BPK Jateng Mencatat, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan LKPD 2024 Capai 93 Persen
SEMARANG [Berlianmedia]– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mencatat, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2024, telah mencapai rata-rata 93 persen. Angka ini dihitung secara akumulatif dari 36 entitas pemeriksaan, yang terdiri atas 35 kabupaten/kota dan 1 provinsi.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, usai Coffee Morning dengan Media di Jalan Sisingamangaraja, Kota Semarang, Selasa (21/10).
“Kita memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD tahun 2024. Secara keseluruhan capaian rata-rata sudah bagus, mencapai angka 93 persen,” ujarnya.
Disampaikan pula oleh Kepala BPK Ahmad Luthfi, BPK berencana melakukan pemantauan lanjutan pada semester II tahun ini, yang dijadwalkan sekitar Desember 2025, untuk memastikan adanya peningkatan atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
Terkait nilai temuan hasil pemeriksaan LKPD 2024, BPK mencatat total mencapai sekitar Rp96,2 miliar dari 36 entitas pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, Rp44 miliar telah dikembalikan, terdiri dari Rp10 miliar saat pelaksanaan tindak lanjut dan Rp33 miliar, sebelum laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
“Temuan terbanyak berasal dari kegiatan fisik atau infrastruktur, terutama terkait kekurangan volume pekerjaan. Selain itu juga masih ditemukan kelebihan pembayaran honor dan belanja lainnya,” jelasnya.
Meski demikian BPK menyebut, sejauh ini belum ada temuan yang berlanjut ke proses penegakan hukum. Namun, BPK tidak menutup kemungkinan bila ke depan dimungkinkan terdapat temuan, yang akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).
“Untuk sekarang tidak ada yang sampai ke ranah APH, tetapi bisa saja ke depan tergantung hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, mengenai data daerah yang paling banyak melakukan pengembalian, BPK menyatakan masih menyiapkan rincian lengkapnya. “Data per kota atau kabupaten nanti kami sampaikan, termasuk apakah Kota Semarang menjadi salah satu yang terbesar atau bukan,” ujarnya.
Adapun untuk tahun 2025, BPK menetapkan tema pemeriksaan nasional yang akan difokuskan pada ketahanan pangan, yang juga akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan di daerah.
