DPRD Dorong Win-Win Solution Penertiban PKL, Pengusaha Pabrik Tahu Ungkap Dampak Banjir dan Sampah

SEMARANG [Berlianmedia]- Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sekitar pabrik tahu di Jalan Madukoro Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, menuai perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Benediktus Narendra Keswara menegaskan, bahwa penataan kota harus tetap mengedepankan prinsip win-win solution, agar kepentingan penataan tidak mengorbankan warga, yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang.

Ia menekankan pentingnya pemberitahuan sebelum eksekusi serta peran aktif eksekutif dalam menyediakan alternatif, seperti lokasi sementara, agar roda ekonomi warga tetap berjalan.

“Warga yang sudah lama berjualan, apalagi sudah puluhan tahun berjualan di situ, seharusnya tidak mengalami dampak, tanpa solusi yang jelas,” tegas Narendra, sapaan akrabnya, usai meninjau PKL yang dibongkar Satpol PP, di Jalan Madukoro Raya, Kamis (23/12).

Menanggapi kondisi pembongkaran yang sudah terlanjur dilakukan, anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi PSI itu menyatakab, belum bisa mengambil keputusan sepihak dan belum bisa menilai.

“Kalau itu, Saya perlu melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, seperti Satpol PP, kelurahan dan kecamatan sebagai pemangku wilayah,” terangnya.

Baca Juga:  Canon Luncurkan Tiga Printer Ink Tank Terbaru
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Benediktus Narendra Keswara saat berdialog dengan PKL terdampak, di Jalan Madukoro Raya, Selasa (23/12). Foto : Absa

Narendra juga mengimbau warga, untuk mematuhi peraturan daerah terkait pendirian lapak, demi mewujudkan Kota Semarang yang tertib, bersih dan nyaman.

Karena menurutnya, penataan kota bukan semata penertiban, tetapi upaya bersama agar kepentingan lingkungan, investasi dan keberlangsungan ekonomi warga dapat berjalan seimbang dan berkeadilan.

Ajukan Surat Pengaduan

Sementara Ketua Indonesia Stop Coruption (ISC) Suyoko menyarankan kepada para PKL untuk membuat pengaduan secara tertulis kepada anggota DPRD Kota Semarang, agar nantinya dijembatani dan diberikan solusi yang bagus.

Karena menurutnya, urusan perut atau mencari nafkah itu harus tetap diperjuangkan hingga titik darah penghabisan.

“Bapak Ibu segera saja membuat pengaduan secara resmi ke Wali Kota Semarang, terkait adanya kejadian pembongkaran ini. Nanti tembusannya ke DPRD, agar segera ditindaklanjuti untuk menemukan solusi,” saran Suyoko, usai warga dialog dengan anggota DPRD Kota Semarang.

Sampah dan Banjir

Di sisi lain, Albert Yanuar Raharjo, pemilik pabrik tahu mengungkapkan alasan keberatannya terhadap keberadaan PKL di lokasi tersebut. Yaitu adanya aktivitas PKL, maupun konsumennya, yang membuang sampah ke selokan, yang mengakibatkan saluran air tersumbat dan memicu banjir berulang.

Baca Juga:  Sebanyak 49 Penyelewengan BBM Subsidi Ditindak Tegas

Genangan air bahkan sempat mencapai area parkir dan hampir masuk ke bangunan pabrik, terutama saat hujan deras. Ketinggian bisa mencapai sebetis orang dewasa. Seperti beberapa bulan lalu, saat hujan deras langsung kebanjiran.

“Beberapa kali sudah saya ingatkan, agar jangan membuang sampah di selokan. Karena mengakibatkan banjir di tempat Saya. Saya juga ada tenaga untuk membersihkan selokan, tadi ya bukan makin bersih malah makin parah,” keluhnya.

Bahkan, lanjut Albert, ada beberapa PKL yang menempel pada tembok pabriknya, yang menjadi penyebab utama tersumbatnya air di selokan dan mengakibatkan banjir di tempatnya.

Selain itu dijelaskan pula oleh Albert, bahwa nantinya akan dibangun pula toko pusat oleh-oleh, sehingga pintu masuknya berada di akses Jalan Madukoro Raya, bukan melalui Jalan Madukoro 1, yang akses jalannya lebih kecil dan itu semua susah melalui proses perijinan ke dinas terkait, yang pengurusannya dilakukan melalui kontraktornya.

Akses tersebut direncanakan untuk mendukung operasional toko oleh-oleh, yang ditargetkan mulai berjalan pertengahan tahun depan atau tahun 2026.

“Ya kita sudah ada ijinnya mau buka akses jalannya di atas. Kan rencananya kita mau buka toko oleh-oleh, itu nanti nyambung ke trotoar supaya bisa tamu langsung masuk, nggak perlu dari bawah dulu. Kalau kemarin kan sebelum kita nyambung itu kan, mereka harus naik, dari turun ke gang lalu naik tangga ke atas,” jelas Albert.

Baca Juga:  DPRD Jateng Dorong Generasi Muda Mengadapi Tantangan Global

Dikatakan pula, usai dilakukan pembersihan di selokan samping tembok pabrik tahu miliknya, PKL yang sebelumnya berjualan, diberikan kesempatan untuk berjualan kembali, asal bisa menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di selokan, yang dapat mengakibatkan banjir.

“Yang penting bukan di depan pintu masuk kami dan tidak menempel di tembok kami. Yang kami inginkan selokan bersih dan tidak tersumbat lagi,” tegasnya.

“Jadi Gang 2 ke gang 1 itu jaraknya berapa meter gitu, mereka boleh jualan di sana. Tapi bongkar pasang, tidak permanen. Jadi ya memang kita menyediakan tempat untuk mereka, kita tidak melarang,” imbuh Albert menegaskan.

Albert berharap, dengan penataan tersebut, masalah banjir dapat teratasi, kebersihan lingkungan terjaga dan aktivitas usaha maupun ekonomi warga dapat berjalan berdampingan dengan tertib.

 

Mari Berbagi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!