Gaji Rendah, Kompetensi Jadi Kambing Hitam

SEMARANG [Berlianmedia] – Pernyataan Prabowo Subianto bahwa banyak guru di Indonesia kurang kompeten kembali membuka perdebatan lama yang tak kunjung menemukan titik terang. Jika persoalan kesejahteraan, beban administrasi, dan minimnya fasilitas pelatihan tak pernah dibenahi, maka tuntutan kompetensi hanya menjadi gema yang tidak menyentuh akar masalah. Kritik perlu diarahkan pada kebijakan, bukan pada mereka yang bekerja dengan kondisi terbatas.

Pernyataan Prabowo mengenai rendahnya kompetensi guru, yang disampaikan dalam kunjungannya ke sekolah dan diberitakan Tirto pada 17 November 2025, seolah menjadi tamparan yang diarahkan sepihak. Kritik memang perlu, tetapi ia harus disampaikan dengan pemahaman menyeluruh tentang kondisi lapangan yang tidak pernah seragam. (Tirto.id, 17 Nov 2025)

Guru bekerja dalam ekosistem yang rapuh: gaji minim, beban kerja melonjak, dan administrasi yang terus bertambah setiap kali ada regulasi baru. Dalam banyak kasus, guru honorer bahkan tidak menerima bayaran rutin. Menuntut mereka untuk menjadi “kompeten” tanpa menyediakan fondasi yang layak ibarat memerintahkan kapal kayu menembus badai. (Tempo.co, 17 Nov 2025)

Digitalisasi sekolah melalui panel interaktif memang terlihat futuristik, tetapi teknologi bukanlah jaminan peningkatan kualitas tanpa pelatihan terstruktur. Sejumlah media menyoroti pembagian perangkat seperti Interactive Flat Panel (IFP), tetapi sedikit menyinggung apakah guru diberi waktu dan dukungan memadai untuk menguasainya. Teknologi yang tidak diimbangi kesiapan manusia hanya menjadi ornamen mahal. (Kumparan, 17 Nov 2025)

Tidak sedikit guru yang harus merogoh kocek pribadi untuk mengikuti pelatihan, membeli buku ajar, atau mengakses materi pembelajaran daring. Sekolah pun kerap menutup biaya peningkatan kompetensi dari dana internal yang terbatas. Ironisnya, di tengah berbagai kekurangan struktural ini, guru tetap menjadi pihak yang disalahkan ketika mutu pendidikan stagnan. (Tirto.id, 17 Nov 2025)

Jika ingin jujur, masalah kompetensi tidak berhenti di ruang kelas. Di tingkat kebijakan, banyak pejabat publik memiliki kapasitas yang patut dipertanyakan, namun kritik terhadap mereka tidak sekeras kritik kepada guru. Guru, sebagai aktor paling mudah disorot, menjadi target yang aman. Padahal kegagalan sistem pendidikan tidak lahir dari kelas, melainkan dari meja pengambil keputusan. (Tempo.co, 17 Nov 2025)

Distribusi guru yang timpang, sistem rekrutmen yang rumit, hingga sertifikasi yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan lapangan menunjukkan bahwa persoalan tidak sesederhana “guru tidak kompeten”. Pemerintah perlu melihat bahwa kualitas pendidikan adalah rangkaian panjang dari kebijakan yang saling silang, bukan hanya hasil kerja individu di ruang kelas. (Kumparan, 17 Nov 2025)

Pernyataan kontroversial lain yang bergulir di publik adalah wacana pelibatan TNI–Polri dalam kegiatan mengajar. Jika wacana ini benar dikembangkan, maka wajar jika publik mempertanyakannya. Pendidikan bukan sekadar kegiatan transfer pengetahuan; ia memerlukan pendekatan pedagogis, sensitivitas sosial, dan rasa aman psikologis yang tidak dapat disubstitusi dengan kedisiplinan berseragam. (Tempo.co, 17 Nov 2025)

Efek dari narasi “guru kurang kompeten” dapat merembet pada penurunan kepercayaan publik. Anak-anak dan orang tua bisa saja memandang guru sebagai pihak yang gagal, bukan sebagai korban dari sistem pendidikan yang amburadul. Kerusakan citra seperti ini berbahaya, sebab pendidikan membutuhkan relasi saling percaya antara guru, murid, dan masyarakat. (Tirto.id, 17 Nov 2025)

Mengkritik guru tanpa membenahi kesejahteraan adalah bentuk penyederhanaan masalah yang terlalu mudah. Negara harus terlebih dahulu memastikan bahwa setiap guru mendapat gaji layak, akses pelatihan berkualitas, dan beban kerja yang manusiawi. Hanya dengan fondasi itu, tuntutan kompetensi bisa menjadi wajar, bukan ironi. (Tempo.co, 17 Nov 2025)

Data menunjukkan bahwa Indonesia masih berkutat pada rasio guru-honorer yang tinggi, keterbatasan fasilitas di daerah terpencil, dan ketimpangan kualitas antarwilayah. Pada titik ini, menyalahkan guru terasa seperti menghindari tanggung jawab struktural. Pendidikan yang baik tidak mungkin lahir dari sistem yang buruk. (Kumparan, 17 Nov 2025)

Kritik Prabowo memang punya celah kebenaran, namun gagal melihat kompleksitas ekosistem pendidikan. Solusinya tidak terletak pada menyalahkan guru, tetapi pada membangun sistem yang memampukan guru untuk terus berkembang. Hal ini mencakup peningkatan anggaran pendidikan, audit program pelatihan, hingga perbaikan rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik. (Tirto.id, 17 Nov 2025)

Guru bukan hanya penyampai materi; mereka adalah pengasuh intelektual yang membentuk kepekaan sosial generasi muda. Meminta mereka bekerja dalam kondisi sulit tanpa dukungan memadai adalah kerapuhan kebijakan yang harus dihentikan. Pemerintah perlu menegaskan keberpihakan melalui kebijakan yang terukur, bukan sekadar retorika. (Tempo.co, 17 Nov 2025)

Pada akhirnya, masalah kompetensi guru adalah cermin yang memantulkan lebih banyak wajah: pemerintah, pembuat kebijakan, pengelola anggaran, dan struktur birokrasi yang selama ini berjalan lambat. Jika negara ingin guru kompeten, negara harus lebih dulu kompeten dalam mengelola pendidikan. (Tirto.id, 17 Nov 2025)

Mengakhiri narasi yang selalu menempatkan guru sebagai kambing hitam adalah langkah awal yang penting. Pendidikan tidak membutuhkan drama politik; ia membutuhkan keberpihakan nyata, perbaikan sistemik, dan keberanian untuk melihat akar masalah tanpa mencari sosok yang paling mudah disalahkan. (Tempo.co, 17 Nov 2025).