Gaji Tak Tepat Waktu, Dugaan Kartel Outsourcing di RSWN Kian Terbuka

SEMARANG [Berlianmedia]– Dugaan carut-marut pengelolaan jasa outsourcing security dan cleaning service di RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Kota Semarang semakin menguat.

Selain persoalan dugaan pengondisian pemenangan lelang, muncul pula fakta di lapangan terkait janji pembayaran gaji yang kerap molor, dominasi perusahaan yang sama selama lebih dari satu dekade, hingga dugaan praktik penarikan biaya berkedok pelatihan.

Salah satu mantan petugas keamanan RSWN di bawah bendera PT Etos Nasional Indonesia, Andi Pratama (38) mengungkapkan, bahwa janji pembayaran gaji sering kali tidak sesuai dengan komitmen perusahaan. Ia menyebut janji pembayaran antara tanggal 5 hingga 25 kerap tidak ditepati.

“Janji gajinya tanggal 5 sampai 25, tapi sering molor, bahkan sampai berganti bulan belum digaji. Itu sudah lama terjadi,” ujar Andi, yang mengaku bekerja sejak 2017 hingga 2023 sebelum akhirnya keluar, karena merasa terbebani dengan kondisi yang dialaminya.

Andi juga menjelaskan, selama bekerja di RSWN, pengelolaan security berada dalam satu lingkaran perusahaan yang sama, meskipun nama perusahaan kerap berganti-ganti.

Ia menyebut sejumlah nama yang diduga berada dalam lingkaran pengelolaan tersebut, termasuk relasi keluarga pemilik perusahaan. Meski demikian, redaksi masih membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan.

“PT Etos sama PT Gelora itu satu manajemen. Orang-orangnya sama. Yang punya juga itu-itu saja orangnya. Yang janggal itu, masa lebih dari 10 tahun pengelolaan dipegang perusahaan yang sama terus. Padahal umumnya kontrak PT itu tiga atau empat tahun,” ungkapnya, kepada Wartawan, Rabu (7/1).

Pungutan Berkedok Pelatihan

Tak hanya soal gaji yang terlambat, Andi juga mengungkap adanya penarikan biaya kepada tenaga security, dengan alasan pelatihan dan sertifikasi yang diadakan oleh PT Etos Nasional Indonesia, padahal tenaga security sama sekali tidak pernah menerima sertifikat maupun pelatihan apapun.

“Setiap tahun biasanya ada pelatihan, kadang dimintai biaya sampai sekitar Rp750 ribu. Katanya untuk pelatihan, sertifikat, tapi kenyataannya sering tidak jelas,” tandasnya.

Dikatakan pula oleh Andi, pelatihan dan pungutan tersebut minimal dilakukan satu hingga dua kali dalam setahun, namun ia mempertanyakan transparansi dan urgensinya, terlebih bagi pekerja yang sudah lama bertugas.

Ada Indikasi Kartel Outsourcing

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum Forum Komunikasi Ormas dan LSM Republik Indonesia (Forkommas RI) Adhi Siswanto Wisnu Nugroho, M.Th menilai, kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan mengarah pada dugaan kartel outsourcing, yang merugikan pekerja dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kalau perusahaan itu-itu saja yang mengelola selama lebih dari 10 tahun, dengan bendera berganti tapi manajemennya sama, ini patut diduga sebagai praktik pengondisian sistematis,” tegasnya.

Pola seperti itu, lanjut Adhi, berpotensi menutup ruang persaingan sehat, sekaligus melemahkan posisi tawar pekerja yang akhirnya menjadi korban, baik dari sisi keterlambatan gaji maupun beban biaya tambahan.

“Masyarakat jangan hanya disuguhi prosedur formal. Yang kami lihat di lapangan, ada pekerja yang gajinya terlambat, dimintai biaya pelatihan, dan tidak punya kepastian. Ini persoalan keadilan sosial,” ujarnya.

Adhi Siswanto juga mendesak Pemerintah Kota Semarang, manajemen RSWN serta instansi pengawas ketenagakerjaan, untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Proses pengadaan jasa outsourcing, Afiliasi perusahaan penyedia, Pemenuhan hak normatif pekerja dan Dugaan pungutan berkedok pelatihan.

“Kalau dibiarkan, ini menjadi preseden buruk. Rumah sakit milik pemerintah seharusnya jadi contoh tata kelola yang bersih, bukan justru sarang masalah,” pungkasnya.