Amanah Rakyat, Prioritas Utama Legislatif Baru
SEMARANG [Berlianmedia] – Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Semarang periode 2024–2029 resmi dilantik pada 14 Agustus 2024 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, 31 merupakan petahana dan 19 wajah baru.
Tugas berat menanti para wakil rakyat ini, terutama di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran. Kolaborasi dengan Pemkot Semarang diperlukan untuk menyusun RPJMD yang mencakup isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, zero stunting, pengelolaan sampah, dan pengendalian rob serta banjir. Prestasi sebelumnya, seperti penghargaan nasional di bidang ketahanan pangan dan pengakuan PBB atas penanganan stunting, menjadi motivasi bagi DPRD untuk bekerja lebih optimal.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menekankan pentingnya menjaga amanah rakyat. “Perbedaan itu wajar, tetapi harus dikemas dalam kebersamaan untuk menciptakan kekuatan luar biasa.
DPRD akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan menjaga kondisi yang kondusif,” ujarnya saat diskusi dengan tagline “Bersama Menjaga Amanah Rakyat” yang berlangsung di Lobby Quest Hotel jalan Plampitan no 37-39 Semarang, Jumat (13/12).
Dalam diskusi tersebut, Kadarlusman juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Menurutnya, masyarakat yang semakin kritis perlu ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan DPRD berkomitmen untuk menyerap serta mewujudkannya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa, menambahkan, penyusunan RPJMD akan diselaraskan dengan visi-misi pemimpin baru Kota Semarang. “Musrenbang akan dilaksanakan untuk memastikan RPJMD tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Kita sudah mencoba mengkaji dan mempelajari dari visi, misi atau program pemimpin Kota Semarang terpilih, untuk menyusun RPJMD yang merupakan turunan, dari misi, visinya sesuai arahannya,” ujar Budi.
Pada kesempatan sama, Guru Besar FISIP Undip, Hardi Warsono, menilai DPRD telah menunjukkan komunikasi yang baik dengan masyarakat, meski masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap fungsi DPRD. “DPRD perlu terus menghasilkan kebijakan inovatif yang merespons kebutuhan masyarakat, terutama terkait pelayanan publik dan transparansi anggaran,” katanya.
Hardi juga menyoroti perlunya percepatan inovasi di bidang pelayanan publik, terutama dalam perizinan, agar DPRD dapat mendorong efisiensi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tantangan besar ini menjadi ujian bagi legislatif baru untuk menjaga amanah rakyat dan mewujudkan Semarang yang lebih baik di masa mendatang.