SEMARANG [Berlianmedia]- Berbarengan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 78, 1 Juli 2024, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Benekditus Narendra Keswara resmi membuka Posko BNK.
Pembukaan Posko BNK tersebut, menurut Narendra Keswara, sebagai jawaban atas keluhan masyarakat terkait permasalahan sosial yang kerap kali dihadapi dan diadukan.
“Kita bersyukur sudah mempunyai kantor Posko BNK. Dimana Posko BNK ini banyak sekali menyerap pengaduan masyarakat. Karena banyak permasalahan di masyarakat belum terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya Posko BNK ini dapat membantu masyarakat dan memberikan yang terbaik,” jelasnya di Ruko Jalan Jagalan No 32 E, Kota Semarang.
Komunitas terbentuk, lanjut Narendra, berawal dari kesamaan pemikiran antar kawan yang memiliki solidaritas dan kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
“Komunitas ini dibentuk, karena kita memiliki kesamaan terkait Solidaritas. Intinya kita medampingi masyarakat terkait permasalahan sosial dan butuh keadilan dan free (gratis). Yang dikomandoi oleh Bangkit Manantyo, Bayu Romawan, Suryo Susilo, Dani dan Bobi,” tandas Papa BNK, sapaan akrab anggota Legislatif ramah itu.
“Yang sudah dilakukan, sudah banyak mendampingi masyarakat dalam hal PPDB, PTSL, Laka dan beberapa permasalahan sosial yang dialami masyarakat Kota Semarang. Tapi belum pernah mendampingi hingga ke Pengadilan,” terangnya.
Tidak Masuk ke Wilayah Privat
Walaupun Posko BNK membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, namun terbatas pada wilayah pelayanan publik tidak masuk ke wilayah privat, seperti perceraian dan hal-hal yang bersifat privat.
“Seperti contoh yang lebih konkrit seperti kasus perceraian, kasus KDRT mungkin tidak menjadi lingkup kami. Tapi kalau birokrasi, diskriminasi, pelayanan publik atau administrasi yang legal formilnya cacat, kita bisa advokasi. Bukan bermaksud tebang pilih, tapi kita krucutkan, konkritkan sesuai jobdesk,” ungkap Bangkit Mahanantyo, komando penggerak Posko BNK.
Dikatakan pula kenapa sesuai jobdesk (lingkup kerja), sebab Benekditus Narendra Keswara yang seorang anggota DPRD Kota Semarang, memiliki fungsi pengawasan, bujeting sampai dengan penyusunan peraturan itu sendiri.
“Jadi bilamana ada masyarakat yang terhambat atau terbentur masalah pelayanan, ya itu tugas-tugas kedewanan. Karena cakupannya besar, beliau membentuk tim untuk menangani permasalahan yang tadi kita bahas,” tegas Bangkit.
Ditegaskan pula, walaupun melakukan advokasi terhadap masyarakat terkait permasalahan social, namun belum terfikirkan untuk menjadikan Posko BNK menjadi sebuah lembaga yang berbadan hukum.
“Jadi kita belum berfikir ke arah itu, karena per individu sendiri di Posko BNK masing-masing memiliki legal standing,” tandas Bangkit.
Bayu Romawan menambahkan, jika Posko BNK berawal dari menangani beberapa permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terlebih terkait program pertanahan atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
“Kami di PSI sendiri, kita bergerak untuk sertifikasi tanah, khususnya rumah ibadah. Dari situ kita berawal,” imbuhnya.
