Menjaga Martabat Sosial Lewat Gizi

SEMARANG [Berlianmedia] – Usulan Menteri Sosial Saifullah Yusuf agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperluas untuk lansia dan difabel mulai 2026 menjadi penanda penting arah kebijakan sosial Indonesia. Di tengah cepatnya pertumbuhan populasi lansia dan meningkatnya kerentanan difabel, inisiatif ini membuka peluang besar bagi negara untuk memperkuat perlindungan sosial yang inklusif, manusiawi, dan berbasis peradaban.

Indonesia mencatat babak baru dalam perumusan kebijakan perlindungan sosial ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada lansia dan penyandang disabilitas. Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI pada Selasa malam, 4 November 2025. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menyampaikan bahwa perluasan cakupan MBG akan diperdalam secara teknis dan dilaporkan kembali secara khusus. (Sumber: Keterangan Mensos dalam Rapat Terbatas Istana, 4/11/2025)

Usulan ini muncul saat Indonesia bersiap menghadapi realitas demografis baru. Menurut Proyeksi Penduduk BPS 2020–2035, proporsi lansia (60 tahun ke atas) sudah menembus 11,8 persen pada 2025, atau sekitar 32 juta jiwa. Populasi menua ini membawa konsekuensi besar bagi kesehatan publik, terutama terkait gizi, kepadatan tulang, imunitas, dan risiko penyakit degeneratif. Tanpa intervensi gizi yang memadai, lansia akan semakin rentan dan biaya kesehatan negara akan melonjak. (Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035)

Selain lansia, kelompok difabel juga menghadapi tantangan serius. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Disabilitas 2024 mencatat sekitar 22 juta penyandang disabilitas, mayoritas berada pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hambatan mobilitas, akses layanan kesehatan, keterbatasan ekonomi, hingga diskriminasi kerap menghalangi mereka memenuhi asupan gizi seimbang. Dengan membuka pintu MBG bagi difabel, pemerintah dapat menutup kesenjangan lama dalam akses pangan bergizi. (Sumber: Susenas 2024 Modul Disabilitas)

Gus Ipul sendiri menyadari bahwa gizi bagi lansia dan difabel tidak bisa disamakan dengan program dasar untuk anak sekolah. Lansia membutuhkan makanan bertekstur lembut, tinggi protein berkualitas, serta rendah garam dan gula. Difabel memiliki keragaman kebutuhan, dari difabel daksa yang sulit mengakses pasar hingga difabel sensorik yang membutuhkan dukungan distribusi khusus. Perluasan MBG menjadi tantangan desain kebijakan yang kompleks, tetapi juga membuka ruang pembaruan sistem distribusi. (Sumber: Kemenkes Pedoman Gizi Seimbang Lansia, 2024)

Dari sisi kebijakan makro, pemerintahan Prabowo–Gibran memang menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Perluasan ini menunjukkan keberanian dan sensitivitas Kementerian Sosial dalam merespons dinamika sosial, bukan sekadar menjalankan mandat administratif. Dalam konteks itu, kebijakan ini tidak berhenti sebagai proyek populis, tetapi bergerak menjadi intervensi struktural yang berjangka panjang dan berbasis data. (Sumber: Dokumen RPJMN 2025–2029 dan Pernyataan Pemerintah terkait MBG)

Di luar dimensi sosial, dampaknya juga sangat strategis secara ekonomi. Studi FAO (2021) menyebutkan bahwa program pangan berbasis komunitas dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian langsung dari petani, UMKM pangan, dan produsen lokal. Jika MBG diperluas untuk lansia dan difabel, maka kebutuhan bahan pangan juga meningkat, membuka peluang terciptanya rantai pasok baru yang lebih stabil dan terprediksi. Hal ini memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyerap tenaga kerja. (Sumber: FAO Community-Based Food Intervention Report, 2021)

Aspek fiskal kerap menjadi kekhawatiran ketika program sosial diperluas. Namun laporan Bank Dunia 2023 menunjukkan bahwa setiap 1 dolar investasi gizi dapat menghemat antara 5 hingga 16 dolar biaya kesehatan jangka panjang. Pertumbuhan populasi lansia membuat investasi gizi menjadi kebutuhan strategis. Negara yang gagal mempersiapkan kebijakan ini akan menghadapi tekanan biaya kesehatan yang jauh lebih berat di masa depan. (Sumber: World Bank Nutrition Investment Framework 2023)

Implementasi program tentu membutuhkan pengawasan distribusi, standar gizi, dan manajemen logistik yang transparan. Media mainstream sering menekankan bahwa perluasan program tanpa penguatan pengawasan akan menimbulkan kebocoran atau ketidaktepatan sasaran. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, puskesmas, kader sosial, dan komunitas lokal akan menjadi bagian penting dari keberhasilan MBG inklusif. (Sumber: Analisis kebijakan Kementerian Sosial dan BPK terkait program bantuan sosial)

Di lapangan, usulan ini juga bersentuhan dengan kehidupan nyata jutaan keluarga. Banyak lansia tunggal yang tinggal sendiri tanpa dukungan memadai. Banyak pula difabel yang bergantung pada kerabat atau tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Program MBG yang menyentuh pintu rumah mereka bukan hanya soal makanan, tetapi pemulihan martabat dan rasa dihargai sebagai warga negara. Kebijakan sosial yang memanusiakan seperti ini jarang muncul dan layak diapresiasi.

Pada saat yang sama, perlu ada keterbukaan terhadap kritik konstruktif, terutama mengenai desain teknis dan kesiapan anggaran. Namun langkah berani Mensos menawarkan perluasan MBG merupakan sinyal kuat bahwa negara ingin memperluas pelukan perlindungan sosial kepada mereka yang paling rentan. Ini bukan sekadar kebijakan formal, tetapi langkah kecil yang berdampak besar bagi masa depan bangsa.

Usulan MBG untuk lansia dan difabel pada akhirnya adalah simbol kehadiran negara yang lebih peka dan inklusif. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya untuk mereka yang muda dan produktif, tetapi juga untuk mereka yang pernah membangun negeri dan mereka yang membutuhkan dukungan lebih. Jika dijalankan dengan terukur dan terawasi, kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang lebih berempati, beradab, dan bermartabat.