Bukan Rudal Iran, Inilah Ancaman Asli Krisis Hormuz bagi Meja Makan Kita

Oleh : Muhammad Yanwar Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro dan Pengurus Bidang Kajian Kebijakan Strategis Sosial dan Politik DPP IKA FISIP Undip.

SEMARANG[Berlianmedia] –  Efek Domino Geopolitik ke Meja Makan.

Jarak antara Teheran dan Jakarta itu lebih dari 7.000 km. Namun, ketika pembunuhan Ali Khamenei (pemimpin tertinggi Iran) memicu ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur nadi selebar 33 km yang mengalirkan sekitar 20% total konsumsi minyak dunia setiap harinya, gelombang kejutnya tak butuh waktu lama untuk menghantam meja makan kita di Indonesia.

Harga minyak mentah global yang meroket seketika akan menyulut inflasi dan membuat harga telur di pasar tradisional naik, ongkos angkut logistik membengkak, serta antrean di SPBU mulai diwarnai kepanikan. Di titik inilah ujian sesungguhnya dimulai. Bagi Indonesia, bahaya terbesar dari krisis Timur Tengah ini sebenarnya bukanlah rudal balistik, melainkan godaan birokrasi kita untuk menembakkan peluru kebijakan populis.

Demi meredam histeria massa, negara sering kali rela menelan pil penenang sesaat dengan cara membakar postur APBN untuk membiayai subsidi energi secara membabi buta dan menggadaikan kewarasan tata kelola keuangan publik kita di masa depan.

Demokrasi yang Tersandera Histeria.

Mari kita bicara fakta di lapangan. Saat ini Indonesia adalah negara yang lebih dari 50% total kebutuhan bahan bakar minyaknya masih harus dipenuhi lewat impor. Belum lagi jika kita melihat postur APBN kita di mana tagihan untuk subsidi dan kompensasi energi setiap tahunnya terus bengkak hingga menembus angka ratusan triliun rupiah.

Bayangkan apa jadinya ketika keran logistik dari Selat Hormuz seketika tersendat dan harga minyak mentah dunia melambung dan tak terkendali. Kepanikan otomatis akan menular dengan sangat cepat dari obrolan warung kopi hingga memanaskan tensi di meja rapat kabinet, bahkan meja bundar hambalang akan panas juga.

Dalam situasi yang penuh tekanan ganda seperti ini, publik secara naluriah akan mendesak negara untuk segera turun tangan memadamkan api dengan satu tuntutan mutlak yaitu harga BBM tidak boleh dinaikkan sepeser pun. Di sinilah letak kerapuhan sistem demokrasi kita yang begitu mudah tersandera oleh histeria massa. Para elite politik dan jajaran birokrat mendadak menjadi sangat gugup ketika dihadapkan pada ancaman nyata berupa protes jalanan serta risiko merosotnya tingkat kepuasan publik atau approval rating secara tajam.

Pada akhirnya rasa takut akan kehilangan pamor dan legitimasi elektoral sering kali sukses menumpulkan kewarasan tata kelola negara serta membuang jauh rumusan teknokratik yang sebenarnya sudah dihitung secara presisi.

Manajemen Keuangan Publik yang Dikorbankan.

Di sinilah birokrasi kita sering terperosok ke dalam jebakan kebijakan populis yang memabukkan.  Alih-alih mengambil langkah pahit tapi rasional dengan membatasi kuota subsidi secara ketat dan terarah, pemerintah biasanya lebih memilih jalan pintas dengan terus membakar uang negara. Mari kita lihat kalkulasi kasarnya berdasarkan laporan Kementerian Keuangan. Setiap kali asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP naik satu dolar Amerika saja dari target yang dipatok di APBN, beban subsidi dan kompensasi energi kita otomatis membengkak hingga triliunan rupiah.

Apabila penutupan Selat Hormuz ini memaksa harga minyak dunia terbang menembus level seratus dolar per barel, bayangkan ada berapa ratus triliun dana tak terduga yang harus dicarikan rute penutupannya. Memilih untuk menahan harga BBM demi memanjakan masyarakat dalam kondisi genting seperti ini ibarat mencekoki pasien kritis dengan obat penenang dosis tinggi.

Jeritan protes di jalanan memang seketika senyap, tetapi diam-diam ruang fiskal kita sedang digerogoti sampai keropos dari dalam. Padahal uang ratusan triliun yang menguap menjadi asap knalpot kendaraan itu sejatinya bisa dialamatkan untuk kebijakan yang jauh lebih berdampak nyata bagi publik, mulai dari menyejahterakan guru hingga mendanai perbaikan fasilitas kesehatan di pelosok daerah.

Sayangnya prinsip dasar dalam manajemen keuangan publik yang rasional ini hampir selalu rontok berantakan saat dipaksa berhadapan dengan syahwat politik jangka pendek.

Eksekusi Radikal – Subsidi Silang.

Lalu apa jalan keluarnya agar pemerintah tidak terus terperosok di lubang yang sama setiap kali ada guncangan global.  Pemerintah harus berani mengambil langkah radikal dengan menyetop kebiasaan lama menyubsidi barang yang justru sering dinikmati kalangan berduit. Jadikan krisis Hormuz ini sebagai momentum emas untuk beralih seratus persen ke skema subsidi tertutup. Biarkan harga BBM di SPBU menyesuaikan fluktuasi pasar, tetapi alihkan triliunan uang negara itu menjadi bantuan tunai langsung ke rekening kelompok rentan berdasarkan data terpadu yang “sudah presisi”.

Selain itu, alih-alih memurahkan harga bensin secara pukul rata agar barang tidak naik, lebih masuk akal jika pemerintah bersama daerah menjalankan tata kelola kolaboratif yang dinamis untuk langsung menyuntikkan subsidi pada biaya angkut logistiknya. Jadi yang disubsidi oleh negara itu truk pengangkut beras dan kebutuhan pokoknya, bukan mobil pribadi yang dipakai jalan-jalan akhir pekan.

Urgensi Ekosistem Pemikir Independen

Pada akhirnya krisis Selat Hormuz ini adalah ujian telanjang bagi kewarasan birokrasi dan kedewasaan bernegara kita. Jika kita menengok kembali ke belakang saat konflik geopolitik Eropa (Rusia vs Ukraina) memanas pada tahun 2022 lalu, tagihan subsidi dan kompensasi energi kita pernah jebol menembus angka lima ratus triliun rupiah lebih hanya karena pemerintah gagap mengelola kepanikan publik.

Kita sama sekali tidak boleh lagi membiarkan para pengambil kebijakan terkurung dalam ruang kedap suara yang hanya dipenuhi tekanan politis bernada ketakutan. Di titik kritis inilah ruang publik kita sangat mendesak hadirnya kelompok masyarakat sipil dan lembaga riset independen yang kuat. Kita membutuhkan katalisator yang mampu menjadi simpul demokrasi di tengah pusaran kepanikan massal, yakni sebuah ruang yang berani menerjemahkan data teknokratis yang kaku menjadi bahasa membumi agar masyarakat akar rumput ikut berpikir rasional.

Tanpa adanya kekuatan penyeimbang ini, negara hanya akan terus mengulang tradisi lamanya setiap kali krisis global mengetuk pintu. Alih-alih bertindak sebagai pelayan publik yang bervisi tajam ke depan, pemerintah kita akan selalu berakhir menjadi sekadar regu pemadam kebakaran yang rela menumbalkan uang rakyat di masa depan hanya demi meredam histeria hari ini.