Makan Bergizi Gratis: Investasi Generasi atau Beban Anggaran?
SEMARANG[Berlianmedia] – Program makan bergizi gratis yang mulai digulirkan pemerintah memunculkan beragam respon di tengah masyarakat. Ada yang menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menyiapkan generasi sehat dan cerdas, namun tak sedikit pula yang menganggapnya terlalu membebani APBN yang sudah penuh tantangan. Pertanyaan utama pun mengemuka: sebaiknya program ini dilanjutkan, atau justru dihentikan demi efisiensi anggaran?
Di satu sisi, makan bergizi gratis diyakini sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk generasi muda. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari akan tumbuh lebih sehat, memiliki konsentrasi belajar lebih baik, dan berpeluang besar meraih prestasi akademik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia unggul yang dicanangkan pemerintah. “Jangan hanya melihat angka rupiah yang keluar, tapi pikirkan nilai besar yang akan kembali dalam bentuk kualitas generasi bangsa,” ujar seorang Dosen FEB Unimus Semarang, Dr.H AM Juma’i,SE.MM
Namun, kritik tajam juga bermunculan. Beberapa pihak menilai anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan untuk program ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan. Dengan kondisi defisit anggaran dan utang negara yang terus meningkat, wajar bila muncul pertanyaan apakah prioritas tersebut tepat sasaran. “Kita harus hati-hati, jangan sampai program populis ini justru mengorbankan kebutuhan mendesak lain seperti infrastruktur kesehatan dan pengentasan kemiskinan,” kata pakar ekonomi publik, H Achmad Nur Hidayat,M.P.P
Selain itu, efektivitas pelaksanaan juga menjadi sorotan. Distribusi bahan pangan yang tidak merata, potensi korupsi dalam pengadaan, serta kendala logistik di daerah terpencil membuat implementasi makan bergizi gratis tidak semudah yang dibayangkan. Jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, program ini bisa sekadar menjadi proyek besar yang tidak memberi dampak nyata.
Meski demikian, menghentikan program sepenuhnya bukanlah solusi bijak. Lebih realistis jika dilakukan evaluasi menyeluruh: apakah semua kelompok usia benar-benar membutuhkan, atau sebaiknya difokuskan pada anak usia dini dan siswa sekolah dasar yang masih rentan gizi buruk. Dengan begitu, beban anggaran bisa ditekan tanpa mengorbankan tujuan mulia meningkatkan kualitas generasi.
Pemerintah juga bisa menggandeng pihak swasta, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mendukung penyediaan makan bergizi. Kolaborasi lintas sektor dapat menjadi jalan tengah untuk mengurangi ketergantungan pada APBN semata. Skema subsidi silang, misalnya, bisa membuat program lebih berkelanjutan.
Pada akhirnya, polemik ini menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu menuntut keseimbangan antara idealisme dan realitas fiskal. Makan bergizi gratis adalah program dengan niat baik, namun tetap memerlukan pengelolaan cerdas agar tidak menjadi beban. Keputusan apakah dilanjutkan atau disesuaikan, hendaknya ditempatkan pada kerangka besar pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing.
Generasi sehat adalah investasi masa depan, tetapi keberlanjutan fiskal juga tidak boleh diabaikan. Di sinilah seni meramu kebijakan publik diuji: bagaimana membuat langkah besar tanpa mengorbankan pijakan keuangan negara.