Jejak Kekuasaan di Balik Hancurnya Hutan
SEMARANG [Berlianmedia] – Banjir besar yang membawa ribuan gelondongan kayu di Riau kembali membuka luka lama mengenai buruknya tata kelola hutan di Indonesia. Di tengah warga yang terisolasi dan jembatan yang terputus, publik mempertanyakan arah kebijakan lingkungan, terutama ketika jajaran pejabat yang seharusnya berada di garda terdepan malah terlihat menghadiri acara seremonial jauh dari lokasi bencana.
Banjir yang menerjang wilayah Riau dan Sumatra Barat pekan lalu membuat ribuan warga mengungsi. Yang mengejutkan bukan hanya tingginya air tetapi gelondongan kayu besar yang hanyut dan menghantam jembatan. Temuan kayu gelondongan mengindikasikan adanya aktivitas pembalakan yang tidak dikendalikan. Hal ini diberitakan secara luas oleh Kompas 25 November 2025 yang menyoroti hilangnya tutupan hutan sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir.
Di tengah situasi genting itu perhatian publik justru tertuju pada aktivitas Menteri Kehutanan dan sejumlah pejabat yang sedang mengikuti acara Fun Run di Riau. Keberadaan mereka di kegiatan seremonial itu dikritik karena dianggap tidak sensitif terhadap bencana yang terjadi di wilayah yang berdekatan. Tempo 24 November 2025 menyoroti jarak antara lokasi acara dan titik bencana yang sebenarnya dapat dijangkau dalam hitungan jam.
Kritik publik kemudian melebar ketika beredar informasi mengenai banyaknya kader dari salah satu partai politik yang mengisi posisi strategis di kementerian tersebut. Narasi pemerataan jabatan politik ini diperkuat oleh laporan detikNews 19 November 2025 yang mencatat bahwa setidaknya ada belasan kader partai yang kini berada di struktur Kementerian Kehutanan. Walau penempatan pejabat adalah hak prerogatif presiden, tetap saja publik mempertanyakan kapabilitas dan rekam jejak mereka.
Di tengah derasnya kritik para pejabat yang mestinya berada di lokasi bencana tampak tidak terlihat. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah para pejabat tersebut sedang melakukan investigasi di lapangan atau justru terlibat dalam proses administratif yang tidak jelas urgensinya. Narasi satir pun muncul di media sosial, menggambarkan pejabat seolah sedang menghitung diameter kayu atau menegosiasikan pembayaran, sebuah bentuk ketidakpercayaan publik yang sudah lama mengendap.
Padahal dalam teori tata kelola hutan modern keberadaan pejabat politik di kementerian strategis bukanlah masalah selama sistem pengawasan berjalan dengan baik. Namun laporan Mongabay Indonesia 22 November 2025 menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan lapangan terutama terhadap izin pemanfaatan hutan menjadikan kebijakan kehutanan sering kali tidak berjalan di tingkat tapak. Hal inilah yang pada akhirnya membuat bencana ekologis berulang.
Pakar kehutanan dari IPB University juga mengingatkan bahwa setiap banjir bandang yang membawa gelondongan kayu adalah tanda dari kerusakan hutan yang sudah terjadi jauh sebelum bencana muncul. Pernyataan itu dimuat oleh CNN Indonesia 23 November 2025. Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan bukan hanya disebabkan pembalakan liar tetapi juga tata kelola izin yang tidak transparan, perubahan fungsi lahan yang agresif, serta lemahnya kapasitas pengawasan daerah.
Di tengah situasi itu sejumlah warga mempertanyakan peran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup secara lebih fundamental. Apakah kementerian ini masih memiliki pengaruh nyata dalam perlindungan hutan ataukah hanya menjalankan program seremonial tahunan tanpa dampak signifikan. Pertanyaan ini sejatinya tidak dilepaskan dari data deforestasi global yang dirilis oleh Global Forest Watch 2024 yang menempatkan Indonesia masih dalam daftar negara dengan kehilangan tutupan hutan primer yang signifikan.
Sementara itu seorang warga di Kabupaten Kampar yang jembatannya putus akibat hantaman kayu mengatakan bahwa mereka hanya ingin kehadiran pejabat negara dalam bentuk nyata bukan sekadar unggahan di media sosial. Liputan BBC Indonesia 25 November 2025 mencatat bahwa warga menunggu respons cepat pemerintah pusat untuk memastikan distribusi bantuan tidak terhambat akses yang rusak.
Kritik publik semakin menguat karena mereka melihat ketidakhadiran para pejabat di lapangan sebagai bentuk kurangnya empati. Tidak sedikit warganet yang mempertanyakan apakah pejabat dapat meninggalkan acara seremonial untuk meninjau lokasi bencana yang berlangsung di provinsi yang sama. Pernyataan bernada kecewa ini viral di berbagai platform digital dan mengindikasikan pudarnya kepercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan.
Namun sebagaimana standar pemberitaan yang adil perlu dicatat bahwa hingga tulisan ini disusun pihak Kementerian Kehutanan belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan ketidakhadiran pejabat utama pada hari pertama bencana. Republika 26 November 2025 melaporkan bahwa juru bicara kementerian hanya menyatakan bahwa tim teknis sudah bergerak tetapi tidak menjelaskan mengapa menteri berada di kegiatan lain.
Di tengah semua polemik ini publik kembali bertanya tentang arah kebijakan kehutanan Indonesia. Berbagai regulasi dan rencana aksi seakan tidak berbanding lurus dengan kondisi hutan yang terus menipis. Pemerintah memang sering membanggakan capaian restorasi gambut dan rehabilitasi hutan tetapi data lapangan menunjukkan kerusakan lingkungan terus berulang. Selama aparat pengawasan tidak diperkuat dan penegakan hukum tidak independen bencana ekologis akan selalu kembali.
Pada akhirnya perdebatan tentang kader partai yang mengisi jabatan strategis bukanlah isu utama. Yang lebih penting adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap pejabat yang diberi amanah benar benar memahami kompleksitas tata kelola hutan dan memiliki komitmen kuat untuk melindunginya. Hutan Indonesia bukan sekadar ruang ekonomi tetapi benteng ekologis terakhir yang menahan ribuan desa dari ancaman banjir dan longsor.
Di tengah gelondongan kayu yang mengalir bersama derasnya banjir satu pertanyaan tetap menggantung di benak warga. Siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab menjaga hutan ketika bencana datang dan pejabat yang seharusnya ada di sana justru berada di tempat lain.