DPRD Jateng Minta Pemprov Awasi Pendistribusian BBM dan LPG
SEMARANG[Berlianmedia] – Peningkataan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan peningkatan konsumsi BBM. Karena itu, BBM yang bersih dan sehat akan memainkan peranan vital dalam membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan BBM di masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi, pada tahun depan akan dilaksanakan Pemilu tentu membutuhkan stabilitas ekonomi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono mengatakan pemenuhan kebutuhan BBM di masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan pada tahun depan bersamaan dengan digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) bakal membutuhkan stabilitas ekonomi.
“Kepastian ketersediaan BBM penting untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, kemudian menjaga harmoni atau stabilitas ekonomi juga di tahun depan,” ujar Ferry, Kamis (14/12).
Di lain sisi, lanjutnya, pengawasan untuk penggunaan BBM Bersubsidi di masyarakat juga harus terus dilakukan. Ferry pun mengapresiasi langkah Pertamina yang memberikan sanksi tegas kepada sejumlah SPBU di Jawa Tengah lantaran melakukan pelanggaran ketentuan penjualan BBM Bersubsidi.
“Kita sudah lihat pemberian punishment itu kepada SPBU yang melanggar, dan itu memang penting untuk memastikan agar BBM Bersubsidi itu dimanfaatkan tepat sasaran,” tutur Ferry.
Ferry juga meminta Pemprov Jateng untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG menjelanglibur perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, mengingat potensi konsumsi BBM dan LPG cenderung meningkat menjelang
Ferry berharap, pemerintah bisa mengawasi pendistribusian BBM dan LPG di wilayah Jateng agar masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkannya.
“Distribusi BBM dan LPG ini harus tetap diawasi dan dijaga. Jangan sampai masyarakat itu dirugikan karena lambatnya pendistribusian LPG-BBM, karena keduanya sangat diperlukan masyarakat,” ujarnya.
Ferry menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM Bersubsidi. Dengan begitu, hanya masyarakat kategori tidak mampu saja yang bisa menggunakan BBM Bersubsidi.
“BBM Bersubsidi ini kan tidak untuk semua orang, sehingga yang mampu harusnya menggunakan BBM non subsidi. Berikan kesempatan bagi masyarakat yang memang membutuhkan untuk membeli BBM Bersubsidi,” tuturnya.
Feery juga mengingatkan potensi kelangkaan BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar di berbagai daerah, menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
“Masalah kelangkaan BBM bersubsidi menjelang akhir tahun di berbagai daerah, sudah rutin terjadi. Termasuk tahun ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah berkurangnya atau sengaja dikuranginya pasokan BBM ke SPBU-SPBU, guna mencegah over kuota BBM,” ujar Ferry.
Faktor lain, Ferry menambahkan, bisa saja karena pembatasan distribusi, penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi, penyelundupan dan banyak sebab. Selama ini, kelangkaan BBM akibat permasalahan seputar kuota BBM/energi selalu membawa masalah.
“Seringkali rakyat yang menderita. karena antrian panjang, beban biaya energi lebih mahal, kegiatan usaha terganggu, pemborosan tenaga, biaya, dan waktu,” ujarnya.
Bagi sebagian rakyat, tutur Ferry, dampak negatif moril dan materiil pengurangan kuota energi/BBM adalah kenyataan yang harus diterima. Jika masalah kuota BBM atau energi ini, terjadi sekali atau dua kali, mungkin bisa dimaklumi.
Namun kenyataannya, lanjutnya, kesulitan BBM bersubsidi di daerah, seolah menjadi ritual di akhir tahun. Menyangkut pemenuhan kebutuhan rakyat, ketika ada masalah maka pemerintah-lah yang harus bertanggung jawab.
Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah mengusulkan penambahan kuota BBM Bersubsidi untuk 2024 mendatang. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kegiatan masyarakat serta roda perekonomian di Jawa Tengah.
Kuota BBM Bersubsidi jenis solar pada 2024 diusulkan sebesar 2,568 juta KL, atau lebih tinggi dari kuota 2023 yang hanya sebesar 2 juta KL. Sedangkan untuk BBM Bersubsidi jenis Pertalite diusulkan sebesar 3,775 juta KL atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuota 2023 yang tercatat sebesar 3,4 juta KL.
“Usulan penambahan kuota BBM Bersubsidi untuk Jawa Tengah 2024 sudah kita sampaikan ke BPH Migas melalui Sekda pada 6 November lalu. Perhitungan itu bahkan sudah diskusi dengan Pertamina,” tutur Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Boedya Dharmawan,
Menurutnya, peningkatan jumlah kuota itu sudah dirumuskan bersama pemerintah kabupaten/kota bersama Pertamina dan stakeholder terkait. Hal tersebut termasuk peruntukan kebutuhan BBM Bersubsidi sektor lain yang diatur dalam Perpres.
“Pada kebutuhan BBM Bersubsidi itu kan bukan hanya untuk masyarakat umum saja, tapi juga ada perhitungan dari sisi industri dan untuk kelompok nelayan, petani. Ada Perpres yang mengatur konsumen sasaran di luar sektor transportasi sesuai Perpres Nomor 191 tahun 2012,” ujarnya.
Dia menuturkan, untuk memastikan agar konsumsi BBM Bersubsidi bisa tepat sasaran, pihaknya bersama Pertamina juga terus melakukan pengawasan, termasuk pemberian sanksi pada SPBU yang melakukan penyimpangan. Sesuai undang undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan untuk migas dari hulu hingga hilir masih menjadi kewangan pemerintah pusat.
“Untuk pengawasannya kita memfasilitasi untuk mengusut tindakan penyimpangan, khususnya subsidi dan berkoordinasi dengan Pertamina, termasuk sanksi. Ini karena tata niaga di hilir menjadi kewenangan Pertamina juga,” tuturnya. (Adv/Anf)