Whoosh: Janji Mandiri di Atas Rel Utang

SEMARANG [Berlianmedia] – Ketika Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kini mampu menutup biaya operasionalnya secara mandiri, publik patut mengernyit. Sebab di balik klaim optimistis itu, terbentang angka-angka besar yang masih menggantung: utang, pembengkakan biaya, dan beban fiskal yang pada akhirnya mungkin kembali ke pangkuan rakyat. (Media Indonesia, 31 Oktober 2025)

Proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini dimulai pada 2015 dan dibangun secara fisik sejak 2016. Total investasinya mencapai sekitar USD7,2 miliar atau setara Rp119,74 triliun (kurs Rp16.630), dengan pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai USD1,2 miliar atau sekitar Rp19,96 triliun. Angka yang fantastis itu membuat publik bertanya: di mana letak kemandirian finansial yang dimaksud, jika beban pembiayaan masih bergulir seperti rel tanpa ujung? (MetroTVNews, 31 Oktober 2025)

Pernyataan Luhut yang dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan menyebut, “Terlepas dari berbagai pro dan kontra, Whoosh kini telah membuktikan kemampuannya menutup biaya operasional sendiri.” Namun, definisi “biaya operasional” itu sendiri menjadi sumber perdebatan. Sebab biaya operasional hanya mencakup gaji pegawai, listrik, pemeliharaan, dan operasional harian bukan beban bunga pinjaman atau pengembalian modal investasi yang mencapai miliaran dolar AS. (Media Indonesia, 31 Oktober 2025)

Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), klaim semacam itu perlu diuji lebih dalam. “Menutup biaya operasional belum berarti menutup keseluruhan beban finansial. Proyek ini masih menanggung utang besar dan belum bisa dikatakan untung secara komprehensif,” ujarnya. (CNBC Indonesia, 31 Oktober 2025)

Data yang dirilis PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menunjukkan rata-rata penumpang harian Whoosh sekitar 20.000–25.000 orang, sementara kapasitasnya bisa mencapai 60.000 penumpang per hari. Dengan tarif rata-rata Rp250.000 per tiket, pendapatan harian sekitar Rp5–6 miliar. Namun, hitungan kasar menunjukkan angka itu belum cukup menutup beban bunga pinjaman tahunan yang mencapai ratusan miliar rupiah. (Tempo, 28 Oktober 2025)

Secara kepemilikan, proyek ini dikendalikan konsorsium PT KCIC, di mana PT Kereta Api Indonesia (KAI) memegang 60 persen saham, dan sisanya dimiliki konsorsium China Railway International Co. Ltd. Artinya, jika pendapatan operasional belum menutup beban finansial, risiko gagal bayar sebagian bisa jatuh ke KAI dan ujungnya berpotensi menambah tekanan keuangan BUMN. (CNN Indonesia, 17 Agustus 2025)

Kementerian Keuangan telah mengingatkan sejak awal bahwa setiap proyek infrastruktur besar yang dibiayai utang luar negeri membawa potensi beban fiskal jangka panjang. “Kalau BUMN tak mampu menanggung, ujungnya negara harus turun tangan. Karena itulah analisis keberlanjutan fiskal sangat penting,” ujar seorang pejabat di Direktorat Pengelolaan Risiko Fiskal. (Kompas, 12 September 2025)

Di sinilah permainan retorika ekonomi sering kali bekerja: sebuah proyek disebut mandiri hanya karena tidak lagi disubsidi operasional, padahal beban utangnya masih ditanggung secara tidak langsung oleh publik melalui jaminan negara. Klaim itu terdengar seperti mengatakan seseorang sudah “bebas utang” hanya karena cicilan bulanannya lancar, padahal pokok utangnya masih menumpuk. (Aktual.com, 27 Oktober 2025)

Lebih jauh, pembengkakan biaya proyek juga masih menjadi tanda tanya. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyesuaian kontrak dan biaya material yang meningkat hingga puluhan persen dari estimasi awal. Pemerintah berdalih, faktor teknis dan pandemi COVID-19 menyebabkan kenaikan biaya, namun publik melihatnya sebagai indikator lemahnya perencanaan dan tata kelola. (RMOL, 15 Oktober 2025)

Bagi masyarakat sekitar jalur proyek, janji modernitas Whoosh belum sepenuhnya terasa. Beberapa warga di wilayah Purwakarta dan Padalarang mengaku belum merasakan manfaat ekonomi langsung. “Kami bangga ada kereta cepat, tapi harga tanah melonjak, dan akses jalan lokal sempat terputus,” kata Nani, warga Cikalong Wetan. Realitas di lapangan menunjukkan pembangunan fisik cepat, tapi pemerataan manfaat berjalan lambat. (Tirto.id, 26 Oktober 2025)

Di tengah euforia proyek besar, narasi “mandiri” itu kerap digunakan untuk menutup ruang diskusi tentang tanggung jawab fiskal. Padahal, dalam demokrasi, publik berhak menanyakan: jika proyek ini gagal memenuhi target keuangan, siapa yang menanggung kerugiannya? Pemerintah? BUMN? Atau pajak kita lagi? (Tempo, 28 Oktober 2025)

Audit forensik keuangan seharusnya menjadi langkah wajib agar publik tahu persis kondisi riilnya. Transparansi tidak akan menghambat pembangunan, justru memperkuat kepercayaan publik terhadap proyek-proyek strategis. Sebab selama ini, yang sering cepat bukan hanya keretanya, tapi juga klaim keberhasilannya. (CNN Indonesia, 17 Agustus 2025)

Ketika narasi politik berjalan lebih cepat dari akuntansi publik, di sanalah risiko kesesatan ekonomi muncul. “Kita tidak bisa menilai proyek infrastruktur hanya dari operasionalnya, tetapi juga dari keberlanjutan fiskalnya,” kata Bhima Yudhistira menegaskan kembali. (CNBC Indonesia, 31 Oktober 2025)

Publik tidak butuh pencitraan yang kencang, mereka butuh angka yang jujur. Karena pada akhirnya, kemandirian sejati bukan sekadar tidak meminta subsidi, tetapi mampu membayar semua kewajiban tanpa menumpangkan tagihan pada generasi berikutnya. Siapa pun yang berani menyebut “mandiri” tanpa membuka neraca, seharusnya juga berani mengungkap berapa besar beban yang masih tertinggal di belakangnya. (Media Indonesia, 31 Oktober 2025)

Mungkin Whoosh benar-benar cepat, tapi transparansi masih tertinggal di peron.
Dan jika rel utang terus memanjang tanpa arah pulang, cepat atau lambat, penumpangnya bukan lagi warga Bandung atau Jakarta melainkan rakyat Indonesia seluruhnya.