Utang Membengkak, Tantangan Besar PLN

SEMARANG [Berlianmedia] – Dalam satu tahun beban keuangan PT PLN melesat tajam. Utang perusahaan melonjak dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024 setara lebih dari Rp‎150 miliar per hari. Tekanan biaya, kewajiban kontrak take-or-pay, serta kebutuhan operasional membuat pertanyaan besar: bagaimana PLN mempertahankan kinerja dan meyakinkan publik soal keberlanjutan listrik nasional?

Lonjakan utang PLN dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024 telah menjadi sorotan publik dan DPR. Kenaikan Rp56,2 triliun itu artinya beban tambahan sekitar Rp156-157 miliar setiap hari selama setahun penuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

Kenaikan utang tersebut meliputi utang jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan data yang dikemukakan Uchok, utang jangka pendek meningkat dari sekitar Rp143,1 triliun pada 2023 menjadi Rp172 triliun di 2024. Utang jangka panjang naik dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun.

Sementara itu, keuntungan bersih (laba) PLN juga mendapat sorotan. Menurut CBA, laba bersih PLN yang tercatat pada 2023 sebesar sekitar Rp22 triliun menurun menjadi Rp17,7 triliun pada 2024. Penurunan laba ini disebut bertolak belakang dengan kondisi pengguna listrik yang tetap membayar tepat waktu dan sejak lama.

Di sisi lain, manajemen PLN dan sejumlah ekonom menyangkal bahwasanya lonjakan utang sama dengan tanda gagal kelola. Dalam siaran pers RUPS 2025, PLN melaporkan bahwa pendapatan perusahaan pada 2024 mencapai Rp545,4 triliun, naik 11,9 persen dari Rp487,38 triliun di 2023. Laba bersih tahun 2024 juga diumumkan mencapai Rp17,76 triliun.

Pada semester I 2025, PLN mengklaim kinerja membaik. Menurut laporan keuangan, pendapatan PLN mencapai sekitar Rp281,89 triliun, dibanding Rp262,06 triliun pada periode sama di 2024. Laba periode berjalan tercatat sebesar Rp6,64 triliun, naik 32,8 persen dari sekitar Rp5 triliun tahun sebelumnya. Penjualan listrik pun bertumbuh, mendukung peningkatan pendapatan.

Namun di balik angka itu tersimpan peringatan dari beberapa analis. Mereka mengingatkan bahwa meskipun utang korporasi bisa dibenarkan untuk investasi jangka panjang, besarnya beban operasional PLN termasuk biaya bahan bakar, pembelian listrik dari pihak ketiga, dan beban keuangan tetap menjadi tantangan serius. Ekonom Defiyan Cory mencatat bahwa beban bahan bakar dan pelumas serta pembelian tenaga listrik telah mencapai angka sangat besar, yang bisa menggerus margin secara tajam.

Argumen bahwa perusahaan dengan pelanggan puluhan juta bisa “rugi” menjadi lebih bisa dipahami ketika kita melihat struktur pengeluaran PLN. Banyak proyek pembangkit dan kontrak take-or-pay IPP yang mengikat dalam jangka panjang. Jika permintaan listrik tidak sesuai target, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak. Ini menjadi beban tetap yang sulit disingkirkan meskipun penjualan ke pelanggan rumah tangga stabil.

Kondisi itu membuat banyak pihak mempertanyakan apakah efisiensi internal sudah memadai? Apakah ada kebijakan untuk menekan biaya bahan bakar, mempercepat transisi ke energi terbarukan, atau mengurangi beban operasi? Faktor-faktor semacam ini krusial agar PLN tidak terus menerus menambah utang sambil mempertahankan layanan pada publik.

Dukungan publik dan pemerintah terhadap PLN juga menjadi kenyataan: sebagai perusahaan negara yang memegang monopoli listrik nasional, keberlanjutan PLN sangat penting. Namun kritik soal beban utang bukan sekadar soal keuangan perusahaan, melainkan soal masa depan energi nasional, tarif listrik, dan kepercayaan rakyat. DPR bahkan telah mendesak evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN menyusul kabar utang melonjak.

Sisi positif tetap ada. Rasio keuangan PLN, menurut perusahaan, masih berada pada level yang relatif sehat. Dalam siaran resmi 2025, PLN menyebut debt to equity ratio (DER) tahun 2024 berada pada 38,02 persen, dan consolidated interest coverage ratio (CICR) sekitar 3,71 kali indikator bahwa perusahaan masih mampu menanggung beban keuangan dan bunga utang.

Meski begitu, rasio sehat itu tidak menutup fakta bahwa utang absolut terus bertambah, dan kewajiban jangka panjang tetap membayangi. Apalagi jika beban operasional dan biaya produksi energi tidak ditekan. Dalam jangka menengah hingga panjang, ketergantungan pada bahan bakar fosil, kontrak take-or-pay, dan kewajiban investasi besar bisa membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi harga bahan bakar global dan perubahan kebijakan energi.

Bagi konsumen dan publik, penting untuk memahami bahwa “laba kuartalan” tidak otomatis menandakan kondisi keuangan sehat secara komprehensif. Laba mungkin muncul dari penjualan listrik meningkat, tetapi arus kas dan beban utang tetap menjadi beban berat. Tanpa strategi jelas untuk menurunkan beban operasional dan mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang, utang besar bisa terus bertambah tanpa terasa langsung dalam tarif listrik setidaknya dalam jangka pendek.

Dengan posisi monopoli, PLN memiliki tanggung jawab besar terhadap amanah publik dan pelayanan dasar: memastikan listrik tersedia, andal, dan terjangkau. Namun jika manajemen keuangannya berkembang menjadi beban struktural terus-menerus, maka ada risiko bahwa monopoli tersebut akan gagal memenuhi tujuan publik atau justru menjadi beban negara.

Karena itu, evaluasi kinerja PLN tidak cukup hanya dari laporan laba rugi kuartalan. Dibutuhkan audit mendalam terhadap struktur utang, kontrak jangka panjang, biaya bahan bakar, dan efektivitas investasi. Pemerintah dan regulator perlu memastikan bahwa utang yang diambil benar-benar produktif, bukan untuk menutup operasi rutin atau bad debt.

Tanpa transparansi penuh dan akuntabilitas yang ketat, publik akan terus mempertanyakan: apakah listrik yang kita bayar benar-benar menghidupi sistem ketenagalistrikan nasional? Atau sekadar menambal lubang utang?

PLN bisa tampil sebagai perusahaan utilitas raksasa di kancah global, tetapi bagi masyarakat kecil, yang penting adalah listrik tetap menyala, kualitas layanan membaik, dan tarif tidak melonjak tanpa kejelasan. Tantangan terbesar sekarang bukan hanya soal angka laba di laporan keuangan, melainkan keberlanjutan finansial, keadilan tarif, dan integritas pengelolaan publik.