Diplomasi Kematian Rinjani, Ujian Kemanusiaan Bersama
SEMARANG [Berlianmedia] – Kematian tragis Juliana Marins, wisatawan asal Brasil di Gunung Rinjani, menjadi pukulan telak bagi wajah pariwisata Indonesia sekaligus membuka lembar baru diplomasi kemanusiaan. Ajakan pemerintah Indonesia untuk investigasi bersama seharusnya menjadi peluang merajut kepercayaan, bukan sekadar manuver politik kosmetik demi menjaga citra di mata dunia.
Tragedi di puncak Rinjani yang menimpa Juliana Marins bukan sekadar cerita sedih di antara kabut gunung dan jalur terjal yang berliku. Kematian seorang turis asing di tanah Nusantara selalu memunculkan dua reaksi berseberangan: duka mendalam dan ketakutan akan keretakan diplomasi. Celakanya, dua reaksi ini kerap berakhir dalam ruang negosiasi kering, penuh retorika, minim empati nyata.
Pemerintah Indonesia, melalui Menko Kumham Imipas Yuzril Ihza Mahendra, membuka pintu lebar-lebar untuk investigasi bersama dengan Brasil. Langkah ini tampak bijak, elegan, dan terdengar diplomatis. Namun, di balik wacana manis itu, publik patut menelisik lebih dalam: apakah langkah ini sungguh lahir dari nurani kemanusiaan atau hanya strategi untuk meredam sorotan internasional?
Kita tidak boleh lupa, kematian Juliana bukan sekadar statistik atau berita satu paragraf di koran. Ia adalah potret nyata kegagalan kita dalam menjamin keselamatan wisatawan. Berapa banyak pendaki yang jatuh? Berapa banyak laporan tentang jalur yang tidak memadai, pemandu ilegal, minimnya fasilitas darurat, dan lemahnya pengawasan? Setiap tragedi selalu diakhiri dengan ucapan “kami akan evaluasi”, tetapi evaluasi itu sering kali hanyut bersama musim hujan.
Jika kita menilik lebih jauh, Gunung Rinjani bukan sekadar ikon wisata Lombok. Ia adalah simbol kebanggaan nasional, magnet bagi ribuan pelancong domestik dan mancanegara. Namun, keindahan alam saja tidak cukup untuk menjaga nama baik. Sistem manajemen risiko, kesiapsiagaan, dan budaya keselamatan adalah fondasi utama. Tanpa itu, Rinjani hanya menjadi panggung maut yang saban tahun memakan korban, lalu dilupakan begitu saja.
Langkah mengundang Brasil dalam investigasi bersama memang terdengar progresif. Tapi jangan lupakan, hal semacam ini seharusnya sudah menjadi protokol baku, bukan sekadar gestur darurat. Pemerintah kita sering kali baru bergerak setelah tekanan internasional datang, setelah media asing menyorot, setelah hashtag bertebaran di jagat maya. Ini menunjukkan bahwa kita masih lebih takut pada sorotan kamera daripada jeritan keluarga korban.
Diplomasi kemanusiaan semestinya berangkat dari rasa tanggung jawab moral, bukan sekadar kalkulasi politik. Kita sering terjebak pada narasi “jangan bawa ke forum hukum internasional”, seolah-olah forum internasional adalah momok yang harus dihindari mati-matian. Padahal, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Jika memang tidak ada kesalahan prosedural, tidak ada kelalaian fatal, mengapa harus gentar?
Juliana Marins datang untuk merayakan hidup, menaklukkan puncak, menjemput matahari di atas awan. Namun, yang ia dapat hanyalah ajal sunyi, jatuh dalam sepi. Kita, sebagai bangsa yang mengaku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keramahtamahan, seharusnya menempatkan nyawa di atas segalanya. Sayangnya, realita di lapangan sering berkata lain: prosedur keselamatan diabaikan, jalur pendakian dibuka tanpa evaluasi berkala, dan standar pemandu sering kali setengah hati.
Jangan lupakan pula bahwa kasus semacam ini bisa menjadi preseden buruk bagi industri pariwisata kita. Negara-negara lain mungkin akan berpikir dua kali sebelum mengizinkan warganya datang. Lembaga internasional bisa saja merekomendasikan travel warning. Lalu, siapa yang dirugikan? Tentu saja masyarakat lokal yang menggantungkan nafkah dari arus wisatawan.
Keseriusan pemerintah dalam menangani tragedi ini tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita merangkul Brasil dalam meja investigasi bersama. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merumuskan ulang sistem keselamatan, memperbaiki SOP, mendidik pemandu lokal, hingga membangun infrastruktur darurat di setiap jalur pendakian. Jangan sekadar mengundang, lalu melempar tanggung jawab pada alam atau takdir.
Lebih dari itu, publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Keluarga korban berhak mendapatkan penjelasan jujur, bukan sekadar belasungkawa formal. Masyarakat internasional berhak tahu bahwa Indonesia tidak hanya pandai menawarkan paket keindahan, tetapi juga serius melindungi setiap nyawa yang datang menikmati lanskapnya.
Akhirnya, tragedi Juliana harus menjadi cermin besar bagi kita semua. Apakah kita benar-benar negara yang humanis? Ataukah hanya pandai merangkai narasi manis di podium, tapi gagap menghadapi kenyataan di lapangan? Diplomasi kemanusiaan semestinya lahir dari nurani, bukan sekadar agenda jangka pendek demi menjaga angka kunjungan wisata.
Jika kita gagal belajar dari tragedi ini, maka Gunung Rinjani akan terus menjadi panggung derita, dan kita hanya akan jadi bangsa yang menulis maaf di nisan, bukan di hati.