HKPN di Jateng Capai 100%, Wagub: Itu Awal Mula Hindari Korupsi
SEMARANG[Berlianmedia] – Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengumumkan sebanyak 2.283 penyelenggara negara di Jateng telah melaporkan harta kekayaan mereka. Dengan jumlah tersebut, Inspektorat menyebut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Jawa Tengah telah mencapai 100%. Selain itu, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Pemprov Jateng juga mencapai 100%.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi komitmen bersama bahwa pemerintah telah terbuka kepada masyarakat. Dia menilai LHKPN dan LHKASN ini adalah kontrol yang bisa diakses masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada para pejabat, pegawai di lingkungan pemprov Jateng. Itu awal mula untuk menghindari korupsi, karena kekayaan mereka tercatat, apa saja yang dimiliki tercatat. Sehingga ketika mereka menjabat itu pasti akan ketahuan naiknya atau turunnya (kekayaan) jadi keterbukaan para pegawai, maturnuwun,” ujar Taj Yasin usai membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2022 di kantor Inspektorat Jateng, Rabu (26/10).
Wagub menambahkan, kepala daerah dan ASN harus benar-benar menjaga integritas dalam bekerja. Menurutnya, slogan “Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” harus diimplementasikan secara nyata. Tak hanya itu, demi mencegah terjadinya korupsi Pemprov Jateng bersama Inspektorat Jateng berkolaborasi guna menerapkan early warning system (pola peringatan awal) melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Taj Yasin mengungkap APIP diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada pegawai pemerintahan untuk melakukan mitigasi korupsi. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam sebuah pekerjaan dapat dipetakan dan dicegah.
“Bahkan ini yang kita tekankan kali ini, kita akan mulai menaikkan lagi tingkat kita bahwa kita berharap dengan adanya larwasda kali ini benar benar untuk memberikan peringatan dini sebelum mereka melakukan tindakan kesalahan,” tuturnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengatakan, APIP inspektorat itu harus bisa melakukan upaya pencegahan dini. Hal itu selaras dengan peran aktif APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintah terkait antikorupsi.
Untuk melakukan EWS, kata Dhoni, Inspektorat Jateng melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk mencegah terjadinya korupsi. Dia berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa melakukan mitigasi risiko bersama dengan inspektorat.
“Misalnya ada anggaran sekian milyar, setiap aktivitas program kegiatan harus bisa melakukan identifikasi resiko, analisa resiko, mitigasi risiko. Disitu kita lakukan pendampingan terus menerus. Perencanaan kita dampingi, ketika butuh konsultasi kita siap, kemudian untuk menuju tindakan mitigasi risiko,” ujarnya.