DPRD Minta Pemkot Semarang Lebih Serius Menangani Soal Sampah
SEMARANG[Berlianmedia] – Sampah seolah jadi fenomena gunung es dan masalah untuk kota Semarang. Tahun ini, Pemkot Semarang kembali dibuat was-was dengan terbakarnya TPA Jatibarang.
Selain sampah rumah tangga, volume sampah yang dihasilkan pasar dan kawasan komersial juga fantastis. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Jatibarang.
DPRD Kota Semarang akan terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk menggencarkan upaya percepatan penanganan sampah. Baik upaya jangka pendek, menengah dan panjang serta berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman SE MM mengatakan Pemkot Semarang harus semakin serius membuat kebijakan dalam mengantisipasi penumpukan sampah.
“Kami akan terus mendorong Pemkot Semarang untuk lebih serius dalam menangani persoalan sampah, mengingat dampaknya luar biasa seperti kejadian kebakaran di TPA Jatibarang, meski di TPA lain juga ada yang mengalmi hal serupa,” ujar Pilus panggilan akrab Kadarlusman dalam dialog Prime Topic yang digelar di Lobby Gets Hotel Semarang, Kamis (19/10).
Dialog yang mengusung tema ‘Pengelolaan Sampah Berkelanjutan’ yang dipandu oleh moderator Advianto Prasetyobudi itu, selain menghadirkan nara sumber Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman, juga Kabid Pengendalian, Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup Kota Semarang Dr Safrinal dan Pakar Teknik Lingkunan Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr Ir Syafrudin CES MT IPM.
Menurut Pilus, sampah yang berakhir di TPA Jatiabarang tersebut tidak sedikit jumlahnya, bahkan sampah yang dihasilkan kota Semarang setiap hari sekitar 1.150 ton lebih, sehingga penampungan TPA Jatibarang melebihi kapasitas.
Dia mengingatkan bahwa Pemkot Semarang harus lebih serius melakukan penanganan darurat sampah yang terjadi di TPA Jatibarang. Jika memang sistem pengawasan dan pengelolaan sudah serius, pasti musibah dan kendala di TPA bisa diminimalisir.
Pilus menambahkan, sampah TPA kini sudah melebihi kapasitas hingga semakin menggunung dan dikhawatirkan sudah tak memungkinkan menampung sampah yang mengalir setiap hari.
“Pemkot harus serius dalam menangani sampah tersebut, sebaiknya didatangkan peralatan berat yang memadai untuk pemadatan sampah. Bila perlu disiapkan lahan baru dengan pembangunan yang matang, mengingat pembangunan Kota Semarang ini berkelanjutan,” tutur Pilus.
Pilus menuturkan, pembuangan sampah ke TPA Jatibarang saat ini sebetulnya bukan solusi tuntas. Kota Semarang tidak miliki TPA yang besar. Kalau ada gangguan di TPA pasti dampaknya luas sekali.
“Kami dari DPRD ini akan terus mendorong Pemkot Semarang untuk mempersiapkan lahan yang akan dibangun sebagai TPA Baru. Selain itu juga pengelolaan yang berkelanjutan, meski proses produksi memerlukan waktu cukup lama,” ujar Pilus.
Menurutnya, persiapan lahan baru juga perlu diperhitungan matang untuk jangka panjang agar sampah tidak menggunung dalam waktu cepat, begitu juga peralatan harus memadai, sehingga dapat mendukung proses produksi pengelolaan sampah.
“Penanganan sampah intinya semua disupport pengelolaannya. Semua metode pengolahan sampah kecil dan besar memang harus jadi kesadaran semua pihak, meski dilingkungan RW-RT sudah didorong dalam pengelolaan atau pilah sampah, namun belum berjalan maksimal,” tutur Pilus.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Dinas LH Kota Semarang perlu membuat terobosan program kerja dan ketegasan dalam penegakkan aturan penanganan sampah. Sampah harus diselesaikan dengan baik tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sementara itu, Kabid Pengendalian, Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup Kota Semarang Dr Safrinal mengatakan pihaknya juga terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.
“Bahkan kami telah membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli pengelolaan sampah seperti kelompok proklim, bank sampah dengan jumlah sebanyak 177 kelurahan di wilayah Kota Semarang. Saat ini kelompok tersebut juga terus disuport,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga memaksimalkan Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang ada. Dengan cara, menambah kapasitas dan melengkapi sarana prasarananya.
Pakar Teknik Lingkunan Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr Ir Syafrudin CES MT IPM mengatakan dalam konsep pengelolaan sampah ada lima aspek terdiri aspek kelembagaan, aspek teknik operasional, aspek peraturan, aspek finansilal, dan aspek peran masyarakat.
“Jika pemerintah daerah sudah melaksanakan aspek teknik operasional, penumpukan sampah tidak akan terjadi, mengingat dalam teknik operasional, peralatan sudah memadai, lahan TPA luas, SDM juga memadai dan lainnya,” tutur Syafrudin.
Dia menambahkan, pemerintah daerah harus terus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengingat sampah juga tanggung jawab masyarakat hingga sampah di akhir TPA bisa diminimalisir.
Selain itu, tutur Syafrudin, pemerintah daerah juga sebaiknya dapat melaksanakan lima aspek pengelolaan sampah itu, yang diharapkan persoalan sampah bisa diatasi dan penumpukan sampah tidak terjadi, bahkan pengelola proses produksi pun berkelanjutan.