Rotasi Jabatan di Perhutani KPH Telawa: Momentum Penguatan Tata Kelola Hutan Berkelanjutan

BOYOLALI [Berlianmedia]– Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Telawa kembali melakukan langkah strategis melalui pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat, di Aula Kantor KPH Telawa, Rabu (22/4) pagi.

Agenda ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola hutan yang profesional, transparan dan berpihak pada keberlanjutan.

Sebanyak sembilan pejabat resmi dilantik langsung oleh Administratur/KKPH Telawa, Heri Nur Afandi. Prosesi ditandai dengan penyerahan surat keputusan serta penandatanganan berita acara dari pejabat lama kepada pejabat baru, disaksikan jajaran manajemen, Wakil Administratur Julie Irahadi, para Asper/KBKPH, KSS, hingga unsur teknis lapangan.

Rotasi ini mencakup promosi dan mutasi lintas wilayah, mulai dari penguatan lini produksi, agroforestry, hingga pengelolaan ekowisata. Nama-nama seperti Giyanto yang kini menjabat Asper/KBKPH Kedung Cumpleng, hingga Susanto yang dipercaya memimpin BKPH Gemolong, menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan di tubuh Perhutani. Sementara itu, beberapa pejabat juga mendapat amanah baru di luar KPH Telawa, seperti Bambang Dwi H yang dipromosikan ke KPH Banyumas Barat.

Dalam sambutannya, Heri Nur Afandi menegaskan, bahwa rotasi jabatan adalah dinamika yang tidak terpisahkan dari organisasi modern. Namun lebih dari itu, ia menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

“Sebagai manajemen, saya berharap pejabat yang telah dilantik memiliki komitmen kuat, bertanggung jawab, dan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan,” tegasnya.

Heri juga mengingatkan, bahwa pengelolaan hutan saat ini tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan sektoral semata. Dibutuhkan sinergi lintas pihak, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, hingga masyarakat desa hutan sebagai mitra utama.

Pesan tersebut menjadi krusial di tengah tantangan pengelolaan hutan yang semakin kompleks—mulai dari tekanan alih fungsi lahan, konflik tenurial, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya melanjutkan program yang ada, tetapi juga berani melakukan inovasi berbasis kebutuhan lapangan.

Upaya menjaga kelestarian hutan, meningkatkan produktivitas, serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dinilai harus berjalan beriringan. Pendekatan agroforestry dan pengembangan ekowisata, misalnya, diharapkan mampu menjadi jembatan antara kepentingan ekonomi dan konservasi.

Momentum sertijab ini juga menjadi refleksi bahwa keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya diukur dari produksi kayu, tetapi juga dari dampak ekologis dan sosial yang dihasilkan. Dengan kepemimpinan baru di sejumlah BKPH, seperti Karangrayung dan Krobokan, harapan besar disematkan pada lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Pergantian ini pada akhirnya bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi, melainkan titik tolak untuk memperkuat komitmen bersama: menjaga hutan tetap lestari, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Dengan langkah ini, KPH Telawa dituntut mampu menjadi contoh bagaimana pengelolaan hutan negara dapat berjalan selaras antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan—bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.