Being a young politician, why not?

Oleh : Yanuar Rachmansyah

Sering kita mendengar ucapan dari seorang anak muda kurang lebih, “Saya tidak mau berurusan dengan politik. Politik itu seperti benda yang amat kotor. Lebih baik, saya bersentuhan dengan bidang lainnya saja semisal bisnis…”.  Sebagai wujud pendapat atau pandangan, pemikiran yang  terucap itu memang harus dihargai. Selain itu, setiap pribadi  tidak bisa dipaksa agar bersedia untuk bersentuhan atau menekuni suatu bidang yang tidak disukainya.

Tetapi, sebenarnya pemikiran yang seperti itu tidak selalu dapat  diterima. Apabila seluruh rakyat pada suatu negara menolak untuk bersentuhan dengan politik tanpa terkecuali, maka kehidupan bernegara berikut segala aktivitas turunannya tidak bisa dilaksanakan.

Sekadar contoh penyaluran obat ke pusat-pusat kesehatan masyarakat dan pembayaran gaji tenaga medis terhenti dan kemudian pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat tidak terlaksana. Kegiatan pendidikan tidak terselenggara karena tidak memperoleh sumber dana untuk membiayai penerbitan buku pelajaran, pengadaan sarana penunjang, pembangunan gedung sekolah dan pembayaran gaji guru. Jalan, jembatan, saluran irigasi, jaringan tenaga listrik, dan jaringan telkomunikasi tidak terbangun dan kemajuan  negaratidak tercapai.

Bagaimana bisa terjadi beberapa keadaan itu? Karena pelaksanaan seluruh  kegiatan yang terkait dengan maslahat publik itu tidak bisa terjadi tanpa proses politik di dalam lembaga legislatif  bersama dengan pemerintah sebagai kekuatan eksekutif. Proses politik yang melibatkan setidaknya kedua pihak tersebut menghasilkan regulasi (undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya) yang kemudian memberikan landasan hukum bagi penyaluran dana dan berbagai wujud sumber daya untuk menunjang pelaksanaan beberapa kegiatan publik tersebut. Bahkan, dalam keadaan tertentu lembaga yudikatif, kepolisian dan militer dinilai perlu untuk dilibatkan.

Jika ada seseorang yang memilih bisnis sebagai jalan hidupnya, tentunya ia membutuhkan dukungan suasana sosial dan ekonomi yang menunjang. Ia memerlukan suasana persaingan usaha yang terlaksana secara adil atau fair. Baginya, suasana persaingan usaha dimana kartel dan para oligopolis menguasai industri atau pasar menjadikannya tertekan. Untuk itulah, undang-undang yang mengatur persaingan usaha dibutuhkan keberadaannya dan proses politik di parlemen harus dilalui. Keberpihakan terhadap kalangan dengan kondisi ekonomi lemah juga membutuhkan landasan regulasi yang menjadi produk dari proses politik.

Andil politik dalam perjuangan kemerdekaan…..

Kemerdekan negara ini dapat diraih dan kemudian dipertahankan melalui perjuangan fisik yang mengorbankan ratusan ribu jiwa pahlawan. Namun, jangan sampai kita abai bahwa perjuangan bersenjata juga ditunjang oleh kepiawaian para founding father dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan di kancah internasional melalui perjuangan dalam jalur politik diplomasi. Almarhum Haji Agus Salim. Lambertus Nicolas Palar, dan Bung Hatta adalah contoh pahlawan bangsa yang terkenal piawai dalam berdiplomasi.

Kurang gagah bagaimana Kapitan Pattimura, Sultan Agung Hanyakrakusuma, Sultan Hassanudin, Teuku Umar, dan Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penindasan pemerintah kolonial Nederland? Nyatanya, perjuangan yang mereka lakukan belum membuahkan hasil tertinggi berupa kemerdekaan negara.

Perjuangan kemerdekaan baru bisa terlaksana secara efektif ketika para founding father melakukannya melalui cara yang intelektual dengan menggunakan jalur organisasi politik. Almarhum dokter Sutomo, dokter Wahidin Sudirohusodo, dokter Cipto Mangunkusumo, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Haji Samanhudi, Haki Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan Bung Karno merupakan contoh para pendiri bangsa yang menjadikan jalur politik organisasional sebagai medan perjuangan. Tersatukannya para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda  adalahhasil dari perjuangan pada jalur politik organisasional.

