Kebijakan Enam Hari Sekolah Dipersoalkan Publik
SEMARANG [Berlianmedia] – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kembali sekolah enam hari setiap pekan mulai Januari 2026 memicu gelombang penolakan dari siswa, guru dan orang tua. Publik menilai kebijakan itu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan beban fisik, psikologis serta kesejahteraan pendidik maupun pelajar. Ketidakjelasan alasan pemerintah semakin memperkuat anggapan bahwa kebijakan disiapkan tanpa kajian menyeluruh.
Semarang 20 November 2025
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kembali menerapkan sekolah enam hari dalam sepekan menuai reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat. Informasi mengenai kebijakan itu beredar luas setelah dokumen penyesuaian hari belajar masuk ke sejumlah forum guru dan kemudian tersebar di media sosial. Para pendidik dan siswa segera menyuarakan keberatan karena khawatir keputusan itu menambah beban tanpa manfaat jelas.
Di antara dokumen yang beredar, terdapat rincian jadwal kegiatan belajar yang disebut tidak akan berubah meski hari masuk sekolah kembali ditambah. Jadwal yang tercantum ialah Senin hingga Kamis pukul 07.00 sampai 15.00 WIB, Jumat pukul 07.00 sampai 11.30 WIB dan Sabtu pukul 07.00 sampai 12.00 WIB. Ketiadaan pengurangan jam pelajaran memunculkan dugaan bahwa beban kerja guru dan siswa justru akan semakin menumpuk.
Seorang guru sekolah menengah negeri di Semarang yang dimintai tanggapan menyebut bahwa rencana kebijakan itu terkesan tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, administrasi guru saat ini sudah berat dan penambahan hari kerja tanpa penyederhanaan tugas hanya akan memperparah tekanan kerja. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan aspek kesejahteraan pendidik sebelum mengambil keputusan final.
Penolakan juga datang dari kalangan siswa yang merasa penambahan hari sekolah akan memangkas ruang untuk organisasi, kegiatan pengembangan diri dan waktu beristirahat. Mereka menilai kebijakan seharusnya memberi ruang tumbuh yang seimbang, bukan memperketat jadwal tanpa alasan akademik yang kuat. Perwakilan salah satu OSIS SMA negeri di Kota Semarang menegaskan bahwa sistem pembelajaran seharusnya menyesuaikan kebutuhan pelajar, bukan sebaliknya.
Orang tua murid turut menyampaikan keberatan. Mereka khawatir penambahan hari sekolah menambah biaya transportasi dan konsumsi serta mengurangi waktu keluarga. Sebagian menilai keputusan itu mencerminkan kecenderungan pemerintah membuat aturan tanpa dialog memadai dengan pihak yang terdampak. Mereka berharap sebelum memutuskan kebijakan, pemerintah membuka forum konsultasi publik yang komprehensif.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang menilai kebijakan enam hari sekolah semestinya tidak diterapkan secara seragam tanpa kajian konteks lokal. Ia memandang bahwa beban akademik yang tinggi dapat berdampak negatif pada motivasi belajar dan kesehatan mental siswa. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang model pembelajaran, relevansi kurikulum dan kondisi sosial sebelum menerapkan kebijakan yang berskala luas.
Hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan dan tujuan penambahan hari sekolah tersebut. Pemerintah hanya menyampaikan bahwa kebijakan masih dalam proses pematangan. Pernyataan itu menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa keputusan sejatinya telah diambil namun belum dijelaskan secara terbuka. Publik menunggu kejelasan karena kebijakan ini menyangkut jutaan pelajar dan guru di Jawa Tengah.
Jika pemerintah daerah ingin meyakinkan publik bahwa langkah mengembalikan sekolah enam hari merupakan kebijakan yang benar, seharusnya proses pertama yang dilakukan adalah mendengar. Namun pola lama birokrasi kembali terulang. Regulasi muncul lebih dulu, diskusi menyusul belakangan. Akibatnya, setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat menjadi sulit dipercaya sebagai hasil pertimbangan matang.
Kembalinya sistem enam hari sekolah justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap perubahan zaman. Saat banyak negara bergerak menuju kurikulum fleksibel dan efisiensi durasi belajar, pemerintah daerah tampak masih terpaku pada indikator kehadiran fisik. Sebagian publik melihat bahwa kebijakan ini lebih menitikberatkan ketertiban administratif dibanding kualitas pembelajaran yang sesungguhnya.
Beban kerja guru yang semakin berat tidak bisa diabaikan. Tugas administratif, evaluasi berkala, supervisi dan laporan digital menumpuk setiap pekan. Menambah satu hari kerja tanpa penyederhanaan tugas ibarat meletakkan beban tambahan pada struktur yang sudah rapuh. Guru yang lelah bukan hanya berpengaruh pada kesejahteraannya tetapi juga pada mutu proses belajar mengajar.
Siswa pun menghadapi tekanan serupa. Jadwal belajar padat dengan hari tambahan mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan kompetensi di luar kelas, mempererat hubungan keluarga dan menjaga kesehatan mental. Banyak riset pendidikan internasional menegaskan bahwa durasi belajar tidak selalu berbanding lurus dengan capaian akademik. Namun tampaknya kebijakan kali ini lebih menekankan rutinitas daripada substansi belajar.
Yang menjadi perhatian adalah ketiadaan alasan resmi yang kuat dari pemerintah. Penjelasan mengenai dasar kebijakan, kajian dampak atau evaluasi sistem sebelumnya belum disampaikan dengan terang. Ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah kebijakan dirancang karena kebutuhan pendidikan atau sekadar untuk menyesuaikan regulasi yang tidak dikaji mendalam. Ketika komunikasi pemerintah tidak jelas, spekulasi mudah tumbuh.
Pendidikan bukan persoalan menambah atau mengurangi hari sekolah tetapi tentang bagaimana menata sistem agar relevan dengan perkembangan zaman. Jika pemerintah hendak memperbaiki mutu pendidikan, fokus semestinya diarahkan pada penyederhanaan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, efektivitas metode belajar dan penguatan peran keluarga. Menambah hari sekolah bukanlah solusi instan yang dapat memperbaiki masalah struktural pendidikan.
Publik berharap pemerintah tidak memaksakan kebijakan yang tidak memiliki dukungan sosiologis dan psikologis yang memadai. Transparansi proses pengambilan keputusan, keterlibatan pihak terdampak dan keterbukaan terhadap kritik menjadi syarat mutlak agar pemerintah tidak kehilangan legitimasi. Jika tidak, kebijakan enam hari sekolah hanya akan menjadi bukti baru bagaimana jarak antara kebutuhan masyarakat dan keputusan pemerintah terus melebar.
