Saatnya Indonesia Move On dari Erick Thohir
SEMARANG [Berlianmedia] – Setelah pernyataannya soal “move on dari Shin Tae-yong”, publik justru menilai Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang seharusnya belajar move on dari gaya kepemimpinan yang lebih politis ketimbang progresif. Sepak bola Indonesia lagi-lagi berada di persimpangan: antara ambisi pribadi dan cita-cita kolektif bangsa yang lelah menunggu prestasi nyata.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa federasi tidak akan lagi memperpanjang kerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, usai kegagalan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026.
“Kita kan mesti move on. Kalau kita move on sama Patrick, ya kita juga move on dengan Shin Tae-yong,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/10/2025) malam, seperti dikutip dari Kompas.com (23/10/2025).
Pernyataan itu langsung memantik reaksi publik. Bukan karena pelatihnya pergi, tetapi karena nada “move on” yang terdengar seperti sindiran, seolah kegagalan tim adalah tanggung jawab tunggal sang pelatih. Padahal, dalam sistem sepak bola yang sehat, kegagalan adalah hasil dari struktur, bukan sekadar sosok di pinggir lapangan.
Di media sosial, tagar #MoveOnDariErick sempat bertengger di urutan teratas selama dua hari. Banyak warganet menilai Erick terlalu cepat menyalahkan pihak lain, tanpa mengintrospeksi arah kebijakan federasi yang ia pimpin.
“Kalau tim gagal, pelatih mundur. Tapi kalau yang memilih pelatih gagal, bukankah logis kalau yang memilih juga mundur?” tulis akun X @PecintaBolaRakyat (24/10/2025).
Sindiran itu menyentuh saraf sensitif: akuntabilitas.
Dalam editorial CNN Indonesia (24/10/2025), disebutkan bahwa PSSI di bawah Erick Thohir memang banyak bicara reformasi, tetapi minim hasil konkret di lapangan. Program naturalisasi berjalan cepat, namun pembinaan akar rumput masih stagnan. Stadion direnovasi megah, tapi kompetisi usia muda tetap compang-camping.
Kritik publik semakin keras karena Erick, sebelum menjadi Ketum PSSI, dikenal sebagai sosok politisi, menteri, sekaligus pebisnis papan atas. Di mata sebagian penggemar bola, inilah akar persoalan yang tak kunjung sembuh: federasi yang terlalu politis.
Tempo.co (25/10/2025) menulis, “Sepak bola Indonesia kerap dijadikan panggung legitimasi politik. Janji perubahan mudah diucap, tapi sering berujung pada pragmatisme kekuasaan.”
Kritik semacam ini bukan baru kali ini muncul. Dalam kasus rumput Jakarta International Stadium (JIS), publik sudah melihat bagaimana proyek olahraga mudah terseret arus politik. Erick Thohir, kala itu juga menjabat Menteri BUMN, dianggap memainkan peran ganda antara pejabat negara dan penguasa federasi. Konteks itulah yang membuat pernyataan “move on” terdengar ironis: bagaimana bisa meminta publik move on dari pelatih, jika federasinya sendiri belum move on dari politik?
Menurut pengamat olahraga Universitas Indonesia, Dwi Nugroho, dalam wawancara dengan Tirto.id (24/10/2025), kegagalan sistemik PSSI bukan semata tanggung jawab pelatih, melainkan hasil dari budaya manajemen yang tak pernah benar-benar berubah.
“Setiap kali gagal, kita ganti pelatih, bukan sistem. Padahal penyakitnya bukan di ruang taktik, tapi di meja rapat. Ini penyakit lama yang diselimuti jargon baru,” ujarnya.
Analisis Dwi menggambarkan paradoks klasik sepak bola Indonesia: ingin profesional, tapi selalu bergantung pada figur. Ketika figur gagal, ia dikorbankan. Ketika publik kecewa, mereka diajak melupakan. Siklusnya terus berulang tanpa reformasi berarti.
Bagi publik, “move on” yang diserukan Erick terasa seperti retorika manajemen perusahaan, bukan refleksi seorang pemimpin olahraga nasional. Di saat publik ingin evaluasi menyeluruh, yang muncul justru kalimat-kalimat motivasional tanpa arah strategis.
Padahal, sebagaimana ditulis The Jakarta Post (23/10/2025), kredibilitas federasi tidak dibangun dari kata-kata, melainkan dari konsistensi visi, transparansi finansial, dan keberanian membuat keputusan berbasis prestasi, bukan loyalitas politik.
Di lapangan, para pemain muda seperti Marselino dan Ronaldo Kwateh menjadi simbol generasi yang haus prestasi. Mereka berlari untuk mimpi, sementara para pengurus sibuk berpidato tentang “narasi besar”. Di titik inilah publik mulai lelah karena setiap mimpi mereka selalu dikubur oleh ego pejabat yang ingin tampil lebih menonjol dari pelatih dan pemainnya sendiri.
Pernyataan “move on dari Shin Tae-yong” akhirnya lebih banyak dibaca sebagai refleksi balik. Karena sejatinya, justru publiklah yang kini ingin move on dari federasi yang gagal menjalankan reformasi struktural.
Seorang komentator di Goal Indonesia (24/10/2025) menulis, “Sepak bola Indonesia tidak butuh motivator baru, tapi mekanisme baru. Kita tidak kekurangan janji, kita kekurangan evaluasi.”
Dan benar saja, selama dua tahun terakhir, semua proyek prestisius PSSI dari Liga Elite Pro Academy hingga naturalisasi cepat berjalan tanpa arah evaluatif. Laporan DetikSport (22/10/2025) mencatat bahwa anggaran pembinaan meningkat, tetapi prestasi menurun. Ironisnya, setiap kegagalan justru ditutupi dengan narasi “transformasi berkelanjutan.”
Kini, di tengah kebisingan komentar publik, pertanyaan besar muncul: siapa sebenarnya yang harus move on? Shin Tae-yong mungkin sudah bersiap pulang ke Seoul, tapi PSSI belum menunjukkan arah jelas ke depan. Tak ada peta pembinaan jangka panjang, tak ada cetak biru regenerasi pelatih, tak ada keterbukaan soal evaluasi internal.
Dalam sebuah diskusi publik di Kompas TV (24/10/2025), mantan pemain nasional, Bima Sakti, mengatakan, “Kalau pelatih terus diganti, tapi struktur pembinaan tetap itu-itu saja, maka hasilnya pun tidak akan berubah. Masalah kita bukan pelatih, tapi ekosistem.”
Kalimat itu menampar kesadaran kita: sepak bola tidak pernah gagal karena satu orang. Ia gagal karena terlalu banyak orang merasa paling tahu. Dan selama ego politik lebih kuat daripada niat membangun, Indonesia akan terus berputar di lingkaran yang sama berlari cepat tanpa arah.
Maka, jika hari ini Erick Thohir menyerukan “move on”, publik berhak mengembalikannya: ya, mari move on tapi dari federasi yang terus berputar tanpa pembelajaran.
Karena bangsa ini tidak kekurangan talenta, tidak kekurangan pelatih, dan tidak kekurangan semangat.
Yang kita kekurangan hanyalah kesadaran bahwa reformasi sepak bola sejati tidak bisa lahir dari ruang rapat yang diisi ambisi politik.
Dan mungkin, satu-satunya cara untuk benar-benar move on adalah saat PSSI berani mulai dari nol, tanpa beban nama besar. Sumber foto: tvonenews.com)


