Kantor DPW PKS Jateng di Segel
SEMARANG[Berlianmedia] – Aksi penyegelan Kantor DPW PKS Jawa Tengah di lakukan oleh sejumlah kader PKS yang mengatas namakan kader peduli PKS Jateng. Mereka menyegel dan menduduki Kantor DPW PKS Jawa Tengah sebagai bentuk protes masuknya nama Muh Haris dalam kepengurusan 2020- 2025 sebagai Ketua DPW PKS Jawa Tengah .
Amir Darmanto koordinator aksi mengatakan aksi ini merupakan rentetan yang sudah berangsung 2 tahun tepatnya sejak 2020 adanya pemilihan umum raya (Pemira) terkait calon pengurus tingkat Jawa Tengah.
“Hasil Pemira nama Muh Haris tidak masuk dalam daftar 8 nama calon anggota dewan pimpinan tingkat wilayah (DPTW ) PKS Jateng masa bakti 2020- 2025, yang di ajukan panitia pelaksana pemilihan calon anggota DPTW PKS Jateng ke DPP untuk ditetapkan sebagai pengurus,” ujarnya saat di Kantor DPW PKS Jawa Tengah, Sabtu (11/ 2)
Munculnya nama yang tidak dicalonkan, tutur Amir, telah diingatkan oleh teman-teman yang ada di struktural untuk segera merevisi surat keputusan.
“Janji akan merevisi hingga proses di dewan syariah pusat hingga Mahkamah partai hingga akhir 2022 lalu untuk segera pergantian pengurus DPTW Jawa Tengah tapi hingga saat ini tidak dilaksanakan. Kami sebagai kader yang peduli PKS Jateng, kita juga punya cara juga bagaimana DPP untuk mengesahkan pengurusan yang baru sesuai mekanisme yang ada pada waktu itu,” tuturnya
Kader peduli PKS Jateng meminta turunkan pengurusan yang baru sesuai dengan Makamah partai
“Sebelumnya kami sudah berkomunikasi dengan DPP dan kami meminta tunjukan SK yang terbaru, cukup menunjukan melalui potho, maka kami akan menuruti perintah DPP,” ujarnya.
Para kaderpun mengancam akan menduduki kantor, apabila tuntutannya di abaikan, maka kantor DPTW PKS Jateng akan di kuasai sampai terbitnya SK terbaru terkait kepengurusan DPTW PKS Jateng 2020- 2025.
“Kami akan menduduki kantor hingga munculnya sk baru,” tuturnya.
Sementara itu, Solikin Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jateng menuturkan, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PKS terkait hal ini.
“Kami serahkan kepada DPP apakah nantinya di lanjutkan atau diganti atau diperbarui, kami selaku kader PKS akan menurut hasil keputusan DPP PKS nantinya, ujar Solikin, di Semarang.