Pemangkasan Dana Transfer Pusat Tekan APBD Jateng 2026, DPRD Soroti Konsistensi Dukungan terhadap Visi “Lumbung Pangan”
SEMARANG [Berlianmedia]- Penyesuaian anggaran Jawa Tengah tahun 2026, memasuki babak baru yang sarat nuansa ekonomi politik, setelah dana transfer dari pemerintah pusat turun signifikan sekitar Rp 1,52 triliun.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto menegaskan, bahwa koreksi anggaran ini berdampak langsung pada kemampuan daerah menjalankan visi Gubernur Ahmad Luthfi, menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Hal itu disampaikan usai menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis (20/11).
“Prioritas anggaran masih mengacu pada visi Gubernur. Tetapi jumlah anggaran turun akibat berkurangnya dana transfer pusat. Penurunan ini menggeser total APBD dari sebelumnya Rp 24,48 triliun menjadi sekitar Rp 23,16 triliun,” kata Sumanto.
Di sektor pertanian yang menjadi jantung visi Gubernur, DPRD menilai alokasi belum ideal.
“Memang belum maksimal, karena ada penurunan pada sektor-sektor prioritas. Nantinya perlu ada penambahan dalam pembahasan lanjutan,” ujarnya.
Koreksi ini memperlihatkan ketergantungan struktural Jawa Tengah, terhadap dana pusat. Secara politik DPRD menilai, penurunan anggaran dapat mempersempit ruang manuver pemerintah provinsi, dalam mengeksekusi program unggulan, sekaligus membuka peluang negosiasi ulang antara eksekutif dan pusat.
“Dampaknya memang membuat program-program tidak bisa berjalan maksimal. Namun kemungkinan akan ada program pusat yang turut membiayai,” jelas Sumanto, yang memberi sinyal bahwa intervensi pendanaan pusat bisa menjadi penyeimbang sekaligus alat kontrol politik, terhadap program daerah.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, DPRD tetap melanjutkan agenda legislasi, dengan menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Langkah ini menunjukkan, bahwa roda politik daerah tetap bergerak, sembari menunggu kepastian dukungan fiskal dari pusat.