Urgensi proses politik dalam parlemen …..

Dalam suatu negara demokrasi modern (termasuk pula negara dengan bentuk pemerintahan monarkhi), kegiatan politik untuk menghasilkan berbagai produk regulasi serta memperjuangkan maslahat publik di parlemen memang harus disalurkan melalui partai-partai politik yang mempunyai perwakilan di dalamnya. Partai politik adalah sarana politik konstitusional untuk memperjuangkan berbagai wujud kepentingan masyarakat. Like or dislike, our sosial life must be inherent with political aspects, political struggles, politicians, and political parties.

Partai politik yang dapat mememenuhi ambang batas untuk dapat hadir di parlemen (parliamentary threshold) dituntut untuk bekerja dengan baik. Secara mendasar, pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota lembaga legislatif (yang tentu saja menjadi politisi) adalah berbicara. Hal ini sesuai dengan asal kata parlemen atau parliament dari bahasa Perancis parler yang dimaknai sebagai berbicara.

Tentunya, berbicara yang dilakukan oleh para politisi di parlemen bukanlah berbicara secara sembarangan atau asal berbicara. Pembicaraan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan yang jelas terkait dengan upaya memperjuangkan berbagai maslahat publik. Argumen yang ditampilkan haruslah mempunyai dasar yang kuat dan tidak menyerang secara personal. Setiap politisi dituntut untuk mampu mengamati masalah yang terjadi di tengah masyarakat dengan cermat dan mempunyai gagasan serta usulan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur politik di parlemen.

Upaya untuk memperjuangkan maslahat publik di parlemen pada intinya diwujudkan dalam 4 fungsi legislatif. Pertama, setiap anggota lembaga legislatif yang terpilih untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota harus mampu melaksanakan fungsi perwakilan. Setiap legislator akan ditugaskan untuk menangani satu atau beberapa masalah yang dikelompokkan ke dalam komisi tertentu.

Berkenaan dengan fungsi legislasi, setiap anggota lembaga legislatif adalah perwakilan warga masyarakat untuk menerima aduan terkait dengan masalah-masalah yang relevan dengan komisi tempat ia bertugas. Selain menerima aduan, ia juga harus mampu memberikan  advokasi kepada warga masyarakat yang mengalami masalah tertentu yang relevan dengan tugasnya di suatu komisi itu.

Pelaksanaan berbagai program atau proyek untuk kepentingan warga masyarakat tentu membutuhkan sumber dana untuk menunjangnya. Untuk itulah, bersama pemerintah, para anggota lembaga legislatif diminta untuk melakukan perencanaan dalam bidang keuangan guna membiayainya. Selain itu, rencana atau proyeksi penerimaan perlu dirumuskan. Rencana penerimaan dan pengeluaran biaya harus dibuat secara realistis dan dilandasi oleh keadaan yang nyata. Dalam hal ini, para anggota legislatif harus bisa melaksanakan fungsi anggaran.

Setiap perkembangan penting yang terjadi di tengah kehiduan warga masyarakat membutuhkan penyikapan secara strategis. Penanganan wabah penyakit karena serangan Virus Corona menjadikan pemerintah harus menerapkan beberapa langkah. Diantaranyaadalah  memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai upaya penanganan wabah penyakit secara preventif maupun kuratif.

Langkah yang ditempuh membutuhkan dukungan dari beberapa produk hukum agar ia tidak dinilai sebagai langkah yang liar. Karena itulah, lembaga legislatif  bersama pemerintah diminta untuk mampu merumuskan berbagai produk peraturan yang bisa  memberikan landasan secara yuridis-legal. Setiap produk peraturan yang dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berkenaan dengan hal ini, para angggota lembaga legislatif  harus mampu memerankan fungsi regulasi.

Lembaga legislatif adalah mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemerintah  adalah kekuatan eksekutif yang menjalankan kegiatan birokrasi secara rutin setiap hari. Karena pemerintahan dilaksanakan oleh kunpulan manusia, kesalahan pasti akan pernah terjadi. Penyimpangan juga tidak jarang terjadi secara disengaja dalam wujud korupsi dan manipulasi.

