang Dewanto SKom itu, selain menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat MSI, juga Dosen Fisip Universitas Diponegoro (Undip) Wijayanto PhD, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jateng Dr Teguh Hadi Prayitno, dan Kepala badan Kesbangpol Jateng Haerudin SH MH.

Fuad juga mengajak masyarakat benar-benar mewaspadai beredarnya berita hoaks dan ujaran kebencian. Sebab, berita-berita tersebut, sifatnya provokatif dan memecah belah individu, maupun suatu kelompok.

“Bisanya berita hoaks dan hate speech ini sering muncul di media sosial (medsos), sehingga kita harus benar-benar bisa mengunakan medsos dengan baik. Jika kita menemui hal tersebut, sebaiknya kita harus mengecek terlebih dahulu, dengan menanyakan hal itu kepada orang yang paham, maupun lembaga yang resmi terkait informasi yang kita dapatkan, sehingga kita tidak mudah terpengaruh,” tuturnya.

Menurutnya, ciri-ciri dari berita hoaks adalah, pasti judulnya bombastis, viral, nasrasinya provokasi dan menyudutkan seseorang, baik tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Selain itu, akun yang digunakan tidak jelas.

“Pancingan-pancingan hoak di media sosial baik itu TikTok, Facebooks dan lainnya yang viral sangat tidak memenuhi standar kaidah media, bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Fuad.

Dia menambahkan, unggahan berita hoak menjelang Pemilu 2024 jauh lebih sedikit dibanding Pemilu 2019 yang begitu santer. Bahkan saat ini menjelang Pemilu 2024 menang masih ada yang sengaja melontarkan berita negatif atau hoak, namun respon publiknya tak begitu bagus.

Fuad menilai media mainstream, baik onlne, media elektronika maupun cetak yang memberitakan sudah benar susuai etika jurnalistik dan nampaknya jurnalis ikut membantu, bahkan informasinya jadi refrensi masyarakat.

“Masyarakat sudah jenuh dengan berita-berita hoak yang menyesatkan, hingga mereka kini kembali menyukai media mainstream yang dijadikan refrensi dan mendapat informasi-informasi yang benar,” tutur Fuad.

Sementara itu, Ketua IJTI Jateng Dr Teguh Hadi Prayitno menuturkan jurnalisme positif ini sebenarnya sesuatu yang biasa, hanya mengikuti kaidah atau tidak melanggar kode etik jurnalistik.

“Tetapi jurnalisme positif ini sebagai lawan adanya jurnalisme negatif. Kalau pada masa lalu bad news is good news, berita buruk adalah berita baik. Jadi, terkadang bukan karena tidak mau meliput, tetapi memang kebijakan dari newsroom-nya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi good news is good news, berita baik adalah berita benar,” ujar Teguh.

Jadi bagaimana jurnalisme positif itu, tutur Teguh, bukan hanya objektif dan menjunjung tinggi kemanusiaan, tetapi juga membangun optimisme. Dalam konteks Pemilu, berbagai masalah terkait terjadinya pelanggaran dan sebagainya semestinya cukup selesai di pelaku. Tetapi kadangkala masih ‘dikuliti’ sedalam – dalamnya hingga keluarganya. Itu yang akan menciderai rasa kemanusiaan.

Teguh menambahkan, biasanya berita bohong disebar melalui medsos ataupun aplikasi yang ada dalam smartphone, seperti pesan WhatsApp maupun yang lainnya, yang bertuliskan cetak tebal di judul, dan diakhiri dengan kata-kata viralkan.

“Ini harus dibaca dulu isinya terkait apa, jika isinya provokasi dan ujaran kebencian, maka jangan diteruskan ke teman-teman maupun ke grup apapun. Jika kita ikut share, sama halnya kita ikut serta dalam menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian, sehingga kita bisa terkena UU ITE,” tutur Teguh.

Dia berharap, masyarakat dapat memahami dan tidak terprovokasi, serta ikut serta dalam menyebarkan berita hoaks serta ujaran kebencian, karena akan berakibat sangat fatal bagi diri sendiri.

Peningkatan literasi digital diperlukan untuk merespons banyaknya informasi di media sosial. Khususnya, beredarnya berita hoaks menjelang Pemilu 2024.

Teguh juga mengajak masyarakat dan kawan-kawan jurnalis, jika menjumpai berita atau pesan hoaks, untuk jangan diteruskan dan perlu dikonfirmasi.

“Selalu berpikir kritis, mengecek kebenaran lewat portal layanan konfirmasi, atau bisa menyandingkan dengan produk dari media-media mainstream,” ujarnya.

Menurut Teguh, mudahnya seorang menjadi pengabar informasi, jika tak diimbangi kemampuan yang mumpuni, menjadi salah satu faktor tumbuh suburnya hoaks.

Rakyat harus diberikan informasi yang valid, fakta terkait dengan Pemilu 2024, agar menjadi Pemilu yang berkualitas, agar terpilih orang-orang yang memang punya kemampuan, orang- orang yang layak.

Dia mengatakan saat ini rakyat rentan mendapatkan informasi yang hoax, juga rentan mendapatkan pencitraan yang tidak real, boleh citra tetapi harus merupakan fakta bukan citra yang dibuat-buat.

Senada, Dosen Fisip Undip Wijayanto PhD mendorong peningkatan literasi bagi masyarakat di era digital saat ini. Dia mengatakan, sudah banyak terjadi disrupsi informasi dan kabar hoaks yang menyebabkan kesalahpahaman. Bahkan, tak sekadar menyerang kontestan, lembaga penyelenggara pun tak luput dari terpaan isu menyesatkan.

“Di Pemilu 2019 lalu, mulai Agustus sampai Desember banyak konten hoaks,” ujarnya.

Suatu kabar bohong, lanjutnya, jika diinformasikan berulang-ulang bisa jadi dianggap oleh publik menjadi suatu kebenaran. Karenanya, logika dan rasa perlu dipakai, agar tak terbawa perasaan oleh setiap kabar yang belum jelas. Terpenting pula, tidak larut ikut menyebarkan.

“Usaha untuk mengatasi persoalan ini dikembalikan kepada masing-masing individu. Artinya, harus ada usaha mencerdaskan diri sendiri,” tutur Wijayanto.

Menurutnyha, ancaman pesta demokrasi salah satunya adalah ancaman hoaks. Yang sering diterima menjelang Pemilu, paling banyak mengarah pada kegiatan sosial politik Pilkada, maupun Pilpres.

Penyebaran hoaks paling banyak melalui media sosial. Untuk itu, sebagai pengguna medsos harus lebih bijak menyikapinya.

Dia mengingatkan masyarakat, agar selalu waspada dalam bersosial media. Karena black campaign (kampanye hitam) biasanya berkeliaran sewaktu Pemilu.

Propaganda negatif, lanjutnya, diluncurkan untuk mempertanyakan atau merusak reputasi seseorang, khususnya peserta Pemilu, sehingga, dia menekankan kepada masyarakat, jangan mudah termakan hoaks.