MBG 2025 Antara Ambisi Negara Realitas Lapangan
SEMARANG [Berlianmedia] – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dijalankan pemerintah sepanjang 2025 menjadi salah satu kebijakan sosial paling ambisius sekaligus kontroversial. Di satu sisi program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan digadang sebagai investasi sumber daya manusia. Di sisi lain berbagai persoalan tata kelola mutu pangan serta kesiapan daerah menimbulkan kritik yang menuntut evaluasi serius dan berimbang.
Program Makan Bergizi Gratis resmi dimulai pada 6 Januari 2025 sebagai bagian dari prioritas nasional di bidang pembangunan manusia. Program ini ditujukan untuk anak sekolah balita ibu hamil dan ibu menyusui dengan tujuan meningkatkan status gizi dan menekan angka stunting. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan melibatkan Badan Gizi Nasional sebagai institusi utama pengelola program.
Dalam tahun pertama implementasi pemerintah mencatat capaian jutaan penerima manfaat melalui ribuan unit layanan pemenuhan gizi yang tersebar di berbagai wilayah. Capaian ini menunjukkan kapasitas negara dalam menggerakkan sumber daya dalam skala besar. Namun secara objektif realisasi tersebut masih berada di bawah target nasional yang sejak awal diproyeksikan menjangkau mayoritas populasi sasaran dalam waktu relatif singkat.
Dari sisi ekonomi program MBG diproyeksikan memberikan dampak berganda terhadap pelaku usaha lokal. Pemerintah mengaitkan pelaksanaan MBG dengan keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penyedia bahan pangan dan jasa katering. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan rantai pasok berbasis daerah.
Meski demikian sejumlah kalangan akademisi menilai desain program MBG terlalu bertumpu pada capaian kuantitatif. Penilaian keberhasilan yang didominasi angka penerima dinilai berisiko mengaburkan aspek kualitas seperti nilai gizi menu kebersihan pengolahan serta konsistensi layanan antar daerah. Kritik ini menegaskan pentingnya indikator evaluasi yang lebih substantif dan terukur.
Di tingkat pelaksanaan lapangan berbagai daerah menghadapi tantangan tata kelola yang tidak ringan. Perbedaan kapasitas administrasi dan infrastruktur menyebabkan variasi mutu layanan yang cukup tajam. Beberapa wilayah mampu menjalankan program secara relatif tertib sementara daerah lain masih berkutat dengan persoalan dapur layanan distribusi dan pengawasan internal yang lemah.
Pengawasan eksternal dari lembaga publik turut mengungkap perlunya penguatan akuntabilitas. Monitoring yang dilakukan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa kehadiran program secara administratif tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas manfaat yang diterima masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan independen menjadi elemen penting untuk menjaga integritas pelaksanaan kebijakan publik berskala besar.
Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan di banyak wilayah. Sejumlah provinsi dan kabupaten mengalokasikan anggaran pendukung serta mempercepat pembangunan dapur layanan gizi sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan pusat. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi pusat dan daerah merupakan prasyarat mutlak dalam implementasi program nasional lintas sektor.
Namun MBG juga menghadapi ujian serius terkait isu kualitas dan keamanan pangan. Di ruang publik mencuat laporan mengenai makanan yang tidak layak konsumsi serta insiden kesehatan di beberapa lokasi. Meski tidak terjadi secara merata kasus semacam ini cukup untuk mengguncang kepercayaan publik dan menegaskan bahwa standar keamanan pangan harus menjadi prioritas utama bukan pelengkap kebijakan.
Keluhan dari kalangan pelajar dan orang tua turut memperkaya dinamika evaluasi. Kritik terkait rasa menu kesesuaian dengan budaya lokal serta variasi makanan menunjukkan bahwa pendekatan seragam memiliki keterbatasan. Masukan ini mengindikasikan perlunya fleksibilitas kebijakan agar kebutuhan gizi dapat dipenuhi tanpa mengabaikan konteks sosial dan kebiasaan makan masyarakat setempat.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut pemerintah menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan sistemik. Penambahan unit layanan penyempurnaan standar operasional serta penyesuaian mekanisme pengawasan menjadi bagian dari upaya konsolidasi program. Langkah ini menunjukkan pengakuan bahwa MBG masih berada dalam fase pembelajaran kebijakan.
Secara keseluruhan pelaksanaan MBG sepanjang 2025 mencerminkan paradoks kebijakan publik modern. Program ini menunjukkan kemampuan negara dalam mengeksekusi agenda besar dengan dampak luas namun sekaligus membuka keterbatasan struktural dalam tata kelola mutu dan pengawasan. Keberlanjutan MBG akan sangat ditentukan oleh kesediaan pemerintah untuk mendengar kritik memperbaiki desain dan menempatkan kualitas layanan di atas sekadar pencapaian angka.
