Plafon Kelas SDN Jatingaleh 01 Semarang Kembali Ambrol, Lima Siswa Alami Luka, Warga Desak Pemerintah Lakukan Audit Total
SEMARANG [Berlianmedia] — Insiden ambrolnya plafon di SDN Jatingaleh 01 Jalan Ksatrian No 16, Kecamatan Candisari, Kota Semarang kembali terjadi dan memicu kekhawatiran mendalam dari masyarakat, Rabu pagi (11/12).
Dari informasi yang dihimpun, plafon gypsum ruang kelas 6B, yang berada di lantai dua tiba-tiba runtuh saat proses belajar sedang berlangsung. Runtuhan material menimpa lima siswa dan satu guru, hingga menyebabkan luka ringan berupa lecet serta benturan.
Plafon tersebut diketahui baru dipasang pada 2021 dan pernah pula mengalami kejadian serupa pada bulan Desember tahun lalu. Dengan terulangnya insiden ini, dugaan kuat muncul, bahwa ada masalah serius pada kualitas pemasangan maupun pengawasan proyek fisik pendidikan. Faktor penurunan kekuatan struktur, diduga menjadi pemicu utama.
Kejadian yang berulang ini memunculkan kritik keras dari masyarakat. Banyak warga menilai, peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan tanda ada dugaan kelalaian sistemik dalam perawatan dan pemantauan kondisi bangunan sekolah.
Salah satu masyarakat Jatingaleh, Tarmo (48) menyampaikan pernyataan tegas, bahwa ada dugaan pembiaran dan gagalnya pengawasan pembangunan fisik, sehingga membahayakan dan tidak aman.

“Ini sudah kejadian kedua. Kalau pemerintah masih menganggap ini hal biasa, itu namanya pembiaran. Anak-anak kami setiap hari belajar di ruangan yang ternyata tidak aman. Ini jelas kegagalan pengawasan,” ujarnya.
Dengan adanya kejadian itu, pihaknya meminta pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang segera melakukan tindakan konkrit, untuk menyelesaikan hal itu.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pendidikan melakukan audit total kondisi fisik sekolah, bukan hanya di Jatingaleh tetapi di seluruh sekolah negeri di Kota Semarang. Jangan sampai ada korban yang lebih parah baru sibuk memberi penjelasan,” tegasnya.
Selain itu, dipertanyakan pula terkait transparansi anggaran pembangunan dan perbaikan sekolah, terutama jika proyek dilakukan berulang namun tidak menghasilkan kualitas yang layak.
Sehingga, perlunya dilakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak yang bertanggung jawab, termasuk kontraktor, pengawas proyek dan instansi terkait.
Hingga kini, sekolah masih menunggu langkah resmi dari dinas terkait. Namun bagi masyarakat, pesan mereka jelas, keselamatan pelajar bukan perkara yang bisa ditunda atau dinegosiasikan. Pemerintah diminta bertindak cepat, tegas, dan transparan untuk mengakhiri rangkaian insiden serupa di lingkungan pendidikan.


