Transparansi Misi G20 Butuh Penjelasan

SEMARANG [Berlianmedia] – Kritik publik mengenai minimnya penjelasan pemerintah tentang misi Indonesia di KTT G20 yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menguat. Sejumlah netizen meminta agar Gibran menjelaskan secara terbuka tujuan dan capaian pidatonya di forum itu termasuk berkeliling kampus untuk berdialog. Tuntutan transparansi ini lahir dari kesadaran bahwa diplomasi global memerlukan akuntabilitas domestik.

Kritik yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir memperlihatkan kegelisahan publik terhadap kurangnya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dibawa Indonesia ke forum G20 terutama setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dan berpidato dalam salah satu sesi utama. Keluhan itu menyinggung penggunaan uang negara untuk perjalanan diplomatik yang outputnya belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Kritik ini menunjukkan semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas dalam diplomasi era modern. (Media Indonesia 14 November 2025)

Di berbagai platform media sosial beberapa netizen mengusulkan agar Wapres Gibran bersedia berkeliling kampus setelah pulang dari KTT G20 untuk menjelaskan misi diplomatiknya target yang ingin dicapai dan capaian apa saja yang dibawa pulang dari forum tersebut. Mereka menilai forum akademik adalah ruang yang ideal untuk memberikan laporan jujur dan terbuka sekaligus menguji apakah pidato dan agenda yang dibawa Indonesia relevan dengan kebutuhan bangsa. (Detik 15 November 2025)

Di balik kritik itu muncul pesan penting bahwa diplomasi tidak boleh berhenti pada seremoni. Pemerintah termasuk institusi wakil presiden dituntut mampu menghadirkan narasi yang bisa dipahami masyarakat awam terutama generasi muda yang semakin peka terhadap transparansi. Ketika delegasi pulang dari konferensi internasional publik berharap ada pemaparan terbuka mengenai hasil konkret posisi Indonesia pada isu isu global dan dampaknya bagi kepentingan nasional. (Kompas 16 November 2025)

Beberapa pernyataan resmi pemerintah memang telah memberi gambaran tentang prioritas Indonesia di G20 seperti transisi energi pembangunan berkelanjutan dan tata kelola ekonomi global. Namun narasi resmi itu masih terasa abstrak bagi publik. Setelah kehadiran Gibran di forum tersebut muncul pertanyaan baru tentang bagaimana pidatonya mencerminkan kepentingan Indonesia serta apa rekomendasi yang ia dorong dalam diskusi para pemimpin dunia. Tanpa penjelasan publik hanya menerka nerka arah diplomasi. (Tempo 15 November 2025)

Transisi energi yang menjadi salah satu isu utama G20 telah disuarakan Indonesia dalam berbagai forum. Namun masyarakat menilai penting untuk mengetahui seberapa jauh Gibran mengartikulasikan posisi Indonesia di panggung internasional terutama dalam hal pembiayaan energi hijau dan komitmen global terhadap pengurangan emisi. Netizen ingin memastikan bahwa kehadiran Indonesia di level tinggi ini memiliki dampak nyata dan tidak berhenti pada jargon diplomatik. (The Jakarta Post 13 November 2025)

Desakan agar Gibran hadir di kampus kampus lahir karena akademisi dan mahasiswa merasa perlu memahami konteks pidato dan intervensi Indonesia di pertemuan para pemimpin G20. Kampus dianggap sebagai ruang publik yang tepat karena di sana terdapat komunitas yang kritis dan terbiasa menguji argumen berdasarkan data. Kehadiran wakil presiden untuk memberikan penjelasan langsung akan memperkuat literasi global mahasiswa sekaligus memperkecil jarak antara elite dan publik. (Republika 14 November 2025)

Pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada menilai usulan tersebut sangat relevan. Menurutnya diplomasi modern membutuhkan legitimasi publik yang kuat sehingga pemimpin negara perlu menjelaskan arah kebijakan luar negeri secara berkala termasuk setelah menghadiri forum internasional sebesar G20. Dengan memaparkan capaian dan tantangan melalui diskusi terbuka pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus melakukan edukasi kebijakan global. (Harian Jogja 15 November 2025)

Sorotan lain muncul terkait transparansi anggaran diplomasi. Publik tidak menuntut rincian sensitif tetapi mengharapkan gambaran umum mengenai alokasi biaya manfaat strategis dan rasionalitas ekonomi perjalanan delegasi termasuk kehadiran wakil presiden. Tanpa penjelasan yang jernih kecurigaan publik dapat menguat. Karena itu dibutuhkan sistem pelaporan yang ringkas jujur dan mudah dipahami untuk memperkuat akuntabilitas negara. (Bisnis Indonesia 16 November 2025)

Dalam konteks diplomasi global peran Indonesia di G20 sebenarnya cukup strategis terutama dalam memperjuangkan posisi negara berkembang. Namun kontribusi itu sering tidak terbaca oleh publik karena tidak dibahas secara sistematis setelah pertemuan selesai. Dengan kehadiran Gibran justru terbuka peluang untuk menjelaskan bagaimana posisi Indonesia dinegosiasikan serta bagaimana pidato wapres mencerminkan agenda jangka panjang negara. (CNN Indonesia 17 November 2025)

Para akademisi hubungan internasional menyebut bahwa kritik publik terhadap minimnya penjelasan adalah sinyal positif bagi demokrasi. Pemerintah perlu memanfaatkan kanal resmi untuk menyampaikan laporan pasca konferensi melalui penjelasan yang populer dan tidak teknokratis agar dapat dipahami masyarakat luas. Ketika publik dilibatkan pemerintah tidak hanya memperoleh dukungan tetapi juga kepercayaan yang kokoh. (Kompas 17 November 2025)

Pada akhirnya tuntutan transparansi bukan sekadar soal laporan kegiatan tetapi soal legitimasi. Diplomasi yang kuat lahir dari rakyat yang percaya bahwa pemimpinnya bekerja untuk kepentingan bangsa. Bila pemerintah dan Wapres Gibran bersedia menjelaskan misi G20 dengan bahasa yang jujur ringkas dan mudah dipahami publik akan melihat arah kebijakan luar negeri dengan lebih terang. Dari situ kepercayaan tumbuh dialog terbuka terjadi dan posisi Indonesia dalam diplomasi global menjadi semakin kokoh. (Tempo 16 November 2025)

Narasi publik jelas menunjukkan bahwa masyarakat ingin menjadi bagian dari perjalanan diplomasi negara bukan sekadar penonton. Bila pemerintah merespons kritik ini dan membangun budaya komunikasi yang lebih terbuka Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara berkembang lain bahwa diplomasi global dan akuntabilitas publik bisa berjalan seiring tanpa harus mengorbankan profesionalisme dan integritas.