Ada pula produk peraturan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk mengawasi pemerintahan dalam hal ini. Para anggota lembaga legislatif  memiliki  kewenangan untuk memberikan teguran kepada pemerintah melalui hak menyatakan pendapat, hal angkat serta hak interpelasi. Dalam hal ini, para anggota lembaga legislatif dituntut untuk mampu melakukan fungsi pengawasan.

Tentu saja, setiap anggota lembaga legislative  tidak semestinya menyatakan pendapat dengan asal bunyi atau waton sulaya. Ia harus mampu menyampaikan pemikiran serta argumen dengan dasar pemikiran yang bagus. Sehingga, kapasitas intelektual yang memadai serta kesediaan untuk menambah wawasan sangat dibutuhkan untuk itu.

Tenaga muda dengan idealism: Suatu   dibutuhkan …..

Bagi Anda, kalangan muda yang sering bersikap kritis dan mempunyai gagasan ideal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, parlemen dan partai politik adalah wadah yang tepat. Selain itu, memang anda juga dapat melakukannya melalui lembaga swadaya masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan mandiri yang dibentuk di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Memang, politik adalah semacam rimba yang kadang sangat buas bagi siapa saja yang lengah. Selain itu, politik juga sering menjadi  ajang yang melenakan bagi pelakunya yang tidak tahan terhadap godaan untuk memperkaya diri apabila ia berada dalam komisi yang melibatkan penggunaan dana besar. Sekalipun demikian, suatu negara tidak mungkin akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa keberadaan proses politik, kegiatan di parlemen, serta partai politik. Dengan segala kekurangannya, berbagai hal yang berkenaan dengan politik senantiasa dibutuhkan oleh suatu negara.

Jika para pelakunya mampu menjaga integritas diri, mempunyai landasan ilmu yang memadai, dan bisa menahan diri dari godaan tercela, maka politik adalah medan bakti atau ajang ibadah sosial (muamalah). Para founding father Indonesia juga terbukti mampu memerankan diri sebagai kumpulan politisi yang menjaga idealismedan  memperjuangkan nilai-nilai normatif.

Dalam tarikh Islam, ternyata ada diantara para khalifah yang mempunyai kapasitas ilmu agama tinggi yang dipadukan dengan pemahaman terhadap pengetahuan ketatanegaraan yang bagus serta kapasitas kepemimpinan yang unggul. Sehingga, peran sebagai ulama dan umara (yang sekaligus politisi) ternyata mampu diperankan secara selaras. Antara ulama dan politisi tidak harus dipertentangkan secara diametral sebagai lawan.

Dalam ajang politik, kita diarahkan oleh keadaan untuk dapat menyampaikan gagasan sebagai wujud idealisme dengan cara yang argumentatif guna mendapatkan dukungan dari pihak lain. Kesediaan untuk mendengarkan serta menerima pemikiran dari pihak lain sangat disyaratkan di dalamnya. Bagaimana gagasan dari berbagai pihak yang berlainan dapat dipertemukan secara selaras dan kemudian kesepakatan yang dapat diterima oleh semuanya terwujud adalah keadaan yang harus bisa dicapai. Termasuk di dalamnya adalah mewujudkan keadaan terbaik dari beragam pilihan kondisi yang tidak ideal.

Kalangan muda memang diharapkan bersedia untuk menjadi sumber energi dalam jalur politik. Jika memang secara pribadi Anda bersedia untuk terjun di dalamnya, mulai sekarang bekal pengetahuan yang memadai dan  kemampuan untuk menyampaikan  argumen secara baik harus dipersiapkan.

Namun, apabila  anda merasa bahwa jalur politik bukanlah ajang yang tepat, berikanlah dukungan moral kepada mereka yang bersedia untuk terjun di dalamnya. Tidak perlu anda mencerca mereka karena pada dasarnya mereka bersedia menanggung beban yang lebih berat dari pada kebanyakan warga masyarakat lainnya.

Our national life must still go on.

(Yanuar Rachmansyah, Tenaga Ahli, Pemerhati dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, tinggal di Semarang).