Pemprov Jateng Kembali Raih Penghargaan Provinsi Informatif
JAKARTA[Berlianmedia] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan kali keenam yang diraih berurutan tersebut, diserahkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, di Istana Wakil Presiden, Selasa (19/12).
“Alhamdulillah Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan ini membanggakan, karena berhasil diraih enam kali berturut-turut,” ujar Nana Sudjana, seusai menerima penghargaan dari Wapres, dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.
Dia menambahkan, penghargaan itu menunjukkan Pemprov Jateng tidak hanya bekerja keras mempertahankan informasi, tapi juga mempertahankan keseriusan dalam membangun keterbukaan informasi publik.
Dia berharap, keterbukaan informasi publik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh Pemprov Jateng, dapat menciptakan komunikasi yang sehat antara masyarakat dengan pemerintah.
“Dengan begitu, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan pada akhirnya tercipta sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance),” tutur Nana.
Nana menuturkan, sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, rakyat berhak memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara. Peran aktif itu baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.
“Kami akan menjamin informasi ini, agar sampai kepada masyarakat di tingkat pedesaan. Kemudian masyarakat harus tahu apa yang kami kerjakan, dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Nana.
Selain Pemprov Jawa Tengah, ada satu desa di Jawa Tengah yang menerima penghargaan serupa. Yaitu Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, yang menyabet desa informatif terbaik nasional.
“Kita harapkan desa ini menjadi percontohan bagi desa lain. Ini akan terus kami sosialisasikan. Ke depan, desa-desa lain bisa mendapatkan predikat yang sama,” tutur Nana.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.
Menurutnya, transparansi informasi adalah jalan merawat demokrasi, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Saya senang, tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang informatif bertambah secara signifikan,” ujarnya.
Tercatat pada 2018 terdapat 15 badan publik informatif, sedangkan pada 2023 melonjak menjadi 139 badan publik. Peningkatan itu diikuti dengan penurunan jumlah badan publik tidak informatif, dari 303 lembaga pada 2018, menjadi 147 lembaga pada 2023.
“Selamat kepada para penerima penghargaan badan publik informatif terbaik. Jadikan penghargaan Ini sebagai pengingat, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat,” tutur Ma’ruf Amin.