Siap Bertanggung Jawab Publik Menunggu Bukti

SEMARANG [Berlianmedia] – Pernyataan kesiapan Zulkifli Hasan untuk mempertanggungjawabkan kerusakan hutan yang dituduhkan terjadi pada masa ia menjabat kembali mengundang diskusi publik. Dalam pemberitaan Detik Bali pada Sabtu 6 Desember 2025, Zulkifli Hasan menyampaikan kesiapannya dipertanyakan publik dan siap diuji kebenarannya. Ia menyatakan bahwa setiap keputusan pada masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan telah melalui pertimbangan matang. Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Pernyataan itu menunjukkan dimensi moral dari keberaniannya menerima kritik.

Dalam kesempatan yang sama, seperti dikutip Detik Bali pada 6 Desember 2025, Zulkifli Hasan mengajak berbagai pihak termasuk masyarakat luas untuk memberikan kritik konstruktif dan bila perlu melakukan debat terbuka mengenai kebijakan kehutanan pada periode pemerintahannya. Pernyataan yang terbuka seperti ini memberi ruang bagi dialog publik, namun juga memunculkan tuntutan lebih besar bagi transparansi data.

Isu kebijakan kehutanan periode itu kembali menjadi sorotan karena adanya polemik mengenai pelepasan kawasan hutan di Provinsi Riau. Dalam laporan Liputan6 yang terbit pada Kamis 5 Desember 2024, terdapat keterangan bahwa pelepasan kawasan hutan seluas sekitar satu koma enam juta hektare terjadi pada periode tersebut. Angka ini kemudian dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang memicu banjir besar di sejumlah wilayah.

Namun Liputan6 pada 5 Desember 2024 juga memuat klarifikasi dari mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan periode tersebut, Hadi Daryanto. Ia menjelaskan bahwa pelepasan satu koma enam juta hektare kawasan hutan tersebut bukan diberikan sebagai izin perkebunan sawit melainkan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah termasuk untuk pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta lahan garapan masyarakat. Hadi menegaskan bahwa keputusan itu dilakukan melalui SK 673 Menhut II 2014 dan SK 878 Menhut II 2014 yang menetapkan perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Dalam pemberitaan RMOL pada Jumat 6 Desember 2024, Hadi kembali menegaskan bahwa narasi pelepasan hutan sebagai izin sawit adalah penyederhanaan yang menyesatkan karena pelepasan kawasan hutan tidak otomatis berarti izin penggunaan komersial. Ia menyatakan bahwa distribusi lahan perlu dianalisis melalui dokumen peta agar tidak terjadi generalisasi yang menyerang pribadi tanpa memahami konteks regulasi dan kebutuhan ruang.

Keterangan bantahan tersebut menunjukkan bahwa wacana publik mengenai kerusakan hutan sering terjebak pada simplifikasi dan kesimpulan yang prematur. Sebaliknya, data empiris yang valid harus dihadirkan agar diskursus publik tidak berubah menjadi perdebatan spekulatif. Oleh karena itu pernyataan kesiapan bertanggung jawab yang disampaikan Zulkifli Hasan perlu ditempatkan dalam bingkai akuntabilitas faktual bukan sekadar moral.

Sebab tanggung jawab dalam tata kelola lingkungan bukan hanya soal keberanian menyatakan kesediaan dikritik tetapi juga soal keberanian membuka akses data. Jika Zulkifli Hasan menyatakan siap bertanggung jawab maka aksi konkret pertama mestinya adalah membuka dokumen data pelepasan kawasan hutan pada periode 2009 hingga 2014 kepada publik dan mengizinkan audit independen yang dilakukan pakar kehutanan lembaga lingkungan dan akademisi tanpa intervensi politik.

Pelibatan publik dalam urusan lingkungan adalah kebutuhan mendesak. Kerusakan ekologis di Indonesia tidak bisa dijelaskan oleh satu pejabat atau satu periode kekuasaan saja. Indonesia mengalami deforestasi struktural selama lebih dari empat dekade dipicu oleh peralihan penggunaan lahan ekspansi komoditas dan lemahnya penegakan hukum. Maka penyebab banjir longsor dan krisis ekologis tidak boleh direduksi menjadi perdebatan politik personal.

Dalam konteks itu pertanyaan publik menjadi penting. Apakah kesiapan bertanggung jawab yang disampaikan adalah langkah awal menuju transparansi atau hanya gestur politik yang tanpa tindak lanjut konkret. Publik berhak mengetahui sejauh mana kebijakan pelepasan kawasan hutan benar benar berdampak positif atau negatif dan siapa saja yang memperoleh manfaat atau justru menderita akibat keputusan tersebut.

Untuk menjawabnya diperlukan langkah langkah nyata. Audit independen harus dilakukan terhadap kebijakan pelepasan hutan periode 2009 hingga 2014 terutama di wilayah dengan bencana ekologis berulang. Pemerintah harus membuka peta pelepasan kawasan hutan serta daftar penerima lahan termasuk kategori peruntukan dan ukuran. Partisipasi masyarakat lokal perlu dijamin terutama bagi yang terdampak banjir dan kehilangan ruang hidup.

Jika proses ini dijalankan secara terbuka maka klaim tanggung jawab tidak berhenti sebagai retorika. Publik dapat melihat apakah keputusan masa lalu telah sesuai aturan dan apakah kerusakan alam yang terjadi hari ini merupakan konsekuensi kebijakan atau akibat dari pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai tujuan.

Akhirnya ruang dialog antara pejabat publik masyarakat akademisi dan lembaga lingkungan harus dipelihara. Dialog tersebut bukan untuk mencari kambing hitam melainkan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Pada titik ini keberanian Zulkifli Hasan patut diapresiasi tetapi penghargaan terbesar akan datang ketika kesiapannya diuji melalui langkah transparan dan akuntabel.

Tanggung jawab sejati tidak berhenti pada kalimat saya siap bertanggung jawab. Tanggung jawab sejati dimulai ketika data dibuka ketika audit dilakukan ketika publik dilibatkan dan ketika kebenaran ditampilkan tanpa topeng.

Pernyataan kesiapan bertanggung jawab dari Zulkifli Hasan membuka ruang baru untuk diskusi publik mengenai kebijakan kehutanan pada masa lalu. Namun publik membutuhkan transparansi dan audit yang kredibel untuk menentukan duduk persoalan yang sebenarnya. Hanya dengan membuka data dan pelibatan independen tanggung jawab moral dapat berubah menjadi akuntabilitas nyata.