Jelang Mayday 2026, Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Rayakan Konstruktif demi Jaga Iklim Investasi

SEMARANG [Berlianmedia]- Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak serikat pekerja dan buruh merayakannya secara konstruktif, dengan tetap menjaga kondusivitas wilayah, sebagai kunci keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat silaturahmi dan dialog bersama perwakilan 78 serikat pekerja dan serikat buruh se-Jawa Tengah di Truntum Gama, Kota Semarang, Senin (27/4) malam.

Menurutnya, Mayday merupakan momentum bersejarah bagi pekerja dan buruh. Namun, peringatan itu diharapkan tetap mengedepankan kegiatan positif tanpa mengurangi esensi perjuangan buruh itu sendiri.

“Pada Mayday nanti, mari adakan kegiatan yang konstruktif dengan tetap menjaga hubungan industrial yang kondusif,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, terutama di tengah dinamika global yang turut berdampak hingga ke daerah. Persatuan dan soliditas antar elemen ketenagakerjaan dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Juga:  Hadiri Perayaan Natal Kanwil BPN Provinsi Riau, Wamen Ossy: Jaga Semangat untuk Layani Masyarakat

Ahmad Luthfi mengingatkan, kondusivitas wilayah merupakan faktor utama yang menentukan minat investor. Ketika situasi tidak stabil, maka investasi berpotensi terganggu.

“Begitu tidak kondusif, investasi di tempat kita akan terganggu,” tegasnya.

Selain stabilitas keamanan, kemudahan perizinan juga menjadi faktor penting. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, terus mendorong sistem perizinan yang cepat dan terintegrasi melalui pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus dengan konsep one gate system.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi sekolah vokasi, balai latihan kerja (BLK), hingga politeknik yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri.

“Kami ingin pekerja dan buruh bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi ikut berperan dalam pengembangan perusahaan,” jelasnya.

Baca Juga:  Gubernur Luthfi Gagas Kontes Sapi Perah, Bidik Lonjakan Produksi Susu Jateng

Berkat kolaborasi dan stabilitas tersebut, Jawa Tengah mencatat capaian investasi yang signifikan. Sepanjang 2025, total investasi mencapai Rp 110,02 triliun, terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 50,86 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun, serta investasi usaha mikro kecil (UMK) Rp 21,52 triliun.

Realisasi investasi itu turut menyerap sekitar 340 ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga 5,37 persen.

Dalam forum dialog tersebut, Ahmad Luthfi juga menyerap berbagai aspirasi pekerja, mulai dari persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakjelasan pesangon, hingga isu kesejahteraan buruh.

Sementara itu, kegiatan turut diisi dengan sosialisasi program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menyasar pekerja dan buruh. Program tersebut difasilitasi oleh Bank Jateng bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) Jawa Tengah.

Baca Juga:  Dukung Pemulihan Lingkungan Kawasan Hutan, Menteri Nusron Akan Evaluasi Penerbitan Sertipikat di TN Tesso Nilo

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota serikat pekerja dan buruh.

“Harapannya dapat segera ditindaklanjuti sehingga pekerja dan buruh bisa mengakses perumahan dari program pemerintah,” ujarnya.

Deny Andriyanto, perwakilan dari DPD DSP Jahutindo Jateng mengatakan, dialog yang dilakukan dinilai sangat efektif dalam menyampaikan aspirasi, karena bisa tersampaikan.

“Bisa jadi pengingat bagi kita dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Heru, perwakilan dari KSPN Jateng. Ia mengatakan, ketika komunikasi dikedepankan dan direspons positif oleh pemerintah bahkan melibatkan stakeholder lain seperti kepolisian, maka setiap masalah tidak harus selalu disuarakan di jalanan melalui aksi demonstrasi.

“Kami lebih mengedepankan komunikasi karena bisa disampaikan secara langsung kepada eksekutif yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.

Mari Berbagi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!