Bakal Jadi PPK-BLUD, Ahmad Luthfi: Trans Jateng Tidak Boleh untuk Kepentingan Bisnis
SEMARANG [Berlianmedia]- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai membahas langkah pengubahan Trans Jateng menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Kendati demikian, bus yang dikelola pemprov tersebut diminta tidak untuk kepentingan bisnis.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta agar Dinas Perhubungan Jawa Tengah benar-benar mengkaji plus minusnya terkait pengubahan PPK-BLUD.
“Nafasnya transportasi umum (pemerintah) itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dijadikan BLUD), tapi ada positif-negatifnya,” kata Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko dan jajaran di kantor Gubernur, Kota Semarang, Jumat (21/11).
Gubernur mengatakan, beberapa daerah memang ada menginginkan bus Trans Jateng bisa menjangkau wilayahnya. Semisal Kabupaten Batang dan Surakarta. Gubernur meminta agar Dishub tetap menjaga dan meningkatkan pelayanan Trans Jateng yang dinilai sudah baik.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Arif menyampaikan perkembangan Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren positif.
“Tahun kemarin saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari 10 target pengembangan, sudah 4 wilayah yang tercover atau sekitar 40 persen. Pihaknya menilai arahan Gubernur sejalan dengan misi pelayanan publik yang menjadi fokus pengembangan Trans Jateng.
Terkait kemungkinan penambahan rute, Kadishub menegaskan, dalam waktu dekat Dishub Jateng masih mengacu pada RPJMD hingga 2027.
Fokus utamanya adalah mengintegrasikan layanan angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan, bukan menambah armada Trans Jateng.
Dijelaskan, sejumlah skenario integrasi disipakan. Di antaranya, penumpang angkutan kota dapat berpindah ke Trans Jateng melalui halte yang sama. Kemudian, penumpang antarkabupaten bisa melanjutkan perjalanan dengan angkutan pedesaan dari titik yang terhubung.
“Jadi, bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” jelas Arif.
Dishub menargetkan pada 2027, integrasi layanan transportasi bisa menjangkau seluruh jenjang, mulai dari subregional hingga desa. Dengan pendekatan ini, jumlah masyarakat yang terlayani diproyeksikan meningkat secara signifikan.
“Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” ujarnya.
Sejak diluncurkan pada 2017, Trans Jateng kini mengoperasikan 7 koridor dengan 115 bus dan melayani 40% kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Koridor-koridor ini mencakup Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga, Semarang-Kendal, Solo-Sragen, Magelang-Purworejo, Semarang-Grobogan, hingga Sukorejo-Surakarta-Wonogiri.
Adapun Target 2030 akan menjadi 12 Koridor, menjangkau 62,86% Wilayah Jateng. Dishub juga menargetkan ekspansi agresif, yakni 2025 tetap 7 koridor, 2026-2030 tambahan 5 koridor baru, sehingga total menjadi 12 koridor.
Adapun cakupan layanannya meningkat, dari 40% menjadi 62,86% wilayah. Untuk konektivitas kecamatan juga mengalami kenaikan, dari 10,59% menjadi 17,36%, konektivitas desa meningkat dari 3,16% menjadi 5,62%.
