Kurikulum Pendidikan Koperasi di Jawa Tengah, Didorong Lebih Kuat Lewat Skema Insersi
SEMARANG [Berlianmedia]— Upaya memperkuat literasi dan praktik koperasi, di kalangan pelajar mulai digencarkan melalui pendekatan kurikulum berbasis insersi.
Gagasan ini mendorong agar nilai-nilai dan pengetahuan koperasi, tidak berdiri sebagai mata pelajaran baru, melainkan disisipkan dalam pelajaran yang sudah ada, seperti Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Inisiatif ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk menanamkan pemahaman koperasi sejak dini, sekaligus menjawab tantangan rendahnya literasi ekonomi gotong royong di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan insersi, materi koperasi akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK dan madrasah (MI, MTs, MAN).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Eddy Sulistyo Bramiyanto usai menjadi narasumber, dalam kegiatan “Cerita Koperasi Desa Jadi Berita Bermakna” di Semarang, yang digelar Komdigi di Aston Semarang, Rabu (6/5
Dan dijelaskan pula, bahwa saat ini tim penyusun, yang berasal dari pendidikan (guru), praktisi koperasi (pengurus koperasi) dan para pemilik kebijakan, tengah bekerja bersama merancang modul yang relevan dan aplikatif.
“Kami sudah mulai sejak triwulan IV tahun 2025. Tim ini melibatkan para guru yang memahami karakter dan kebutuhan peserta didik, sehingga materi koperasi yang diberikan tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual,” ujarnya.
Pendekatan insersi, lanjut Kepala Eddy Bramintyo, dinilai lebih realistis dibandingkan menambah mata pelajaran baru. Selain tidak membebani struktur kurikulum, metode ini memungkinkan integrasi nilai koperasi secara lebih fleksibel dalam berbagai konteks pembelajaran.
Tak hanya berhenti pada aspek teori, pendekatan ini juga didorong untuk terhubung dengan praktik nyata di lapangan. Dalam diskusi yang berkembang, muncul contoh skema sederhana permodalan koperasi, di mana anggota diberikan modal kerja, misalnya Rp25 juta per unit usaha, yang kemudian dikembangkan melalui distribusi produk seperti beras atau kebutuhan pokok lainnya. Keuntungan yang diperoleh selanjutnya dibagi, misalnya 70 persen untuk koperasi dan 30 persen untuk mitra penyedia produk.
Namun, skema tersebut juga memunculkan catatan penting, terkait transparansi data dan akuntabilitas. Pertanyaan mengenai sumber keuntungan dan kejelasan pencatatan keuangan menjadi sorotan, menegaskan bahwa pendidikan koperasi tidak cukup hanya mendorong praktik usaha, tetapi juga harus menanamkan prinsip tata kelola yang baik.
“Di sinilah pentingnya kurikulum koperasi. Anak-anak tidak hanya diajarkan berdagang atau menghitung laba, tapi juga memahami transparansi, keadilan dan tanggung jawab dalam berkoperasi,” lanjut Bram, sapaan akrab Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah.
Rencana implementasi kurikulum insersi ini ditargetkan pula mulai berjalan dalam waktu dekat tahun 2026 ini, dengan harapan modul pembelajaran dapat segera diselesaikan dan diuji coba di sekolah-sekolah.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari advokasi pendidikan ekonomi kerakyatan yang lebih sistematis. Dengan memasukkan koperasi ke dalam ruang belajar sejak dini, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya melek ekonomi, tetapi juga memiliki semangat kolektivitas dan kemandirian dalam membangun kesejahteraan bersama.