Jurang Realitas Mahasiswa dan Kekuasaan
SEMARANG [Berlianmedia] – Pernyataan Mendikti Prof. Brian Yuliarto S T M Eng Ph D yang mengaku terkejut mengetahui ada mahasiswa hidup dengan uang saku empat ratus ribu rupiah per bulan membuka perdebatan yang lebih besar. Reaksi publik mencerminkan jarak emosional dan kognitif antara ruang kekuasaan dan pengalaman hidup masyarakat yang semakin sulit menekan pengeluaran hariannya.
Pernyataan Mendikti Prof. Brian Yuliarto S T M Eng Ph D yang merasa terkejut karena mengetahui mahasiswa bertahan hidup dengan uang saku empat ratus ribu rupiah per bulan langsung menyulut respons publik. Berita mengenai reaksi itu pertama kali dilaporkan Suara com pada 24 November 2024. Respons yang muncul bukan semata soal nominal, tetapi tentang pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana mungkin pejabat pendidikan setinggi itu tidak memahami realitas yang sudah lama menjadi bagian keseharian mahasiswa dan keluarga berpenghasilan rendah.
Di banyak kota pendidikan, angka empat ratus ribu rupiah bukanlah fenomena baru. Mahasiswa yang hidup dengan biaya minimal sudah lama menjadi potret umum. Laporan mengenai mahasiswa rantau yang mengatur anggaran bulanan di bawah lima ratus ribu rupiah pernah dimuat Kompas pada 3 Oktober 2024. Mereka menjalani kehidupan sederhana yang diwarnai penghematan ekstrem, memilih makanan yang paling murah, membatasi transportasi, dan sering kali menunda kebutuhan akademik demi bertahan hingga akhir bulan. Situasi seperti ini terjadi berulang setiap tahun, namun baru menjadi perhatian luas ketika pejabat menyampaikan keterkejutannya.
Respons publik di media sosial kemudian menggambarkan kekecewaan yang lebih struktural. Banyak yang menyindir betapa jauhnya dunia pejabat dari fakta biaya hidup masyarakat. Kritik ini muncul karena sejumlah pejabat sebelumnya juga pernah mengaku baru mengetahui harga beras, biaya kontrakan, atau tingkat upah guru honorer. Fenomena terkejut yang berulang dianggap sebagai pertanda pejabat kurang turun langsung melihat kondisi lapangan dan terlalu lama berada dalam kenyamanan fasilitas negara.
Konteks kehidupan rakyat justru menunjukkan situasi yang lebih berat. Buruh harian, pekerja sektor informal, hingga keluarga dengan pendapatan tak tetap sering kali hidup pada tingkat pengeluaran yang jauh di bawah garis aman. CNN Indonesia pada 29 September 2024 menyoroti kelompok pekerja dengan penghasilan tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah per bulan di beberapa wilayah yang tetap harus menanggung biaya makan, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Jika empat ratus ribu rupiah untuk seorang mahasiswa saja dianggap mengejutkan, bagaimana dengan keluarga yang hidup dengan jumlah serupa untuk empat orang.
Sebagian pengamat menilai jarak pengetahuan pejabat terhadap biaya hidup tidak terjadi begitu saja. Tempo pada 18 Oktober 2024 menjelaskan bahwa pola perjalanan dinas, fasilitas protokoler, dan rutinitas kerja formal sering menempatkan pejabat dalam situasi yang jauh dari kenyataan hidup warga biasa. Akibatnya persepsi mereka tentang harga kebutuhan, kesulitan finansial, serta tekanan ekonomi menjadi melemah. Ketika persepsi melemah, kebijakan yang dirumuskan pun rentan tidak tepat sasaran dan kurang sensitif terhadap kelompok rentan.
Dalam dunia pendidikan tinggi, ketidaktahuan pejabat terhadap realitas mahasiswa memiliki dampak signifikan. Banyak mahasiswa dari keluarga miskin bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko, barista, pengemudi aplikasi, hingga tenaga kebersihan untuk mencukupi biaya hidup. Di sisi lain biaya kos, transportasi, dan makanan meningkat seiring inflasi. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai kehidupan mahasiswa, kebijakan bantuan dan subsidi pendidikan berisiko hanya menutup permukaan masalah tanpa mengatasi kebutuhan paling mendesak di lapangan.
Media sosial juga dipenuhi komentar yang mempertanyakan mengapa pejabat baru mengetahui fakta ekonomi dasar seperti pengeluaran mahasiswa, harga makanan murah, atau upah rendah guru honorer yang hanya sekitar tiga ratus lima puluh ribu rupiah per bulan di beberapa daerah. Fenomena ini viral di platform X pada 25 November 2024. Publik merasa pejabat terlalu lama berada dalam kenyamanan jabatan sehingga tidak memahami persoalan sederhana yang dialami rakyat. Kesan terputus dari realitas inilah yang kemudian memicu kritik keras dari banyak pihak.
Namun fenomena ini tidak harus berakhir dengan saling menyalahkan. Keterkejutan Mendikti juga bisa menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi. Republika pada 2 November 2024 merekomendasikan perbaikan skema bantuan pendidikan yang lebih responsif terhadap variasi biaya hidup di tiap daerah. Pemerintah juga perlu memperbarui pemetaan pengeluaran mahasiswa berbasis data agar intervensi tidak bersifat umum sehingga bantuan tepat sasaran secara proporsional.
Pemerintah dapat memperkuat proses penyusunan kebijakan melalui kunjungan lapangan dan dialog rutin dengan mahasiswa dari berbagai latar sosial ekonomi. Pendekatan seperti ini membantu pejabat memahami realitas yang tidak tercermin dalam laporan administratif. Kampus pun perlu menyediakan data berkala mengenai kondisi finansial mahasiswa sebagai dasar pertimbangan kebijakan yang lebih akurat.
Pada akhirnya, kritik publik seharusnya dipahami sebagai alarm sosial. Ia bukan sekadar ekspresi kemarahan, tetapi sebuah tuntutan agar pejabat negara kembali memeriksa realitas yang diperjuangkan masyarakat setiap hari. Ketidakpahaman pejabat terhadap kondisi warga bukan hanya soal citra, tetapi soal efektivitas kebijakan yang menentukan kualitas hidup banyak orang. Selama pejabat tidak benar benar memahami dunia yang mereka layani, kejutan demi kejutan akan terus berulang. Dan selama itu pula rakyat akan terus bertanya apakah pemegang kekuasaan benar benar hadir untuk mendengar suara mereka.