Dana Mengendap dan Akar Masalah Anggaran
SEMARANG [Berlianmedia] – Teguran Presiden mengenai Rp 203 triliun dana pemerintah daerah yang lama mengendap di bank kembali menyulut perdebatan tentang tata kelola fiskal daerah. Dalam rapat bersama Mendagri dan kepala daerah, Menteri Keuangan Purbaya melontarkan pertanyaan yang membuat suasana memanas. Di balik angka besar itu, tersimpan persoalan lama: koordinasi pusat-daerah yang tak kunjung sinkron.
Pertemuan antara Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah yang awalnya berlangsung biasa saja berubah tegang ketika Menteri Keuangan Purbaya masuk ruangan dan mengajukan pertanyaan yang tak terduga. “Anggaran daerah seharusnya surplus, defisit, atau balance?” tanya Purbaya seperti dikutip Kompas.com, 25 November 2025. Ruangan sontak hening, beberapa kepala daerah tampak saling menatap, seolah mencari siapa yang paling tepat menjawab.
Ketegangan itu muncul hanya beberapa hari setelah para kepala daerah mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Mereka menilai mekanisme pencairan terlalu lambat dan mempersulit eksekusi program. Namun, temuan Kemenkeu justru menunjukkan bahwa daerah masih menyimpan dana besar yang belum dibelanjakan. “Masih banyak daerah yang saldo kasnya besar sekali,” ujar salah satu pejabat Kemenkeu seperti diberitakan Kompas.com, 22 November 2025.
Poin paling menonjol yang membuat Presiden ikut turun tangan adalah angka menggelegar: Rp 203 triliun dana daerah yang mengendap di bank. Dalam rapat kabinet, Presiden mempertanyakan langsung kepada Mendagri mengapa dana sebesar itu tak bergerak. “Ini harus dijelaskan,” tegasnya melalui laporan Kompas.com, 25 November 2025. Teguran itu mengindikasikan bahwa masalahnya bukan lagi teknis, melainkan menyentuh ranah kepemimpinan dan prioritas kebijakan.
Menteri Keuangan Purbaya memperjelas alasan mengapa dana mengendap menjadi sorotan. Menurutnya, dana daerah yang terlalu besar disimpan di bank mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi. “Belanja daerah semestinya mendorong pertumbuhan, bukan ditabung,” ujarnya dalam rapat tersebut sebagaimana dikutip Detik.com, 23 November 2025. Kritik itu langsung menyentuh inti persoalan: ada ketidakseimbangan antara kehati-hatian daerah dan kebutuhan nasional untuk menggerakkan ekonomi.
Kepala daerah sebenarnya tidak tinggal diam. Dalam pernyataan yang dikutip Detik.com, 24 November 2025, beberapa kepala daerah menilai bahwa penundaan pencairan TKD menyebabkan serapan anggaran terhambat di awal tahun. “Kami kesulitan mengeksekusi program ketika transfer dari pusat terlambat,” kata salah satu dari mereka. Namun Purbaya menegaskan bahwa alasan itu tidak sepenuhnya tepat karena saldo kas daerah tetap tinggi bahkan setelah dana TKD disalurkan.
Sementara itu, Mendagri berada dalam posisi sulit. Ia harus menengahi kritik dari dua arah: dari pusat yang menuntut percepatan belanja dan dari daerah yang menuding mekanisme TKD sebagai penghambat. Dalam laporan Kompas.com, 25 November 2025, Mendagri mengakui bahwa sebagian daerah memang belum mampu mengelola anggaran secara optimal, baik karena perencanaan yang lambat maupun keengganan mengambil risiko atas proyek pembangunan.
Fenomena dana mengendap sejatinya bukan persoalan baru. Laporan tahunan Kementerian Keuangan hampir selalu mencatat pola yang sama: daerah lambat membelanjakan anggaran pada awal tahun dan menumpuk belanja di akhir tahun. Hal ini menyebabkan program pembangunan berjalan tidak efektif dan manfaat ekonomi tak pernah maksimal. Di sisi lain, penyimpanan dana dalam deposito dan SBN tetap menggiurkan bagi daerah karena dianggap aman dan menguntungkan.
Dalam diskusi publik yang tumbuh setelah rapat tersebut, muncul pertanyaan yang lebih kritis: apakah penyimpanan dana dalam SBN dan deposito benar-benar solusi? “Kalau Rp 203 triliun itu dibelikan SBN dan deposito, apakah betul keuntungannya cukup besar dan aman tiap bulan?” tulis seorang komentator seperti dikutip Kompas.com, 26 November 2025. Meski sinis, pertanyaan ini mencerminkan keresahan bahwa orientasi fiskal daerah lebih mirip manajemen kas korporasi daripada instrumen pembangunan.
Di tengah dinamika itu, sorotan kembali mengarah kepada koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Banyak pihak menilai bahwa akar masalahnya bukan semata penggunaan anggaran, melainkan absennya arahan strategis yang seragam. Para kepala daerah sering ragu menggunakan anggaran secara agresif karena takut tersandung aturan atau audit, sementara pusat menginginkan belanja yang cepat dan produktif. Ketidaksinkronan ini menciptakan ruang abu-abu yang luas.
Isu kepemimpinan pun ikut terseret. Sebagian publik menilai bahwa jika koordinasi dari tingkat tertinggi tidak tegas, daerah akan terus mengambil posisi aman. Namun sudut pandang lain menyebut bahwa reformasi mekanisme TKD dan regulasi penggunaan anggaran harus dilakukan lebih menyeluruh agar daerah tidak lagi memilih “jalan paling aman”, yakni menyimpan dana.
Pada akhirnya, teguran Presiden dan kritik Menkeu dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki relasi fiskal pusat daerah. Belanja daerah tidak boleh dilihat sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai mesin pembangunan yang menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan arah yang jelas, koordinasi yang kuat, dan keberanian mengambil keputusan, dana yang selama ini tidur di rekening bank dapat berubah menjadi energi pembangunan yang nyata.