Wajarkah Hotel 9,3 Juta untuk Pejabat?

SEMARANG [Berlianmedia] – Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut biaya hotel pejabat hingga Rp 9,3 juta per malam sebagai sesuatu yang “tidak berlebihan” memicu perdebatan luas. Bagi publik, angka itu bukan sekadar nominal, melainkan simbol jurang antara elit dan warga biasa. Di tengah tekanan ekonomi, pertanyaan tentang moralitas anggaran publik kembali menjadi sorotan.

Kementerian Keuangan menetapkan batas maksimal biaya penginapan perjalanan dinas pejabat negara hingga Rp 9,3 juta per malam melalui PMK 32 Tahun 2025. Aturan ini berlaku untuk pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon I. (Katadata, 9 Juni 2025)

Pernyataan paling kontroversial datang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut angka tersebut “tidak berlebihan” dan meminta publik tidak memperdebatkannya karena dianggap telah sesuai aturan perjalanan dinas. (Tirto, 10 Juni 2025) Dalam kesempatan terpisah, ia menegaskan kembali bahwa pagu tersebut adalah mekanisme resmi anggaran dan tidak perlu dipolemikkan. (Merdeka, 10 Juni 2025)

Reaksi publik memuncak di berbagai lini medsos. Banyak warga mempertanyakan bagaimana mungkin pejabat menganggap tarif hotel puluhan juta sebagai sesuatu yang wajar, sementara sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Kritik publik tidak muncul dari ruang kosong, melainkan dari realitas bahwa harga bahan pokok naik, daya beli melemah, dan angka kemiskinan belum turun signifikan.

Sebagian kalangan mengingatkan bahwa konteks biaya hotel pejabat bukan sekadar soal anggaran teknis. Ia menyentuh nilai moral: apakah pejabat publik patut menikmati fasilitas mahal yang dananya bersumber dari pajak rakyat, terlebih di masa ketika ketimpangan sosial menjadi isu nasional yang mendesak ditangani?

Dari perspektif kebijakan, pemerintah menyebut angka Rp 9,3 juta sebagai “batas atas”, bukan kewajiban. Artinya, pejabat tidak selalu harus menginap di hotel dengan tarif semahal itu. Namun penjelasan ini tidak cukup meredakan kegelisahan publik. (Daulat, 11 Juni 2025)

Di sisi lain, pelaku industri perhotelan menilai aturan ini dapat memberi efek stabil bagi bisnis hotel mewah, termasuk mencegah pemutusan kerja. Namun pandangan ini tetap tidak dapat meniadakan kritik utama masyarakat: apakah stabilitas industri perhotelan seharusnya ditopang melalui fasilitas mewah bagi pejabat negara menggunakan uang pajak? (Koma.id, 12 Juni 2025)

Kritik publik semakin tajam ketika mengingat bahwa DPR meningkatnya disorot karena jarak psikologis antara anggota legislatif dan rakyat pemilihnya. Banyak warga bertanya apakah wakil rakyat benar-benar memahami kesulitan hidup masyarakat ketika fasilitas perjalanan dinas sangat jauh dari standar hidup rata-rata rakyatnya.

Dalam sudut pandang tata kelola publik, masalah utamanya bukan hanya besaran anggaran, tetapi absennya transparansi penggunaan anggaran itu sendiri. Publik membutuhkan laporan rinci: kapan pejabat bepergian, berapa biaya real yang digunakan, hotel mana yang dipilih, serta alasan pemilihan tarif premium.

Beberapa ahli etika pemerintahan mengingatkan bahwa pengeluaran negara harus memenuhi dua unsur: legalitas dan legitimasi moral. Legalitas mungkin terpenuhi melalui regulasi, tetapi legitimasi moral hanya tercapai jika keputusan anggaran mencerminkan empati pada rakyat.

Topik ini juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Survei sejumlah lembaga menunjukkan tren menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, dan isu seperti biaya hotel pejabat yang terlalu tinggi hanya memperdalam jurang tersebut.

Pada akhirnya, gelombang reaksi masyarakat menunjukkan bahwa publik menuntut transparansi menyeluruh, bukan sekadar penjelasan administratif. Transparansi bukan hanya laporan yang rapi di atas kertas, tetapi keterbukaan yang dapat dipahami masyarakat dan memperlihatkan rasa empati dalam pengambilan keputusan.

Perdebatan tentang hotel Rp 9,3 juta per malam bagi pejabat negara sejatinya adalah perdebatan tentang jarak moral antara elit dan rakyat. Selama transparansi dan akuntabilitas anggaran belum diperkuat, angka berapa pun dapat menjadi pemantik ketidakpercayaan. Pada titik ini, publik bukan hanya ingin melihat aturan, tetapi ingin merasakan keadilan.