Komisi E DPRD Jateng Gandeng Kesbangpol dan GM FKPPI Perkuat Pengawasan Ormas di Semarang
SEMARANG[Berlianmedia] – Upaya memperkuat pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) terus dilakukan Pemerintah dan DPRD Jawa Tengah. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Krisseptiana menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kemasyarakatan di Krisna Room Hotel Siliwangi Semarang, Jumat (8/5).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 anggota dan pengurus Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putra TNI – Polri (GM FKPPI) sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial serta nilai-nilai kebangsaan.
Dalam sambutannya, Krisseptiana yang akrab disapa Mbak Tia menegaskan bahwa keberadaan Perda Ormas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar ormas berkembang secara sehat, profesional, dan tetap berpegang pada ideologi Pancasila.
“Ormas adalah mitra strategis pemerintah. Tapi mitra yang baik harus taat aturan.
Perda Ormas ini rohnya adalah pembinaan dan pengawasan agar ormas sehat, tidak disusupi paham radikal, dan transparan dalam pengelolaan dana hibah,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai GM FKPPI sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang mampu menjadi teladan dalam menjaga nasionalisme, kedisiplinan organisasi, dan tertib administrasi
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Semarang yang diwakili Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Widya Pratiwi menyebut jumlah ormas yang terdaftar di Kota Semarang terus bertambah. Namun demikian, kepatuhan terhadap pelaporan kegiatan dan administrasi organisasi masih menjadi tantangan utama.
“Kami butuh sinergi dengan DPRD dan ormas besar seperti GM FKPPI untuk sosialisasi Perda ini. Pengawasan tidak bisa hanya dari pemerintah. Ormas harus jadi pengawas bagi sesama ormas,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris GM FKPPI Jawa Tengah, Tera Anggria Cita menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung implementasi Perda Ormas sekaligus menjadi garda terdepan menjaga nilai kebangsaan.
“Kami di GM FKPPI prinsipnya tegak lurus Pancasila dan NKRI. Silakan awasi kami. Kami juga siap membantu Kesbangpol dan DPRD mensosialisasikan Perda Ormas ke adik-adik kami di ormas kepemudaan lain,” katanya.
Dalam forum tersebut, ada empat rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi Perda Ormas di Kota Semarang.
Pertama, mendorong digitalisasi database ormas melalui sistem online yang dapat diakses publik untuk mengecek legalitas dan laporan kegiatan organisasi.
Kedua, pembentukan program Sekolah Kader Ormas guna meningkatkan pemahaman pengurus terhadap regulasi dan tata kelola organisasi yang baik. Ketiga, penguatan transparansi dana hibah dengan kewajiban publikasi laporan pertanggungjawaban di media sosial resmi ormas penerima hibah APBD.
Sementara rekomendasi keempat adalah pembentukan early warning system dengan melibatkan ormas nasionalis, termasuk GM FKPPI, untuk mendeteksi dini organisasi yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan NKRI.
FGD ditutup dengan komitmen bersama antara Komisi E DPRD Jawa Tengah, Kesbangpol Kota Semarang, dan GM FKPPI untuk terus mengawal implementasi Perda Ormas secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada penguatan persatuan bangsa.