Tuduhan Pemborosan Setengah Miliar Untuk Podcast Dewan

SEMARANG [Berlianmedia] – Di sebuah ruang kecil berukuran sekitar tiga meter di kompleks DPRD Kota Bekasi, dua mikrofon dan satu kamera berdiri di atas meja marmer putih. Dari tempat sederhana itulah muncul polemik besar: anggaran Rp540 juta untuk program podcast dewan, meski setiap episodenya hanya ditonton puluhan hingga seratusan orang. Publik mempertanyakan efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut.

Polemik mengenai alokasi Rp540 juta untuk program “Talkshow/Dialog Interaktif” DPRD Kota Bekasi mulai mencuat ketika publik menemukan bahwa sebagian besar episode podcast tersebut hanya ditonton puluhan hingga sekitar seratusan orang di kanal YouTube resmi. Sorotan awal muncul setelah laporan RakyatBekasi.com pada 20 November 2024, yang mengungkap bahwa biaya per episode diperkirakan mencapai Rp3,6 juta, sementara performa tayangan sangat rendah.

Saat masuk ke ruang produksi, tidak ada yang tampak mewah. Mikrofon standar podcast, lampu ring, dan latar bercorak minimalis menghiasi ruangan. Namun perdebatan tidak berhenti pada peralatan yang terlihat, melainkan pada skala anggarannya. Dalam laporan yang sama, RakyatBekasi.com menulis bahwa dokumen anggaran mencantumkan total 150 episode talkshow sepanjang tahun anggaran, namun “capaian tayangan tidak mencerminkan efektivitas belanja publik”.

Kritik semakin meluas setelah PojokSatu.id pada 21 November 2024 merangkum respons warganet, terutama yang mempertanyakan perbandingan antara biaya produksi dan jangkauan penonton. Media itu mencatat bahwa sejumlah aktivis mahasiswa menyampaikan keberatan karena menilai penggunaan anggaran komunikasi publik mestinya berbasis pada dampak, bukan hanya formalitas output.

Dalam pemberitaan tersebut, PojokSatu.id menuliskan bahwa aktivis GMNI Bekasi menilai alokasi setengah miliar rupiah “tidak sepadan dengan hasil yang bisa dilihat publik”. Ia menilai pemerintah daerah perlu membuka rincian biaya per episode agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Kritik ini menjadi salah satu pemantik diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana anggaran komunikasi pemerintahan seharusnya dikelola di era digital.

Dari sisi pemerintah, Sekretariat DPRD menyatakan bahwa program talkshow itu merupakan bagian dari kewajiban publikasi kinerja, sebagaimana ditulis RakyatBekasi.com dalam artikel lanjutan pada 22 November 2024. Dalam laporan itu, Sekretariat menjelaskan bahwa talkshow diposisikan sebagai sarana edukasi publik agar masyarakat memahami fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun penjelasan tersebut belum menyentuh detail teknis mengenai pembiayaan, vendor produksi, atau metrik keberhasilan yang digunakan.

Masalah efektivitas kemudian menjadi titik kritik utama. Dalam banyak pemerintah daerah, publikasi kinerja kini tidak lagi mengandalkan satu kanal, melainkan gabungan media sosial, dokumentasi lapangan, siniar digital, dan interaksi tatap muka. Karena itu, sejumlah akademisi komunikasi publik menilai bahwa talkshow berbiaya besar harus memiliki KPI (Key Performance Indicator) yang jelas seperti target jangkauan, interaksi masyarakat, atau peningkatan pemahaman publik. Tanpa indikator semacam itu, sulit memastikan apakah sebuah program komunikasi benar-benar memberi manfaat.

Dalam laporan RakyatBekasi.com lainnya pada 23 November 2024, analis kebijakan publik yang dihubungi media menilai bahwa belanja komunikasi pemerintah daerah semestinya memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Ia menuturkan bahwa kenaikan belanja publikasi di berbagai daerah sering kali tidak diikuti dengan inovasi konten, sehingga output cenderung bersifat seremonial. Parafrasenya menyebut: Pemerintah daerah harus mengukur apakah biaya yang dikeluarkan sepadan dengan efek informatif yang diperoleh warga.

Perbandingan pun tidak dapat dihindari. Dalam beberapa daerah, produksi konten video internal pemerintah hanya membutuhkan biaya puluhan juta rupiah per tahun karena memanfaatkan peralatan yang sudah dimiliki, tenaga internal, serta distribusi melalui media sosial resmi. RakyatBekasi.com mencatat bahwa banyak warga menduga perbedaan angka yang terlalu besar pada kasus Bekasi dapat menimbulkan kesan pemborosan, apalagi tanpa rincian kontraktual yang mudah diakses publik.

Sementara itu, sebagian anggota DPRD menilai bahwa kritik publik merupakan bagian dari kontrol demokrasi. PojokSatu.id pada 22 November 2024 menuliskan bahwa anggota dewan meminta Sekretariat memberikan penjelasan rinci mengenai skema pelaksanaan program talkshow. Meski tidak seluruh anggota memberikan tanggapan terbuka, sikap ini menunjukkan bahwa isu tersebut juga menjadi perhatian internal lembaga.

Di sisi lain, sejumlah warga berpendapat bahwa publikasi kinerja sebenarnya penting, namun harus dikemas secara kreatif agar menarik perhatian. Mereka menyoroti bahwa jangkauan penonton yang rendah tidak hanya berkaitan dengan biaya produksi, melainkan juga strategi promosi, topik pembahasan, dan gaya penyampaian. Kritik semacam ini turut dicatat RakyatBekasi.com sebagai bentuk evaluasi konstruktif dari masyarakat.

Pada akhirnya, polemik ini mengarah pada pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya lembaga publik mengelola anggaran komunikasi di era transparansi digital? Jika sebuah program membutuhkan ratusan juta rupiah dari APBD, publik wajar menuntut kejelasan output, mekanisme evaluasi, dan dampaknya bagi warga kota.

Hingga akhir November 2024, sebagaimana diberitakan RakyatBekasi.com dan PojokSatu.id, Sekretariat DPRD disebut masih menyiapkan klarifikasi resmi mengenai perincian biaya, skema kerja sama, dan alasan pemilihan format talkshow. Publik menunggu jawaban yang lebih komprehensif agar polemik yang berkembang tidak sekadar menjadi isu viral, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik di tingkat daerah.

Program talkshow, pada prinsipnya, dapat menjadi ruang edukasi warga tentang peran legislatif. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada keterbukaan anggaran, kualitas konten, strategi distribusi, serta kesesuaian biaya dengan hasil yang dicapai. Selama pertanyaan mengenai hal-hal itu belum dijawab, sorotan publik kemungkinan besar tidak akan mereda.