Pemerintah Tidak Bisa Intervensi dan Evaluasi PSSI

JAKARTA[Berlianmedia] – Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan, pemerintah tidak mempunyai wewenang mengevaluasi PSSI setelah terjadinya Tragedi Kanjuruhan, Sabtu (01/10) lalu.

Menurutnya, evaluasi terhadap PSSI hanya bisa dilakukan oleh Badan Sepak Bola Dunia, FIFA.

“Pemerintah tidak mungkin masuk dalam urusan itu. Urusan federasi nasional, ada federasi internasionalnya. Nah, kami pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga Indonesia tanpa mencampuri urusan internal federasi,“ ujarnya, di Jakarta, Senin (10/10).

Amali juga menegaskan, pihaknya tidak akan ikut campur segala urusan PSSI. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang fokus bekerja untuk penyelesaian dan penanganan korban Tragedi Kanjuruhan dan untuk menunggu hasil dari TGIPF yang akan mengungkapkan fakta Tragedi Kanjuruhan.

Amali menilai keputusan FIFA sebagai keputusan yang diambil dalam kondisi luar biasa alias extraordinary. Surat itu tak juga menembus PSSI yang notabene adalah wakil FIFA di Indonesia.

Meski begitu, Amali menilai pemerintah bisa saja melakukan intervensi terhadap PSSI seandainya ada izin langsung dari FIFA. “Kalau FIFA memberikan jalan untuk itu (intervensi), bisa saja.”

Untuk sekarang FIFA langsung mengirim surat ke Presiden. Mungkin saja ini dianggap satu extraordinary oleh FIFA. Tapi kita harus berhati-hati tidak boleh menerjemahkan sesuai apa yang kita mau.

“Pemerintah sudah membentuk TGIPF biarlah tim itu yang bekerja,” ujarnya.

Sebelumnya, FIFA, pada 5 Oktober, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo membahas Tragedi Kanjuruhan serta upaya mereformasi sepak bola Indonesia. Ada lima poin utama yang disinggung oleh FIFA dalam surat tersebut, yaitu standar keamanan stadion, protokol dan prosedur pengamanan oleh kepolisian, dialog bersama klub dan suporter, jadwal pertandingan, serta pendampingan dan benchmarking.