DPRD Soroti Angka Kemiskinan Jateng
SEMARANG[Berlianmedia] – DPRD Jateng meminta kepala daerah bisa lebih detail mendata seluruh warga-warga yang miskin di wilayahnya sesuai program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengatakan pihaknya berharap soal kemiskinan dan keamanan wilayah menjelang Pilkada serentak dapat menjadi isu strategis dan menjadi kebijakan prioritas pembangunan dalam RPD 2024 – 2026, sehingga bisa benar-benar menjadi kerangka pikir perjuangan bersama.
“Dalam konteks kemiskinan, dalam program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Jateng, kepala daerah bisa lebih detail mendata seluruh warga-warga yang miskin di wilayahnya, meski agak sedikit kerepotan, namun penurunan angka kemiskinan diharapkan dapat dipercepat,” ujar Sukirman dalam acara ‘Musrenbang 2023 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026’ di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (3/2).
Dalam acara Musrenbang itu, Sukirman juga menyampaikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 masih ditemukan beberapa target sama, bahkan ada yang menurun dari tahun sebelumnya, sehingga masih ada beberapa harus dikoreksi agar menjadi semakin baik lagi.
“Sebagai contoh, kemiskinan pada 2024 dan 2025 ditargetkan sama dalam dokumen RPD di 2024-2026 yaitu 9,06% sampai 8,96%. Selanjutnya indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 66,28% sampai 66,30%. Dimana target tersebut lebih rendah dari capaian 2022 yang mencapai sebesar 67,53%,” tutur politikus PKB Jateng .
Selain itu, lanjutnya, dalam bidang politik, DPRD juga telah memfokuskan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang, baik Pemilu Presiden, DPR-RI, DPRD maupun Kepala Daerah, sehingga kondusivitas salah satu wilayah menjadi perhatian untuk RPD 2024 – 2026, RKPD Provinsi Jateng 2024 diharapkan bisa menjadikan kehidupan masyarakat aman, damai dan bersatu.
Menurutnya, beberapa permasalahan masih perlu didiskusikan kembali dalam forum-forum berikutnya, sehingga penyampaian kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2024 dapat terlaksana semaksimal mungkin dengan baik.
Tidak hanya itu, Sukirman juga menyoroti tentang investasi mesti harus dipermudah. Bahkan penggunaan APBD dan APBN bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
Terkait inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, peningkatan investasi dan pemanfaatan anggaran untuk kemakmuran rakyat. “Inflasi itu sekarang jadi momok semua Negara, sehingga ke;pada daerah dapat terus menjaga inflasi ini dengan memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan,” ujarnya.
Terkait kemiskinan ekstrem, tutur Sukoirman, semua pihak harus bekerja keras dan bergotong royong untuk menyelesaikannya dengan berbagai intervensi.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat jumlah penduduk miskin di Jateng per September 2022 mengalami kenaikan menjadi 3,86 juta jiwa. Bahkan sepanjang 2022 mengalami kenaikan sebesar 26,79.000 orang di banding Maret 2022.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III/2022 di banding triwulan sebelumnya juga berdampak terhadap tingkat kemiskinan di provinsi ini. (Anf)