Rekomendasi Komnas HAM Untuk Jokowi: Bekukan PSSI
JAKARTA[Berlianmedia] – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dari segala macam aktivitasnya.
Hal ini disampaikan Komnas HAM saat menyerahkan laporan akhir dan rekomendasi atas Tragedi Kanjuruhan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/11).
“Kami merekomendasikan kepada Pak Presiden, menggandeng FIFA untuk membekukan seluruh aktivitas PSSI,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.
Rekomendasi itu, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan Komnas HAM terkait Tragedi Kanjuruhan, PSSI banyak melakukan pelanggaran atas aturannya sendiri, maupun aturan dari Federasi Sepakbola Internasional (FIFA). Salah satunya yaitu, tidak ada stadarisasi penyelenggaraan pertandingan sepakbola.
Anam menambahkan memberi waktu tiga bulan agar PSSI dapat memperbaiki standarisasi penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Termasuk membuat dan memperbarui lisensi dan sertifikasi bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan pertandingan.
“Makanya, dalam waktu 3 bulan kalau itu tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh, kami merekomendasikan kepada Pak Presiden, menggandeng FIFA untuk membekukan seluruh aktivitas PSSI,” tutur Anam.
Rekomendasi untuk membekukan PSSI itu bertujuan agar terciptanya suatu pertandingan sepakbola yang profesional. Oleh karena itu lisensi dan sertifikasi bagi para penyelenggara sangat penting untuk dikantongi.
Merujuk pada gagasan FIFA, pertandingan sepak bola digelar secara profesional agar membuat semua orang terhibur, bahagia dan sehat. Namun, gagasan itu tidak terjadi saat laga Persebaya melawan Arema FC, Sabtu (01/10) hingga mengakibatkan kericuhan setelah pertandingan usai.
“Nah, kalau membuat orang mati sampai 135 orang atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang, sehatnya juga hilang. Oleh karenanya, harus dipastikan profesional. Lisensi, sertifikasi jadi tulang punggung untuk profesionalitas,” tutur Anam.
Selain itu, tutur Anam, Komnas HAM juga merekomendasikan bahwa Pemerintah Indonesia diminta untuk terus menjalin kerja sama dengan FIFA dalam memonitoring proses standarisasi tata kelola sepak bola Indonesia dalam segala aspek. Poin ini sangat penting karena akan mendukung nasib kelanjutan Liga Indonesia ke depannya.
Menurutnya, PSSI diminta untuk segera mengadakan evaluasi. Mereka diharuskan untuk mengamandemen Statuta serta regulasi pertandingan sepak bola.
PSSI diwajibkan memperbaiki hubungan kerja sama dengan segala pihak terutama dengan kepolisian. Pasalnya hal ini yang menjadi titik krusial dalam kejadian di Kanjuruhan awal Oktober lalu.
Bahkan rekomendasi yang terakhir adalah Komnas HAM juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim independen khusus mengaudit stadion. Tim tersebut bertugas untuk memastikan standarisasi venue sepak bola di Indonesia telah memenuhi syarat yang berlaku.
Keamanan dan kenyamanan stadion juga menjadi nomor wahid dalam pertandingan sepak bola. Mengingat olahraga ini bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan bukan sebaliknya.
“Kami minta Presiden untuk bentuk tim independen dalam mengaudit stadion yang digunakan pertandingan,” ujar Komnas HAM.