DTSEN Dipercepat, Taj Yasin: Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Harus Berdasar Data Tunggal
SEMARANG [Berlianmedia] – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, meminta percepatan penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah semakin tepat sasaran. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (25/11).
“Targetnya Januari 2026 sudah ada komitmen penyelesaian, lengkap dengan pemeringkatan dari desil 1 hingga desil 10,” ujarnya.
Hingga saat ini, Pemprov Jateng telah memperbarui 22.340.412 data kesejahteraan masyarakat dalam sistem DTSEN.
Data Tunggal Jadi Pondasi Kebijakan
Menurut Taj Yasin, keberadaan DTSEN mempunyai arti sangat strategis. Data tersebut bukan sekadar angka, tetapi menjadi pondasi dalam perumusan kebijakan yang benar, proporsional, dan adil.
“Data tunggal ini adalah dasar intervensi kemiskinan agar tepat sasaran,” tegasnya.
DTSEN juga memungkinkan proses monitoring program graduasi kemiskinan berjalan lebih akurat. Sejumlah daerah seperti Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Brebes, Grobogan, Magelang, Kendal, Kebumen, dan Wonogiri sudah menggunakan DTSEN sebagai basis pemantauan.
Amanat Inpres 4/2025
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa penyusunan DTSEN adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, dan nantinya akan terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui DTSEN, pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan, sehingga penyaluran bantuan sosial selalu berdasarkan data terbaru.
“Bisa jadi orang yang sebelumnya mendapat bantuan, nanti tidak lagi karena sudah naik kelas, atau sebaliknya. Semua tergantung hasil pemutakhiran data,” jelas Mensos.
Target Graduasi Kemiskinan 2026
Terkait graduasi kemiskinan, Saifullah menambahkan bahwa Kemensos menargetkan 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2026.
Ia menegaskan pentingnya kerja bersama untuk mencapai target tersebut.
“Butuh dukungan dan sinergi, termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” katanya.