AM. Juma’i : Berhentilah Berpolitik Tentang Ijasah Jokowi, gak Produktif Buat Bangsa Fokus pada integritas Pendidikan
SEMARANG [Berliamedia] – AM. Jumai, aktivis dakwah dan Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, menyampaikan seruan kepada publik untuk menyudahi polemik berkepanjangan terkait ijazah Joko Widodo. Menurutnya, perdebatan ini tidak produktif dan hanya menguras energi bangsa yang seharusnya digunakan untuk agenda-agenda yang lebih strategis.
“Menurut saya, sudahi sajalah polemik ini. Masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting daripada sibuk mengurusi ijazah Pak Jokowi,” ungkap Jumai saat ditemui di Semarang. Ia menilai bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi isu-isu yang belum terbukti kebenarannya secara hukum dan akademik.
Namun demikian, Jumai tetap menegaskan bahwa prinsip keilmuan dan integritas akademik harus dijaga. Jika benar ditemukan adanya penyimpangan dalam proses akademik Jokowi, termasuk dalam penyusunan skripsi, maka hal itu harus ditindak secara tegas demi menjaga etika pendidikan di Indonesia. “Jika skripsinya tidak benar, maka ijazahnya cacat secara hukum dan akademik,” tegasnya.
Ia juga meminta Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai institusi penerbit ijazah, untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab jika terbukti terjadi kelalaian akademik. “UGM, khususnya Fakultas Kehutanan, harus transparan. Jika ada pelanggaran, sanksi tegas perlu diberikan untuk menjaga marwah pendidikan tinggi,” tambahnya.
Bahkan, Jumai mengusulkan sanksi keras berupa moratorium penerimaan mahasiswa baru bagi fakultas yang terbukti lalai. “Minimal tidak boleh menerima mahasiswa baru selama 10 tahun. Ini bentuk tanggung jawab akademik dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi,” ujarnya.
Lebih jauh, Jumai menyerukan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik jual beli ijazah yang bisa merusak sistem pendidikan nasional. Ia mengajak masyarakat, termasuk penegak hukum dan pemerintah, untuk mengawasi dan menindak tegas praktik-praktik yang melemahkan kredibilitas pendidikan di Indonesia.
“Jangan sampai suatu saat nanti ada generasi yang mengenang UGM atau institusi lain hanya sebagai sejarah karena gagal menjaga integritasnya. Pendidikan tinggi harus menjadi penjaga utama nilai-nilai kejujuran dan kualitas keilmuan,” pungkasnya.