Gibran Janji Muluk, Realisasi Malah Sulit
SEMARANG [Berlianmedia] – Janji manis 19 juta lapangan kerja yang dulu diucapkan Gibran Rakabuming Raka dengan penuh percaya diri kini pelan-pelan berubah jadi beban politis yang menguap. Pengakuan Wakil Menteri Ketenagakerjaan bahwa target itu sulit tercapai ibarat menampar wajah optimisme palsu. Publik kini dihadapkan pada realitas: slogan bombastis tak bisa dihidangkan di meja makan.
Saat mendengar Gibran dengan gagah berani menjanjikan 19 juta lapangan kerja, rasanya kita sedang duduk di teater komedi. Penonton tepuk tangan, tertawa, lalu pulang tanpa pernah benar-benar berharap esok pagi dapat kontrak kerja baru. Kini, ketika Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer blak-blakan mengakui target itu “bukan hal gampang”, publik seperti dibangunkan dari mimpi panjang yang sebenarnya sudah kita tahu palsu sejak awal.
Mungkin inilah momen paling jujur dari seorang pejabat, meski disampaikan dengan nada seolah-olah sedang membaca naskah drama tragedi. Kita semua paham, angka 19 juta itu bukan sekadar angka. Ia adalah mantra kampanye, umpan suara, dan senjata propaganda yang ampuh menembus ruang-ruang kerumunan massa.
Sementara itu, angka pengangguran resmi terakhir menari-nari di depan mata: 7,28 juta orang menganggur. Kalau janji 19 juta itu bisa diibaratkan bakso jumbo, rakyat cuma kebagian kuah beningnya. Tentu saja, tidak ada yang bisa langsung memunculkan jutaan pekerjaan hanya dengan pidato penuh retorika.
Janji tersebut bahkan terdengar lebih bombastis ketimbang diskon 90% di toko online menjelang Harbolnas. Bedanya, diskon fiktif masih bisa bikin kita khilaf checkout, sementara janji lapangan kerja ini malah bikin rakyat khilaf percaya.
Mari kita jujur: menciptakan lapangan kerja bukan sekadar menempel poster dan selfie di pabrik. Ia memerlukan fondasi ekonomi yang kokoh, investasi yang konsisten, serta tenaga kerja yang terampil. Bukannya berbondong-bondong foto di acara peresmian UMKM sambil bagi-bagi kaus.
Pemerintah sering berdalih tentang “sinergi lintas sektor”, “transisi energi hijau”, dan “hilirisasi industri” seolah-olah itu mantra sakti yang bisa mengusir setan pengangguran. Padahal, di lapangan, yang terjadi justru PHK massal, buruh dipecat, dan karyawan magang dilepas sebelum masa kontrak habis.
Alih-alih mendekati 19 juta, angka pekerja yang “diusir” dari pabrik justru makin menggila. Kalau janji itu berupa kompetisi, maka yang menang duluan adalah daftar panjang korban PHK, bukan daftar pekerja baru.
Lucunya, di saat rakyat sibuk antre lamaran dan nunggu panggilan interview yang tak kunjung datang, para elit politik malah sibuk “merayakan” perbedaan pendapat di talk show televisi. Seolah angka-angka ini hanya bagian dari sandiwara nasional yang setiap episodenya diakhiri dengan tepuk tangan palsu.
Lagi-lagi, publik jadi korban dari narasi manis yang digoreng di dapur kampanye. Gibran saat debat tampak seperti salesman handal yang mampu menjual mimpi. Tapi kini, setelah kursi kekuasaan berhasil diraih, janji tinggal dekorasi di etalase.
Bahkan, hingga kini pemerintah belum mau mengumumkan berapa banyak lapangan kerja baru yang sudah tercipta. Transparansi? Ah, kata itu sepertinya hanya slogan tambahan di spanduk peresmian proyek.
Lebih ironis lagi, di era “bonus demografi” yang katanya jadi peluang emas, kita justru sibuk mengumpulkan angka pengangguran bak koleksi prangko. Anak muda yang baru lulus kuliah harus bersaing mati-matian demi lowongan dengan gaji pas-pasan.
Apakah ini wajah “keadilan sosial” yang dulu dijanjikan? Atau hanya dekorasi retoris yang dirancang agar rakyat tetap memuja pemimpin layaknya bintang K-Pop?
Kita tak butuh sekadar narasi “ini butuh proses panjang”. Sebab, perut rakyat tidak bisa diisi dengan proses, dan listrik rumah tidak bisa dibayar pakai sinergi lintas sektor.
Kini, publik menanti langkah konkret. Bukan sekadar foto di acara peresmian, bukan juga sekadar melempar jargon “ekonomi kreatif” sambil minum kopi kekinian. Kita menunggu data nyata, program nyata, dan hasil nyata.
Janji kampanye seharusnya bukan cuma puisi panggung. Jika sudah terlanjur diumbar, setidaknya punya keberanian untuk menepati. Jangan sampai publik merasa ditipu dua kali: pertama oleh janji manis, kedua oleh pengakuan pahit.
Seandainya janji 19 juta lapangan kerja itu sebuah rumah makan, maka sekarang kita baru sadar, menunya cuma nasi putih tanpa lauk.
Di tengah ironi ini, kita diingatkan lagi betapa mudahnya merangkai janji di atas panggung, tapi betapa sulitnya merealisasi di medan nyata. Sebab, di panggung politik, yang dibutuhkan bukan sekadar nyali untuk berjanji, melainkan keberanian untuk mewujudkan.
Kalau pun benar-benar gagal, setidaknya katakan dengan jujur sejak awal, jangan menunggu sampai rakyat sudah kehabisan sabar.
Mungkin sudah saatnya kita tidak lagi bertepuk tangan setiap kali mendengar janji. Lebih baik kita tepuk jidat saja lebih menyehatkan, setidaknya bisa menyadarkan kita betapa mudahnya tertipu oleh retorika yang dikemas rapi.
Mari kita simpan baik-baik daftar janji para politisi, supaya kelak, di pesta demokrasi selanjutnya, kita tidak lagi mabuk oleh jargon. Karena janji, pada akhirnya, hanya tinggal janji jika tidak ditagih dan diwujudkan.
Dan, seperti kata orang bijak: janji itu hutang. Sayangnya, di negeri ini, banyak hutang yang dibayar pakai tawa sinis rakyat.