Evaluasi Program Kerja BUMD Pemprov Jateng Diperlukan untuk Peningkatan Hasil Optimal

SEMARANG [Berlianmedia]– Untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, setiap program harus bisa dievaluasi dengan ukuran yang jelas, agar mampu menghasilkan dividen yang optimal untuk daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Anton Lami Suhadi, pada sebuah acara kepemudaan di Semarang beberapa waktu lalu.

“Eksekutif harus kerja keras, tidak hanya pandai bicara. Yang pintar ngomong biar kami di dewan, eksekutif harus pintar cari uang untuk daerah,” tegasnya.

Meski begitu, diakui Anton, bahwa efektifitas kerja pemerintahan saat ini, terhambat oleh kekosongan jabatan penting di tingkat provinsi. Sebab, sejumlah posisi strategis belum terisi karena pemerintah provinsi tengah menunggu terpilihnya dan dilantiknya gubernur baru.

Baca Juga:  Konversi Kompor LPG 3 Kg ke Listrik Tahun Ini Dipastikan Masih Tahap Uji Coba

Situasi ini menjadi perhatian serius, karena kepemimpinan gubernur definitif, berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah berpotensi terhambat, sehingga pendapatan daerah kurang optimal, walaupun terdapat banyak sumber-sumber pendapatan daerah, terutama di sektor non-pajak.

Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Anton Lami Suhadi, pada pelantikan pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Semarang, di Wisma Perdamaian, Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Foto : Dok Absa

Salah satunya adalah BUMD Pemprov Jateng, yang dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD), di samping juga pajak kendaraan bermotor menjadi andalan utama.

“Kami fokus pada pendapatan non-pajak, khususnya dari BUMD. BUMD seperti Bank Jateng dan BKK memang sudah berjalan dengan baik, tapi yang perlu disoroti adalah kinerja PRPP (Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan) yang terus menurun,” ujar Anton pada wartawan

PRPP mengalami hambatan, karena adanya sengketa tanah yang sempat dimenangkan pihak lain. Namun, setelah melalui proses hukum panjang, pemerintah berhasil memenangkan sidang berikutnya. Anton menekankan perlunya perubahan status PRPP agar mampu mendukung peningkatan PAD.

Baca Juga:  25 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Terima Bantuan Peralatan Masak

“Sekarang, Perusda (Perusahaan Daerah) sudah diganti menjadi PT. Langkah selanjutnya adalah menerapkan sistem targeting yang jelas kepada para direktur dan direksi BUMD. Mereka harus mengejar target PAD dengan serius, tidak boleh hanya duduk nyaman tanpa target jelas,” tandasnya.

Caption : Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Anton Lami Suhadi, pada pelantikan pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Semarang, di Wisma Perdamaian, Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Foto : Dok Absa

Mari Berbagi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!