Kolaborasi Antarinstansi Dorong Pengembangan Pembangunan Daerah

WONOSOBO[Berlianmedia] –  Kolaborasi antarinstansi pemerintah menjadi fokus utama dalam rangkaian acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Wilayah Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kota Magelang (Purwomanggung). Banyak usulan masuk terutama pembangunan fisik penunjang infrastruktur.

Walaupun banyak fokus pembangunan yang perlu ditingkatkan, terutama pengembangan faktor SDM dan menekan angka stunting juga pencegahan pernikahan anak usia dini juga menjadi faktor utama perlu ditangani.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan dalam pembangunan peningkatan infrastruktur memang saat ini menjadi fokus utama, namun ada beberapa titik yang menjadi skala prioritas.

Selain itu, tutur Ferry, fokus pengembangan tempat wisata bisa menjadi awal peningkatan pendapatan asli daerah.

“Memang saat ini peningkatan infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan yang dilakukan secara bertahap, seperti peningkatan akses ruas jalan Kabupaten Magelang – Kabupaten Wonosobo (pendukung akses Bandara Nyi Ageng Serang Yogyakarta/YIA) dan reaktivasi jalur KA Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta tentu akan membawa dampak perekonomian yang baik. Selain itu pengembangan wisata Dieng dan KSPN Borobudur bisa menjadi kunci peningkatan perekonomian masyarakat sekitar,” ujar Ferry dalam acara Musrenbang itu.

Musrenbang yang diselenggarakan di Gedung Hall PT Geo Dipa Dieng, di Wonosobo, Senin (20/3), Selain Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono juga dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Dari jajaran legislatif hadir Kholik Idris (Komisi A), Muhammad Ngainirrichardl (Sekretaris Komisi B), Peny Dyah Perwitosari (Komisi B) dan Ahmad Fadlun (Komisi E) dan unsur forkopimda lainnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranoeo menegaskan pembangunan secara fisik membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan pembangunannya dilaksanakan bertahap. Di sisi lain, adanya permasalahan seperti stunting, masalah rumah tidak layak huni (RTLH) dan pernikahan dini sangat menjadi perhatian khusus dan perlu penanganan secara intens.

“Dalam segi pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang cukup besar, untuk menuntaskan jalan provinsi paling tidak membutuhkan dana sebesar Rp15 triliun. Pengerjaanya dilakukan secara bertahap dan perlu waktu yang cukup lama, maka pembangunan harus diseleksi mana yg skala prioritas,” tutur Ganjar.

Menurutnya, perlu ditangani secara cepat, karena itu harus terkoordinasi secara luas dari tingkat dusun hingga kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa bergerak cepat dalam penanganan karena masuk dalam skala pembanguan sektor SDM. (Anf)